JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mayjen TNI Freddy Ardianzah memastikan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tersebar di seluruh satuan TNI tidak pernah mengalami kasus keracunan.
Hal ini disampaikan Freddy menanggapi maraknya kasus keracunan siswa usai menyantap makanan dari program MBG.
“Sampai saat ini, TNI tidak pernah menerima laporan adanya kasus keracunan makanan bergizi (MBG) yang dikonsumsi oleh para siswa penerima program dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) TNI,” kata Freddy, dikutip Bergelora.com di Jakarta Senin (29/9/2025).
Freddy mengatakan, seluruh proses pengolahan dan distribusi makanan di lingkungan SPPG TNI berjalan sesuai prosedur standar yang ketat.
Dia menyebut, pelaporan selalu diberikan ke komando terhadap pencapaian dan hal-hal yang menonjol untuk pencegahan, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Freddy juga menekankan bahwa setiap dapur SPPG TNI wajib memenuhi standar higienitas, keamanan, dan kelayakan gizi agar aman dikonsumsi.
“TNI sangat memperhatikan aspek keamanan pangan. Pengawasan dilakukan secara berlapis, mulai dari proses pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan di dapur lapangan, hingga distribusi kepada siswa,” ujar dia.
Freddy menuturkan, pengawasan kualitas makanan di SPPG TNI melibatkan beberapa unsur.
Pertama, Satuan Kesehatan TNI yang secara rutin melakukan pengecekan kesehatan pangan. Baca juga:
Kedua, tim logistik TNI yang memastikan ketersediaan bahan sesuai standar. Selain itu, terdapat pengawasan internal berjenjang dari komandan satuan yang bertanggung jawab langsung terhadap jalannya program.
“Dengan sistem ini, kualitas makanan di SPPG TNI selalu terjamin aman, sehat, dan bergizi,” ucap dia.
Sebelumnya diberitakan, Program MBG kembali menjadi sorotan setelah terjadinya sejumlah kasus keracunan massal di berbagai daerah, termasuk Salatiga, Rembang, dan Kebumen, serta kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah.
Korban terbanyak tercatat di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Lebih dari 800 siswa harus menjalani pengobatan setelah keracunan usai menyantap MBG. Sementara di Jawa Tengah, kejadian serupa terjadi di sejumlah daerah. Terakhir, setidaknya 60 siswa harus dilarikan ke Puskesmas setelah menyantap MBG.
Keracunan Banyak Dialami SPPG Masih Baru
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program masih perlu dicermati. Dadan menambahkan, sebagian besar kasus terjadi pada dapur SPPG yang baru beroperasi.
“Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi, karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” ujar Dadan, dalam keterangan resmi, Minggu (28/9/2025).
Dadan mengatakan, faktor lain yang turut memicu insiden tersebut adalah kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).
Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa keprihatinan atas berbagai insiden yang terjadi. Prabowo menegaskan perlunya peningkatan tata kelola sekaligus memberikan arahan agar setiap SPPG memiliki koki terlatih dan dilengkapi alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan.
Kepala Negara pun menginstruksikan agar setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray (nampan makanan), memasang filter air, serta dilengkapi CCTV yang terhubung langsung ke pusat.
Presiden berharap langkah-langkah tersebut dapat memperkuat kualitas layanan dan memastikan program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih aman serta tepercaya.
Usai pertemuan tersebut, beberapa menteri dan kepala badan menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan KLB yang dipimpin oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dihadiri oleh Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Kepala Staf Kepresidenan, Kepala BGN, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Gubernur Jawa Barat.
Hasil rapat menekankan bahwa keselamatan anak menjadi prioritas utama pemerintah dalam pelaksanaan program yang fokus terhadap gizi nasional ini.
“Presiden sudah memberikan petunjuk untuk peningkatan kualitas pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Bagi pemerintah, keselamatan anak adalah prioritas utama,” kata Zulhas.
“Kami menegaskan insiden ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” ujar Zulhas.
Dia menjelaskan sejumlah langkah perbaikan yang akan dilakukan pemerintah, antara lain penutupan sementara SPPG yang bermasalah selama proses evaluasi dan investigasi. Selain itu, perlu peningkatan kedisiplinan dan kemampuan juru masak, perbaikan sanitasi, kewajiban sterilisasi peralatan, hingga penggunaan air bersih.
Seluruh SPPG juga diwajibkan mengurus Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS). Kementerian Kesehatan turut dilibatkan dengan mengoptimalkan peran Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk memantau SPPG secara rutin.
“Semua langkah diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” pungkas dia. Hingga saat ini, SPPG yang telah beroperasi mencapai 9.615 SPPG dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat. (Web Warouw)
