JAKARTA – Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, yang digulingkan dari kekuasaan pada Agustus 2024, dilaporkan jatuh akibat operasi yang “direncanakan dengan hati-hati” dan didanai oleh kepentingan Barat. Tuduhan eksplosif ini disampaikan oleh mantan Menteri Kabinet dan Kepala Negosiator, Mohibul Hasan Chowdhury, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Russia Today (RT), dikutip Bergelora.com di Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Hal ini mengingatkan, beberapa hari sebelum kerusuhan besar Agustus 2025 lalu di kota-kota Indonesia, Presiden Prabowo sudah mengatakan masih ada segelintir orang yang sadar atau tidak sadar sudah menjadi antek asing
Secara rinci, kerusuhan tahun 2024 di Bangladesh, yang dipicu oleh protes mahasiswa terhadap kuota pekerjaan dan kemudian meluas menjadi kekerasan nasional yang menewaskan lebih dari 700 orang, bukanlah pemberontakan pemuda spontan. Sebaliknya, ia mengklaim bahwa kerusuhan tersebut adalah operasi “direncanakan dengan hati-hati” yang didukung secara finansial oleh kepentingan Barat.
“Aksi kekacauan itu direncanakan dengan hati-hati dengan uang ini. Dan kemudian kekacauan itu berubah menjadi kerusuhan besar,” ujar Chowdhury dalam kutipan wawancaranya.
Chowdhury menuding keluarga Clinton dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) AS memiliki peran sentral dalam penggulingan Hasina, yang telah memimpin Bangladesh selama 15 tahun
“Ada hubungan antara keluarga Clinton, dan rezim interim Yunus ini dari masa lalu yang sangat lama,” tuduhnya.
“Kegiatan ini telah berlangsung lama. Itu tidak terlalu terbuka, tetapi pendanaan LSM klandestin sedang berlangsung. Mereka bertekad untuk mengganti pemerintahan di Bangladesh.”
Ia juga secara khusus menyebutkan keterlibatan USAID dan International Republican Institute (IRI). Diketahui, USAID adalah lembaga resmi Pemerintah AS.
Chowdhury juga mempertanyakan aliran dana bantuan AS, menanyakan ke mana perginya jutaan dolar bantuan USAID, mengklaim bahwa dana tersebut “ditujukan untuk kegiatan perubahan rezim.”
“Mereka menjalankan kampanye melawan pemerintah kami selama beberapa waktu, sejak 2018,” kata Chowdhury, yang bertugas sebagai menteri di kabinet Hasina selama krisis.
Setelah Muhammad Yunus, peraih Nobel Perdamaian, mengambil alih sebagai kepala penasihat pemerintahan sementara, Dhaka mulai menunjukkan pergeseran fokus geopolitik.
Pemerintahan sementara dilaporkan mulai mengalihkan fokus dari New Delhi (India) menuju Islamabad (Pakistan), dalam upaya membangun kembali hubungan yang tegang sejak Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan pada tahun 1971.
Jutaan warga Bengali tewas dalam perang 1971, dan Bangladesh telah mencari permintaan maaf resmi dari Pakistan atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh militernya selama konflik tersebut.
Prabowo Ingatkan Operasi Antek Asing
Kepada Bergelora.com di Jakaeta dilaporkan, beberapa hari sebelum kerusuhan besar kota-kota di Indonesia, Agustus 2p25, Presiden Prabowo sudah mengatakan masih ada segelintir orang yang sadar atau tidak sadar sudah menjadi antek asing.
Presiden Prabowo Subianto kembali menyebut antek asing saat memberikan arahan dalam acara pembekalan guru dan kepala sekolah rakyat di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, pada Jumat, 22 Agustus 2025.
Di hadapan 2.296 guru dan 155 kepala sekolah rakyat, Prabowo mengklaim kerja kabinetnya sudah membuahkan hasil meski baru bekerja 300 hari. Namun Prabowo mengatakan masih ada segelintir orang yang sadar atau tidak sadar sudah menjadi antek asing.
“Saya katakan mereka sadar mereka antek asing. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Saya katakan mereka tidak suka Indonesia bangkit. Tapi kita yang akan bangkit bersama Indonesia!” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Mengutip peribahasa anjing menggonggong kafilah berlalu, Prabowo mengatakan pemerintahannya berada di jalan yang benar. Ia meminta masyarakat percaya dengan dirinya bahwa Indonesia akan bangkit.
“Kita akan menuju kebangkitan bangsa Indonesia karena kita akan kuasai kembali kekayaan bangsa Indonesia untuk rakyat Indonesia,” ujar Prabowo. Namun, Prabowo menegaskan perlu tenaga anak-anak muda untuk mengelola kekayaan setelah dikuasai. Sehingga, kata dia, pendidikan itu sangat penting untuk mengelola kekayaan itu.
Ini bukan pertama kalinya Prabowo melontarkan jargon antek asing. Ketua Umum Partai Gerindra itu berulang kali menggunakan jargon antek asing sejak berkampanye sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden hingga menjadi presiden periode 2024-2029. Misalnya, di hadapan ribuan kader Partai Gerindra saat perayaan ulang tahun partai yang ke-17 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, pada 15 Februari 2025.
Saat itu Prabowo meminta rakyat mewaspadai kekuatan asing yang berupaya menghasut dan mempengaruhi opini publik. “Akan terungkap lembaga swadaya masyarakat dan media massa yang dibiayai oleh pihak asing untuk mempengaruhi opini publik,” kata Prabowo saat berpidato dalam perayaan ulang tahun parta besutannya itu.
Istilah antek asing atau pihak asing kembali disampaikan Prabowo saat diwawancarai oleh enam jurnalis senior di kediamannya, di Hambalang, Bogor, pada 8 April 2025.
Prabowo menuduh demonstrasi ‘Indonesia Gelap’ yang mengkritik revisi Undang-Undang TNI didanai kalangan asing.
“Coba perhatikan apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar?” ucapnya.
“Dalam pengelolaan suatu negara, perlu waspada apakah ada kekuatan asing yang ingin mengadu domba. Ini berlaku lazim.”
Kemudian, Prabowo juga menyebut antek asing saat berpidato dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin, 2 Juni 2025.
Prabowo awalnya mengajak seluruh rakyat bersatu dan tidak saling bergontok-gontokan karena perbedaan. Ia menyebutkan gontok-gontokan antarwarga justru diharapkan oleh bangsa asing karena tidak menyukai Indonesia maju. Selanjutnya Prabowo menyinggung keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
“Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka mengadu domba kita sampai sekarang,” kata Prabowo. “Dengan uang mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya penegak demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan pers, padahal itu adalah versi mereka sendiri.”
Pada masa kampanye pilpres 2024, Prabowo menuding pihak-pihak yang mengkritik pemerintahan Jokowi sebagai antek asing. (Web Warouw)
