JAKARTA – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menekankan, dirinya akan menutup dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melanggar ketentuan SOP yang diterapkan BGN. Nanik bahkan mengaku tidak takut jika dapur MBG itu dimiliki oleh jenderal sekali pun.
Belakangan ini, banyak kasus keracunan MBG terjadi. BGN mencatat, sejak Januari hingga September 2025, terdapat 5.914 orang yang keracunan akibat MBG.
“Mau punyanya jenderal, mau punyanya siapa, kalau melanggar, akan saya tutup. Saya enggak peduli. Karena ini nyangkut nyawa manusia,” ujar Nanik di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
Nanik prihatin dengan anak-anak yang keracunan makanan akibat dapur yang tidak melaksanakan SOP. Apalagi, mereka adalah anak-anak yang tidak bisa mendapatkan makanan dengan mudah. Maka dari itu, negara hadir untuk memberikan mereka makanan.
“Serius saya, jangan main-main sama urusan kesehatan anak. Ini kan program, kasihan banyak anak-anak enggak bisa makan, kita mau kasih makan kok rebutan,” jelasnya.
Saat ditemui seusai acara, Nanik menegaskan bahwa dia tidak pandang bulu apakah jenderal yang dimaksud berasal dari TNI maupun Polri.
“Kan orang kalau di kampung ini mau punya jenderal petak. Maksudnya mau pembesar siapapun. Mau yang katanya punya anggota DPR. Mau jenderal. Jenderal itu bukan hanya militer. Polisi juga ada jenderal. Kan jangan kayak gitu,” imbuh Nanik.
BGN Tanggung Jawab Penuh
Kepada Bergelora.com.di Jakarta dilaporkan, Nanik S. Deyang menegaskan bahwa pihaknya bertanggung jawab penuh atas insiden keracunan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.
Dia juga memastikan seluruh biaya pengobatan bagi anak-anak maupun orang tua yang terdampak akan ditanggung sepenuhnya oleh BGN.
“Kami bertanggung jawab penuh atas hal yang terjadi. Terhadap anak, orang tua yang ikut makan, kami bertanggung jawab penuh dan akan membiayai semuanya,” ujar Nanik di Kantornya, di Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Nanik menjelaskan, hasil penelusuran internal menunjukkan bahwa sekitar 80 persen kasus insiden pangan yang terjadi belakangan ini disebabkan oleh pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh mitra maupun tim pelaksana di lapangan.
“Sudah sering saya sampaikan di berbagai media bahwa kejadian-kejadian ini 80 persen karena SOP kita tidak dijalankan dengan baik. Tapi, kesalahan terbesar tetap ada pada kami karena pengawasan kami masih kurang optimal,” katanya.
Menurut Nanik, meski setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki kepala dapur, ahli gizi, dan akuntan, tanggung jawab utama tetap berada di tangan BGN sebagai pelaksana program nasional.
“Kesalahan ini tidak bisa kami limpahkan kepada mereka. Ini tanggung jawab kami sepenuhnya. Kami mengaku salah atas apa yang terjadi dalam insiden keamanan pangan ini,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, dia juga menjelaskan bahwa tidak semua insiden pangan yang dilaporkan disebabkan oleh makanan beracun.
“Kami menemukan tidak semua terduga beracun, tapi ada juga karena alergi, kemudian ada hal-hal lain,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nanik menegaskan bahwa BGN akan memperketat pengawasan dan tidak lagi mentoleransi pelanggaran SOP dalam pelaksanaan program MBG.
“Kami tidak akan mentoleransi siapa pun yang melanggar SOP. Kami akan berusaha keras memperbaikinya secara total,” katanya.
Dengan suara bergetar dan terisak, Nanik pun menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kejadian yang menimpa para penerima manfaat MBG, terutama anak-anak sekolah.
“Dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN dan seluruh SPPG di Indonesia. Saya seorang ibu, melihat gambar anak-anak digotong ke puskesmas, hati saya sedih sekali. Kalau anak saya panas saja, saya sudah stres, apalagi melihat anak-anak seperti itu,” kata Nanik dengan nada emosional.
Dia pun menegaskan lagi bahwa semangat utama program MBG adalah memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, bukan sekadar membagikan makanan gratis.
“Presiden ingin agar anak-anak Indonesia terpenuhi gizinya supaya mereka tumbuh menjadi generasi emas. Tapi kami akui masih banyak hal yang harus kami perbaiki,” katanya.
Menurut Nanik, BGN tidak akan menutup-nutupi kesalahan, melainkan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.
“Ini bukan masalah angka. Satu nyawa saja, satu anak saja sakit, itu sudah menjadi tanggung jawab kami. Ini kesalahan kami sebagai pelaksana, dan kami akan memperbaikinya secara total,” pungkasnya.
Kasus Keracunan MBG Berdasarkan data BGN, ada 4.711 kasus yang terbagi dalam ke tiga wilayah, yakni Wilayah I mencapai 1.281 kasus, Wilayah II mencapai 2.606 kasus, dan Wilayah III meliputi 824 kasus.
Terbaru, Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail sampai menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) karena kasus keracunan menu MBG sangat tinggi di daerahnya.
Hingga Jumat, 26 September 2025, ada sekitar 900 siswa Paud hingga SMA/SMK yang mengalami keracunan usai menyantap menu MBG di Kabupaten Bandung Barat. (Web Warouw)
