JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan dengan Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Wisma Danantara, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Kamis (15/10/2025). Purbaya bilang, dalam pertemuan itu, Danantara masih juga ngotot agar APBN digunakan untuk membiayai pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh menggunakan APBN.
Meskipun pada akhirnya mereka berjanji akan mengkaji lagi skema pembiayaan utang kereta cepat sesuai usulan Purbaya.
“Whoosh ada pembahasan, tapi mereka bilang mereka akan pelajari lagi seperti apa,” kata Purbaya.
“Mereka ngotot aja (pakai APBN),” tambahnya. Purbaya mengungkapkan, mereka beralasan menaruh sebagian besar dividen BUMN yang mereka terima tahun ini untuk membeli surat utang atau obligasi. Pasalnya, Danantara membutuhkan dana dari imbal hasil obligasi ini untuk mengejar pembiayaan proyek mereka yang akan datang. Keputusan ini pun langsung dikritik Purbaya, lantaran seharusnya dividen BUMN tersebut yang hampir Rp 90 triliun dapat digunakan untuk membayar utang kereta cepat.
“Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Tapi mereka bilang ini kan hanya tiga bulan terakhir ini karena enggak sempat kan buat proyek,” ungkap Purbaya.
“Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir Rp 90 triliun. Itu cukup untuk menutup yang Rp 2 triliun bayaran tahunan untuk utang kereta cepat,” jelasnya.
Oleh karenanya, Danantara pun berjanji akan mengurangi porsi dividen BUMN untuk obligasi dan akan lebih banyak menggunakan dividen tersebut untuk proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, Danantara juga akan mengkaji lagi usulan Purbaya bahwa utang kereta cepat dibayar menggunakan dividen BUMN.
Sebab, di dalam klausul perjanjian pinjaman proyek kereta cepat dengan China Development Bank (CDB) tidak mengharuskan utang dibayar oleh pemerintah.
“Saya pernah diskusi, nego sama CDB juga dulu, mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi harusnya nggak ada masalah kalau Danantara bayar juga. Tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa dan kita tunggu perintah dari Presiden,” tuturnya.
Sementara itu, Purbaya tetap berpegang teguh tidak mau menggunakan APBN untuk membiayai proyek Kereta Cepat Whoosh.
“Kalau saya bilang, saya sudah putus (tidak mau gunakan APBN),” tukasnya.
Sebagai informasi, utang jumbo proyek kereta cepat Whoosh menjadi sorotan setelah laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menunjukkan tekanan berat. Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, mengaku tengah menyiapkan langkah bersama Danantara untuk membahas beban utang proyek tersebut.
“Kami akan koordinasi dengan Danantara untuk masalah KCIC ini, terutama kami dalami juga. Ini bom waktu,” ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025) lalu.
Laporan keuangan KAI per 30 Juni 2025 (unaudited) mencatat anak usahanya, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), menderita kerugian Rp 4,195 triliun pada 2024 dan Rp 1,625 triliun di semester I-2025. PSBI merupakan pemegang saham mayoritas KCIC yang menanggung langsung beban utang proyek.
Alasan Menkeu Purbaya Tolak Bayar Utang Whoosh Pakai APBN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan dirinya menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Purbaya menjelaskan, pemerintah sudah tidak lagi menerima dividen badan usaha milik negara (BUMN) karena dialihkan ke BPI Danantara.
Oleh karenanya, seharusnya Danantara lah yang membayar utang proyek tersebut mengingat pemegang saham terbesar operator Whoosh, yakni PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
“Dulu kan semuanya pemerintah yang (menanggung). Tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Untuk diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah tidak lagi menerima dividen BUMN sebagai penerimaan negara mulai tahun ini karena dividen tersebut dialihkan ke Danantara. Akibatnya, pemerintah kehilangan potensi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 80 triliun, sehingga target PNBP 2025 berpotensi hanya tercapai Rp 477,2 triliun atau 92,9 persen dari target APBN sebesar Rp 513,6 triliun.
Purbaya bilang, usulannya mengenai utang kereta cepat tidak dibiayai APBN sudah diutarakan ke Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Roeslani.
“Sudah saya sampaikan. Kenapa? Karena Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir Rp 90 triliun. Itu cukup untuk menutup yang Rp 2 triliun bayaran tahunan untuk utang kereta cepat. Dan saya yakin uangnya setiap tahun akan lebih banyak di situ,” ucapnya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu.
Terkait usulan tersebut, Purbaya bilang Danantara akan mempelajari hal tersebut dan akan kembali mengajukan usulan baru ke pemerintah.
“Nanti kita tunggu seperti apa studinya. Yang jelas, saya tanya ke beliau tadi apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting, kalau saya tahu CDB, saya pernah diskusi nego sama CDB juga dulu, mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi harusnya nggak ada masalah kalau Danantara bayar juga. Tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa dan kita tunggu perintah dari Presiden,” tukasnya.
Danantara Kaji Solusi
Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tengah menyiapkan dua opsi penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Kajian internal masih berlangsung dan belum dibahas dengan kementerian terkait.
CEO Danantara Rosan Roeslani menjelaskan timnya sedang menimbang berbagai skema untuk mencari formula paling tepat.
“Kami sedang mengevaluasi, kami lagi mencari opsi-opsi, kan selalu ada opsi satu, opsi dua. Dan memang, ini kan melibatkan banyak kementerian lain,” kata Rosan usai menghadiri Forbes CEO Global Conference di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Ia menegaskan setiap keputusan akan dibuat secara terukur dan terstruktur. Diskusi dengan kementerian baru dilakukan setelah evaluasi internal selesai.
“Biasanya kami duduk dulu, evaluasi, opsi mana yang terbaik. Jadi semuanya itu terstruktur, terukur, kemudian apa hasilnya baru kami bicara ke publik,” ucap Rosan.
Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria menyebut dua skema yang kini dipertimbangkan. Pertama, penambahan ekuitas atau suntikan dana tambahan ke proyek KCJB.
Kedua, pengambilalihan infrastruktur proyek agar menjadi aset negara seperti model kepemilikan di industri perkeretaapian lain.
“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah,” kata Dony di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk menutup utang proyek tersebut.
Ia menilai penyelesaian pembiayaan sebaiknya dilakukan oleh Danantara yang dinilai memiliki kapasitas finansial memadai.
“Kalau dibuat Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka ‘manage’ dari situ, jangan sampai kita lagi,” ujar Purbaya dalam acara Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat (10/10/2025).
Purbaya menilai pembagian peran antara pemerintah dan badan investasi seperti Danantara penting untuk menjaga disiplin fiskal. Model ini diharapkan membuat proyek infrastruktur besar lebih efisien tanpa membebani APBN. (Web Warouw)
