JAKARTA- Menkes Ri 2004-2009, Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) menyoroti kasus ribuan siswa keracunan dalam progam Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan ini.
Menurutnya ini bukan hal yang biasa, oleh karenanya BIN dan Meducal Intelejen harus segera turun menyelidiki.
“Aduh, aduh, aduh. MBG, makan bergizi gratis. Itu sebetulnya satu program yang sangat bagus dari Presiden,” ujarnya dalam akun Tiktoknya yang dikutip Bergelora.com di Jakarta, Selasa (30/9).
“Tetapi yang terberitakan keracunan, keracunan, keracunan, keracunan, keracunan sampai pada ke rumah sakit rumah sakit,” ujarnya.
Siti Fadilah prihatin melihat penanganan kasus-kasus keracunan yang terus berulang ini.
“Saya sedih sekali melihatnya dan menurut saya pemerintah tidak sigap untuk menyikapi hal ini,” katanya.
Ia mengatakan, kejadian yang berulang bukanlah kejadian biasa dan mencurigakan. Program yang sangat baik, namun oemberitaan jadi negatif
“Kalau itu keracunan cuma terjadi sekali-sekali atau jarang, itu masih mungkin itu keracunan. Tetapi kalau sudah seperti sekarang terstruktur, sistematis dan masif, itu menurut saya bukan keracunan mungkin loh ya, mungkin loh. Nah, hal ini harus dipastikan,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah bettindak tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
“Jadi jangan sampai kita bertindak tetapi tidak sesuai dengan keadaan yang sebetulnya,”
Ia meminta BIN dan Medical Intelejen segera menyelidiki kasus kasus keracunan itu.
“Satu, BIN, Medical Inteljen mestinya harus turun. Penyebabnya apa keracunan itu. Jangan solusi ini, solusi itu, padahal penyebabnya belum diketahui. Nomor satu ketahui penyebabnya dulu. Nah in tugas BIN dan Medical Intelejen,”
Ia juga Menteri Kesehatan jangan lambat dan segera turun memeriksa kenyataan dilapangan.
“Dan menteri kesehatan.mestinya terus langsung terjun. Menyatakaj penyebabnya apa? Bakterinya koq sampai bisa.keracuni anak seperti itu? Itu bukan keracunan biasa. Kalau keracunan biasa tidai mungkn mmebhtuhkan sampai dibawa ke rumah sakti begitu,”
“Coba deh dicek yang bener. Apakah bener keracunan?. Apakah ada kesengajaan teracuni? Ini sesuatu yang berbeda dan penyelesaiannya sangat berbeda,” tegasnya.
Tonton pernyataan lengkap:
Sudah 5.626 Kasus Keracunan
Data korban keracunan MBG per provinsi. (Infografis: DataTrust)
Sebelumnya dilaporkan, pemerintah mengevaluasi para juru masak di semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait dengan kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan memasak. Evaluasi dilakukan usai munculnya kasus keracunan menu makan bergizi gratis (MBG).
“Salah satu evaluasi yang utama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak tidak hanya di tempat terjadi (keracunan), tetapi juga di seluruh SPPG,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta seperti, Minggu (28/9/2025).
Hal itu merupakan salah satu poin pembahasan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada MBG. Pemerintah juga menutup sementara darpur SPPG yang bermasalah.
Zulhas menyampaikan pemerintah mewajibkan SPPG untuk mensterilisasi seluruh alat makan. Termasuk memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan alur limbah.
SPPG pun diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS) untuk memastikan semua satuan itu memenuhi standar kebersihan dan pembuatan menu MBG. Kementerian Kesehatan juga akan mengoptimalkan puskesmas dan usaha kesehatan sekolah (UKS) untuk ikut mengambil peran aktif dalam memantau setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara rutin.
Diketahui, rapat koordinasi itu diikuti oleh sejumlah pimpinan kementerian/lembaga. Selain Zulhas, rapat dihadiri pula oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi.
Ada pula Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq, dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang.
5.626 Kasus Keracunan
Sebelumnya kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menyoroti 5.626 kasus keracunan di 16 provinsi hasil makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi komprehensif agar tujuan awal program ini, yakni meningkatkan gizi anak sekolah, dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko kesehatan.
Netty menegaskan, kasus keracunan makanan tidak bisa dianggap sepele karena telah menyebabkan ribuan siswa jatuh sakit, bahkan ada yang mengalami kerusakan kesehatan dalam jangka panjang.
“Kasus-kasus yang terjadi di lapangan, misalnya keracunan makanan, harus menjadi bahan perhatian dan evaluasi komprehensif agar program MBG yang baik dan mulia tujuan ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi anak-anak kita,” kata Netty dalam keterangan resminya, Senin (29/9/2025).
Menurut laporan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), sejak awal pelaksanaan MBG hingga saat ini tercatat 5.626 kasus keracunan di 16 provinsi, dengan Jawa Barat mencatat angka tertinggi mencapai 2.051 kasus. Netty menilai angka tersebut cukup besar sehingga perlu langkah cepat untuk mencegah kejadian serupa.
Netty menekankan pentingnya penegakan standar keamanan pangan di seluruh tahapan program MBG, mulai pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi di sekolah.
“Prosedur keamanan dan higienitas harus menjadi prioritas, agar setiap anak mendapat jaminan makanan yang sehat dan aman,” tegasnya.
Ia mendorong koordinasi yang lebih erat antara Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Pendidikan, dan pemerintah daerah untuk melakukan investigasi dengan cepat dan memperbaiki sistem pengawasan.
Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar penyebab kasus dapat diidentifikasi dan dicegah agar tidak terulang di wilayah lain.
Selain itu, Netty mengingatkan pentingnya keterlibatan orang tua dan sekolah dalam mengawasi kualitas makanan yang disediakan. “Keterbukaan informasi kepada masyarakat akan menumbuhkan rasa percaya dan partisipasi dalam menjaga keberlangsungan program ini,” katanya.
Meski kritis, Netty mendukung kelanjutan program MBG dengan perbaikan menyeluruh. Ia mengajak semua pihak menjadikan kejadian ini sebagai momentum untuk memperkuat kualitas pelaksanaan MBG sehingga benar-benar menjadi instrumen peningkatan gizi dan kesehatan anak. (Web Warouw)
