JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang ditarik dari Bank Indonesia, telah disalurkan ke lima bank BUMN pada Jumat (12/9/2025).
“Kemarin kan saya janji akan menempatkan dana Rp200 triliun ke perbankan, ini sudah diputuskan dan siang ini sudah disalurkan, jalan,” ucap Purbaya dalam jumpa pers di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2025).
Purbaya menuturkan ada lima bank yang menerima alokasi dari total dana Rp200 triliun tersebut.
“Ini kita kirim ke lima bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Mandiri itu kita taruh Rp55 triliun, BRI Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, BNI Rp55 triliun, BSI Rp10 triliun,” kata Purbaya.
“Jadi saya pastikan dana yang 200 triliun masuk ke sistem perbankan, hari ini.”
Dia juga menjawab pertanyaan soal alasan Kementerian Keuangan mengalokasikan hanya Rp10 triliun untuk BSI.
“Size banknya. Kenapa BSI ikut? Karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh, supaya dananya juga bisa dimanfaatkan di Aceh sana,” ujarnya.
Menkeu Purbaya yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menggantikan Sri Mulyani pada 8 September 2025, meyakini kebijakan penempatan dana triliunan rupiah pada bank-bank BUMN bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghidupkan kembali aliran kredit.
Menurutnya, tambahan likuiditas dari dana pemerintah akan membuat bank memiliki lebih banyak ruang untuk menyalurkan pinjaman.
“Tujuannya supaya bank punya duit, banyak cash tiba-tiba, dan dia (bank, red.) gak bisa naruh di tempat lain selain dikreditkan. Jadi, kita memaksa market mekanisme berjalan,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/9/2025) malam
Dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu, Purbaya menuturkan Rp200 triliun yang dialokasikan ke lima bank tersebut berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari Bank Indonesia.
Dalam rapat tersebut, dia juga mengatakan kebijakan tersebut telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.
Harus Tepat Sasaran
Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Mukhamad Misbakhun, menanggapi kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menarik dana pemerintah Rp 200 triliun di Bank Indonesia (BI) untuk ditempatkan di perbankan.
Misbakhun menilai langkah Purbaya tersebut berpotensi menambah likuiditas dan ruang ekspansi kredit. Namun, penyalurannya harus tepat sasaran.
“Kami memahami semangat pemerintah agar dana yang mengendap ini bisa digerakkan. Tetapi kunci keberhasilan ada pada penyaluran yang tepat sasaran,” ujarnya melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Misbakhun juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada penambahan likuiditas yang kemudian kembali terserap di instrumen moneter BI.
Oleh sebab itu, kata dia, perlu koordinasi yang erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, agar tujuan fiskal dan moneter selaras, menjaga inflasi serta stabilitas nilai tukar, sekaligus memastikan kredit benar-benar masuk ke sektor riil.
Menurut Misbakhun, ada tiga aspek utama yang menjadi perhatian Komisi XI DPR RI terkait hal itu.
Pertama, targeting, yakni penempatan dana hendaknya tidak terbatas pada Himbara saja, tetapi juga bank swasta dan bank umum nasional lain.
Dana tersebut juga hendaknya diarahkan pada sektor-sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja secara signifikan.
Kedua, pengawasan, yakni harus ada pemantauan realisasi kredit agar tidak berhenti di neraca perbankan.
Ketiga, kebijakan pendukung. Menurut Misbakhun, langkah ini akan lebih efektif jika dipadukan dengan stimulus lain seperti padat karya, insentif pajak, dan dukungan perumahan.
“Dengan kombinasi kebijakan yang saling memperkuat, multiplier effect bisa maksimal. Inilah cara agar penarikan dana benar-benar memberi dampak nyata bagi rakyat,” tuturnya.
Ia juga memastikan Komisi XI DPR RI akan terus mengawal kebijakan ekonomi pemerintah.
“Tujuannya jelas, menjaga stabilitas keuangan, mendorong pertumbuhan inklusif, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat,” ungkapnya. (Enrico N. Abdiellii)
