JAKARTA – Perum Bulog memastikan stok beras nasional dalam kondisi aman. Hingga 24 Agustus 2025, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikuasai Bulog mencapai 3,91 juta ton. Ditambah stok komersial sebesar 8.950 ton, total persediaan beras Bulog menembus 3,92 juta ton.
Kadiv Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Rini Andrida menyampaikan, persediaan tersebut sudah tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan siap digelontorkan untuk kebutuhan masyarakat.
“Saat ini stok yang dimiliki Perum Bulog sudah mencapai 3,9 juta ton (CBP). Nah stok ini terus bergerak, karena digunakan untuk kegiatan bantuan pangan dan SPHP,” kata Rini dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Ia mengatakan, posisi stok beras yang ada kini didedikasikan sepenuhnya untuk mendukung penugasan pemerintah.
“Terkait dengan posisi stok ini, posisinya sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung kegiatan yang ditugaskan oleh pemerintah kepada Bulog,” jelasnya.
Serap 2,86 Juta Ton Setara Beras Produksi Petani
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Bulog juga melaporkan capaian pengadaan gabah kering panen (GKP) sebesar 3,9 juta ton atau 75%. Dari angka tersebut, beras yang terealisasi mencapai 745.000 ton atau sekitar 25%. Secara keseluruhan, total pengadaan setara beras CBP dalam negeri tahun ini sudah mencapai 2,86 juta ton.
Sementara itu, penyaluran beras untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) baru terealisasi 70.519 ton, atau 5,35% dari target Juli-Desember 2025 yang ditetapkan sebanyak 1,31 juta ton.
Artinya, masih tersisa sekitar 1,24 juta ton yang harus disalurkan Bulog hingga akhir tahun.
Rini menuturkan, capaian tersebut hampir mendekati arahan Kementerian Dalam Negeri dengan target distribusi harian 7.000 ton.
“Ini terus kami upayakan untuk optimalisasinya, karena di beberapa daerah serapan ini juga bervariasi dengan berbagai saluran pemasarannya, saluran penjualannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan terdapat tujuh jalur distribusi SPHP, yakni pasar rakyat, pengecer pasar, Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama pemerintah daerah, GPM bersama kementerian/lembaga, BUMN, Rumah Pangan Kita (RPK), serta ritel modern.
Selain SPHP, Bulog juga melaksanakan penyaluran bantuan pangan beras yang sudah mendekati rampung. Hingga kini realisasi penyaluran tercatat 352.641 ton atau 96,47% dari rencana 365.541 ton.
Rini menyebut penyaluran bantuan pangan beras di sejumlah daerah sudah selesai, sementara sisanya ditargetkan tuntas pada akhir Agustus ini.
“Saat ini sedang penyelesaian dokumen administrasi, karena Bapak dan Ibu di Bapanas (Badan Pangan Nasional) mengamanahkan bahwa ini harus selesai dokumen dan penyalurannya di 31 Agustus 2025, dan Insyallah Perum Bulog siap untuk menyelesaikan ini dengan GCG (Good Corporate Governance),” pungkasnya.
Bulog Didesak Manual
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) masih dinilai belum berjalan optimal. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut ketersediaan beras SPHP di pasar tradisional maupun ritel modern masih minim. Karenanya, pemerintah daerah bersama Perum Bulog diminta mempercepat distribusi hingga ke desa.
Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto menyampaikan, hasil evaluasi SPHP pada 11-22 Agustus 2025 menunjukkan masih banyak titik penyaluran yang belum terisi.
“Beras SPHP masih belum tersedia di sebagian besar pasar tradisional, ritel modern, kios pangan, RPK (Rumah Pangan Kita), dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah putih yang dipantau. Hal ini mengindikasikan, penyaluran beras SPHP masih belum optimal,” kata Andriko dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (25/8/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Bulog pun mengakui penyaluran beras SPHP belum sepenuhnya merata. Kadiv Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Rini Andrida menyampaikan, realisasi distribusi SPHP per Juli-Agustus baru 70.519 ton atau 5,35% dari target enam bulan.
“Insyaallah ini sudah mendekati target kurang lebih sekitar 7.000 ton per hari, dan ini variatif. Nah, ini terus kami upayakan untuk optimalisasinya,” ujar Rini.
Ia menjelaskan, ada tujuh saluran penyaluran SPHP, mulai dari pasar rakyat, pengecer, operasi pasar bersama Pemerintah Daerah, operasi pasar bersama Kementerian/Lembaga, BUMN, RPK, hingga ritel modern.
“Kegiatan ini sesuai dengan arahan rapat inflasi dari Pak Sekjen (Kemendagri) kemarin, bahwa ini harus diturunkan sampai desa dan kecamatan. Nah, ini sudah kami lakukan,” sambungnya.
Namun, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir menekankan agar distribusi SPHP jangan berhenti di tingkat kecamatan.
“Tolong cek betul, upayakan operasi pasar atau SPHP ini bisa sampai ke desa atau kelurahan, tidak hanya sebatas di kecamatan,” tegas Tomsi.
Tomsi juga menyoroti kendala teknis dalam sistem distribusi, salah satunya kewajiban pedagang menggunakan aplikasi Klik SPHP. Menurutnya, hal ini menyulitkan pedagang kecil.
“Daerah-daerah tertentu itu sinyal internetnya tidak ada atau kurang bagus. Teman-teman pedagang kecil itu HP-nya belum tentu Android. Seandainya Android, belum tentu bisa ngisi ngeklik itu,” jelasnya.
Untuk itu, ia meminta Bulog membuka opsi manual. “Tolong upayakan ada kebijakan yang bisa diambil dengan membuat pernyataan manual. Dari teman-teman Bulog di kota dan kabupaten itu bisa memanualkan. Sehingga semua persyaratan yang tadinya online tetap berjalan, tapi sekarang bisa dimanualkan,” kata dia.
Target 7.000 per Hari
Menanggapi hal tersebut, Rini menyebut Bulog sudah menunjuk petugas khusus di pasar untuk membantu pedagang.
“Mulai dari hari Minggu kemarin, akan ada satu PIC (person in charge) yang membawahi pasar-pasar yang ditunjuk. PIC tersebut akan membantu pedagang secara offline, kemudian dikembalikan akunnya kepada pedagang, dan membuat surat pernyataan bahwa dia adalah PIC yang ditunjuk,” kata Rini.
Meski begitu, Tomsi menilai jumlah PIC Bulog masih jauh dari cukup. “Saya mendapatkan laporan dari daerah, PIC dari Bulog itu jumlahnya nggak banyak. Sementara pasar kita banyak. Pasar itu ada sampai ke desa juga, ada pasar mingguan, ada pasar tumpah. Tolong teman-teman dari Bulog berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, supaya PIC-nya juga ada dari kecamatan,” katanya.
Ia menambahkan, kenaikan harga beras masih terasa di lapangan.
“Beras di minggu lalu naik di 193 kabupaten/kota. Kemudian di minggu ini menjadi 200 kabupaten/kota. Berarti terjadi kenaikan 7 kabupaten dan kota,” ungkap dia.
Tomsi pun mengingatkan Bulog agar tidak kendor.
“Teman-teman Bulog jangan lelah. Saya tahu sudah berupaya, kenaikan dari 1.200 menjadi 4 ribuan ton per harinya. Ingat target kita 7 ribu ton per hari. Jadi kita belum mencapai target. Oleh sebab itu, kita harus mengejar, melebihi daripada angka target kita untuk mengejar kekurangan yang lalu,” pungkasnya. (Calvin G. Eben-Haezer)
