JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) optimis hingga Desember 2025 dapat menyerap 96 persen APBN. Hal ini ia sampaikan di hadapan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Saya sudah laporkan penyerapannya, saya janjikan penyerapan kami di Desember akhir itu, ya paling tidak 96 persen itu akan tercapai,” katanya seusai acara pertemuan di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri, Jakarta, pada Selasa (14/10/2025).
Purbaya melihat Kementerian PKP telah menyiapkan beberapa strategi agar penyerapan anggaran tersebut dapat maksimal. Terutama mengenai penyerapan KPR subsidi atau disebut pula Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang harus terserap 350 ribu unit di tahun ini.
Cara kerja Ara, menurutnya, sudah efektif. Namun, ia memberikan sedikit catatan agar Ara lebih keras lagi untuk mendorong percepatan penyerapannya. Sebab, ia menemukan penyerapan anggaran saat ini belum maksimal.
“Tadi memang ada beberapa bagian yang masih agak lambat penyerapannya, tapi kita ada diskusi bareng tadi, apa masalahnya? Ada beberapa batasan di publik, dan kita pikir-pikir nanti caranya bagaimana untuk menghilangkan itu dalam waktu dekat,” ungkap Purbaya.
Seperti biasa, Purbaya juga mengingatkan apabila anggaran tersebut tidak terserap, ia tak segan menarik uang tersebut dan mengalihkan untuk keperluan lain. Setelah ini Kementerian Keuangan akan mengevaluasi penyerapan APBN tersebut dan menengok progresnya hingga akhir bulan ini.
“Saya ingin lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus, ya kita nggak pindahin uangnya. Tapi kalau ada masalah, ya kita pindahin tempat lain dulu. Tapi saya yakin, dengan kerjasama seperti ini, semua perubahan-perubahan antar pemerintahan, koordinasi, dan lain-lain, bisa diselesaikan dengan cepat,” jelasnya.
Ia berharap kuota FLPP sebanyak 350 ribu dapat terserap hingga akhir tahun. Selain itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga dapat berjalan. Ia memprediksi apabila sektor properti dapat berkembang, pertumbuhan ekonomi RI dapat menyentuh 5,6-5,7 persen.
“Saya yakin kalau programnya jalan, 5,6-5,7 persen sambil saya tidur bisa dapat (tercapai target pertumbuhan ekonomi). Dan katanya Presiden kalau (tercapai) di atas 5 (persen) saya dapat hadiah,” ujar Purbaya sembari bercanda.
Ara mengatakan dengan APBN yang terbatas tentu tidak cukup untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah. Namun, mereka tetap berusaha menggunakan skema lainnya seperti Giro Wajib Minimum Bank Indonesia (GWM BI) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus perumahan.
“Jadi kami, Pak, tentu kami berusaha dulu, Pak. Tapi, kita sudah sama tadi persepsinya, buat target, membangun dan renovasi itu 3 juta rumah. Tapi, APBN yang disiapkan buat kami tahun ini, nah, itu faktanya. Yang saya senang karena Menteri Keuangan dan kami sudah satu frekuensi. Artinya, kami tetap berinovasi. Makanya ada GWM BI, ada KUR perumahan, dan sebagainya yang sebelumnya belum pernah ada,” ujar Ara
Dalam kesempatan tersebut, Ara mengumumkan jika Kementeriannya telah mendapat dukungan dari Kementerian keuangan untuk jumlah kuota FLPP di 2026 menjadi 350 ribu unit, sama seperti tahun ini. Bukan hanya kuota FLPP, program renovasi rumah tak layak huni juga kuotanya bertambah 8-9 kali lipat, dari yang semula 45.000 menjadi 400.000 unit rumah.
“Program untuk pengintervensi rakyat Indonesia yang rumahnya ada, tapi tidak layak unik, ada 26,9 juta. Dan itu naiknya signifikan, tahun ini kita ada 45.000 program renovasi rumah oleh negara. Tahun depan, terima kasih Pak Menteri Keuangan, ada 400.000. Jadi naiknya kurang lebih 8-9 kali lipat,” ungkapnya.
Purbaya Minta Maruarar Kejar Target Penyaluran Rumah Subsidi
Purbaya mengingatkan Menteri PKP Maruarar Sirait untuk tidak jumawa supaya target penyaluran tetap berjalan maksimal.
“Saya akan lihat akhir bulan seperti apa. Kalau bagus, ya kita tidak pindahin uangnya, tapi kalau ada masalah kita pindahin ke tempat lain dulu,” kata Purbaya.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut pertemuannya dengan Purbaya kali ini membahas banyak hal untuk sektor perumahan. Salah satunya terkait dengan penambahan jumlah rumah yang akan direnovasi yang naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit pada tahun depan.
Maruarar menjelaskan Kementerian Keuangan bakal membantu Otoritas Jasa Keuangan ihwal SLIK OJK yang menjadi permasalahan para pengembang. Adapun SLIK OJK ini menjadi penghambat karena bisa menurunkan target penyaluran Kredit Pemilikan Rumah atau KPR subsidi jika calon pembelinya memiliki catatan keuangan buruk.
“Beliau siap membantu menyelesaikan dan memberi jalan keluar dengan kebijakan,” ujar Maruarar.
Soal target penyaluran rumah subsidi tahun ini, Maruarar yakin hingga akhir Desember 2025 paling tidak dapat mencapai angka 96 persen dari target 350.000 unit. “Saya sudah laporkan penyerapannya. Saya janjikan penyerapan kami itu akan tercapai,” ujar Maruarar. (Web Warouw)
