JAKARTA- Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Papua Gubernur Papua segera perbaiki Sistim pelayanan kesehatan masyarakat agar jangan lagi ada masyarakat masyarakat Papua mendapatkan kesulitan saat membutuhkan kesehatan masyarakat.
“Jangan lagi ada pasien yang ditolak di seluruh rumah sakit sehingga.berakibat fatal seperti kasus ibu Irene Sokoy dan bayinya. Bagaimana mungkin seorang kader kesehatan justru mendapatkan perlakuan buruk oleh rumah sakit sampai meninggal dunia,” ujar Ketua DKR Papua, Sam Awom ketika dihubungi Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (22/11).
Ia jugq mengingatkan bahwa tidak cukup gubernur mencopot direktur rumah sakit yang menolak pasien tanpa melakukan perbaikan menyeluruh pada sistim pelayanan kesehatan.
“Tidak cukup dengan mencopot direktur rumah sakit. Yang terpemting adalah segera memperbaiki sistim pelayanan.kesehatan masyarakat Papua. Karena yang rusak adalah sistimnya, bukan hanya direktur rumah sakitnya,” jelasnya.
Aktifkan Kampung-Kampung Siaga
Sam Awom meminta agar Gubernur segera mengaktifkan kembali kampung-kampung siaga di seluruh Papua seperti yang pernah dibangun oleh Departemen Kesehatan RI 2004-2009 lalu.
“Kasus ibu Irene Sokoy terjadi di ibukota Jayapura. Bagaimana.nasib mama-mama Papua di pelosok kampung dan distrik seluruh Papua. Adakah layanan kesehatan buat rakyat di kampung pegunungan? Oleh karenanya penting untuk menghidupkan kembali.kampung-kampung siaga,” jelas.Sam.Awom.
Satu kampung siaga memurutnya harus ada satu petugas kesehatan bersama relawan kesehatan setempat dan melibatkan seluruh masyarakat kampung.
“Jadi kalau ada kedaruratan seperti melahirkan maka kampung siaga bisa bergerak cepat membawa,ke fasilitas.kesehatan terdekat.
Dokter Puskesmas di Setiap Distrik/Kecamatan
Sam Awom juga menegaskan agar Gubernur memastikan semua distrik atau kecamatan memiliki Puskesmas dengan seorang dokter dan seorang bidan.
“Agar kampung siaga bisa menjangkau fasilitas kesehatan terdekat, apabila rumah sakit terlalu jauh. Jangan mimpi bangun rumah sakit di kota, karena mayoritas.rakyat Papua ada dipelosok kampung-kampung Papua. Merekq sulit menjangkau rumah sakit di kota,” jelasnya
Aktifkan Posyandu
Ia juga mengingatkan, di pegunungan masyarakat harus menempuh waktu berhari-hari untuk mendapapatkan fasilitas kesehatan. Oleh karena itu Posyandu sebulan sekali harus kembali dihidupkan oleh bidan relawan kesehatan dan petugas kesehatan untuk memastikan kesehatan rakyat di kampung-kampung.
“Puskesmas bertugas memastikan posyandu di distrik dan kecamatannya aktif setiap bulan. Agar bisa memantau kesehatan.masyarakat dam lingkungan, ibu hamil, timbang bayi, wabah penyakit, ancaman bencana alam dan lainnya,” ujarnya.
Audit Semua Rumah Sakit
DKR juga meminta agar semua rumah sakit.di Papua diaudit. Libatkan masyarakat untuk mengawasi pelayanan rumah sakit sperti yang dilakukan oleh DKR selama ini secara sukarela.
“Semua keluhan pasien masuk.ke DKR dan diadvokasi sampai pasien sembuh. Gubernur harus buka hotline agar pasien dan relawan DKR bisa melapor dan mengadu,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar.gubernur jangan lambat mumpung Presiden Prabowo sangat konsern pada kesehatan rakyat.
“Jangan ada lagi kasus penolakan pasien,” tegasnya.
Gubernur Papua Mohon Maaf
Sebelumnya, Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri menyampaikan permohonan maaf mendalam kepada keluarga Irene Sokoy, ibu hamil yang meninggal bersama bayi yang dikandungnya setelah ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura.
Ia menyebut tragedi tersebut sebagai bukti kebobrokan layanan kesehatan di Papua dan berjanji melakukan evaluasi total.
“Saya mohon maaf atas kebodohan jajaran pemerintah dari atas sampai bawah. Ini contoh kebobrokan pelayanan kesehatan di Papua,” kata Fakhiri usai mendatangi rumah keluarga Irene di Kampung Hobong, Distrik Sentani, dikutip dari rilis yang diterima Bergelora.com, Sabtu (22/11/2025).
Ia mengakui banyak fasilitas kesehatan di Papua tidak dikelola dengan baik, termasuk peralatan medis yang rusak.
Karena itu, ia memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rumah sakit, termasuk mengganti para direktur RS yang berada di bawah pemerintah provinsi.
“Saya mengaku banyak peralatan medis rusak karena tidak dikelola dengan baik,” ujarnya.
Fakhiri menyebut dirinya telah meminta bantuan langsung kepada Menteri Kesehatan untuk memperbaiki layanan rumah sakit di Papua.
“Saya pastikan akan membenahi semua ini,” tegas mantan Kapolda Papua tersebut.
Ia juga menegaskan komitmennya menyatukan seluruh direktur rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, untuk mengutamakan keselamatan pasien di atas semua prosedur administrasi.
“Layani dulu pasien, baru urus yang lain. Tidak ada alasan,” katanya.
Kematian Irene Sokoy
Irene Sokoy meninggal pada Senin (17/11/2025) pukul 05.00 WIT setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan dari RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura hingga RS Bhayangkara tanpa mendapatkan penanganan memadai.
Kepala Kampung Hobong, Abraham Kabey yang juga mertua almarhum menceritakan Irene mulai merasakan kontraksi pada Minggu siang (16/11).
Keluarga membawanya menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari.
Namun, kondisi Irene yang memburuk tidak segera ditangani karena dokter tidak ada di tempat. Proses pembuatan surat rujukan pun sangat lambat.
“Pelayanan sangat lama. Hampir jam 12 malam surat belum dibuat,” ujar Abraham.
Keluarga kemudian membawa Irene ke RS Dian Harapan dan RSUD Abepura, namun kembali tidak mendapat layanan.
Perjalanan dilanjutkan ke RS Bhayangkara, tempat keluarga diminta membayar uang muka Rp 4 juta karena kamar BPJS penuh.
“Bukan pertolongan yang diberikan, tapi kami diminta bayar uang muka,” ungkap Abraham. (Web Warouw)
