JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyebut 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai hampir 50 persen kekayaan nasional.
Pernyataan itu disampaikan Cak Imin saat menyoroti paradoks dan ketimpangan ekonomi Indonesia dalam Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026: Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan.
Menurut Cak Imin, di saat orang terkaya itu menguasai setengah kekayaan nasional, tingkat rasio gini atau angka ketimpangan berada di angka 0,38.
“Kita juga menyaksikan angka kini rasio terus turun saat ini 0,38, tetapi di saat yang sama kita juga mendapati bahwa 1 persen orang terkaya di negeri menguasai hampir 50 persen total kekayaan nasional kita,” kata Cak Imin di Menara Danareksa, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Cak Imin mengatakan, saat ini, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berjalan pada dua jalur yang berbeda. Di saat kondisi makroekonomi tumbuh, mikroekonomi justru stagnan dan pendapatan keluarga rapuh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ekonomi tumbuh 5,04 persen, pada kenyataannya akses tidak selalu merata.
Cak Imin lalu menyebut situasi ini sebagai kemacetan struktural, di mana ekonomi tidak menetes dari atas ke bawah.
“Ia bertahan di kantong-kantong sebagian orang, sementara sebagian lain yang tetap hidup dengan kantong yang kosong,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun mengakui, selama ini dalam mengatasi kemiskinan, pemerintah lebih banyak menggunakan pendekatan model negara kesejahteraan.
Pemerintah hanya menyediakan perlindungan sosial dasar, namun tidak memberdayakan masyarakat. Baca juga: Mendagri Tekankan Pentingnya Hunian Layak dalam Rapat bersama Menteri PKP
Berkaca pada situasi ini, kata Cak Imin, Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan desain ekonomi nasional perlu diperbaiki dengan memicu pertumbuhan mulai dari desa.
“Oleh pakar kerap disebut sebagai istilah pertumbuhan melalui pemerataan,” kata Cak Imin.
“Pendekatan kita terhadap kemiskinan juga telah berubah dari bantuan sosial menjadi paradigma pemberdayaan,” tambahnya.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, dalam forum yang sama, Direktur Pengembangan Big Data INDEF Eko Listiyanto menyebut selama satu dekade terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berada di angka 5 persen. Untuk mewujudkan keinginan pemerintah agar pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen, menurutnya, harus dilakukan koreksi dan ditemukan jalan keluar.
Selain itu, ia juga menyoroti apakah pertumbuhan ekonomi selama ini sudah memenuhi keadilan di masyarakat.
“Kita juga perlu bertanya, apakah pertumbuhan yang dicapai selama ini itu sudah benar-benar menghasilkan keadilan atau belum,” tutur Eko.
“Karena ini adalah bagian penting dalam pembangunan ekonomi. Selain pertumbuhan, tentu harus ada aspek pemerataan di situ,” tambahnya. (Web Warouw)
