Jakarta – Pemerintah menelusuri dugaan penyelundupan 250 ton beras ilegal asal Thailand yang masuk melalui Sabang, Aceh, dengan indikasi adanya penerbitan izin sebelum rapat koordinasi resmi pemerintah.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menduga pelaku memang sengaja merencanakan impor tanpa persetujuan pemerintah pusat.
Ia mengatakan menerima laporan bahwa izin impor dari Thailand telah terbit sebelum rapat koordinasi mengenai impor beras digelar pada 14 November 2025.
“Rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (23/11/2025).
Sementara itu, Amran juga telah mengkonfirmasi ke seluruh anak buahnya di Kementerian Pertanian (Kementan) dan mereka mengaku tidak memberikan izin impor beras pada rakor tersebut.
“Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi, Bapanas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan,” ungkapnya dikutip Bergelkra.com di Jakarta, Senin (24/11).
Dia juga telah memastikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga tidak memberikan izin impor beras pada kasus ini.
“Kami telpon Menteri Perdagangan tadi langsung, beliau katakan bahwa tidak ada, tidak izin,” kata Amran.
Amran menjelaskan, kasus ini bermula dari laporan yang masuk sekitar pukul 14.00 WIB tadi bahwa ditemukan 250 ton beras impor ilegal di sebuah gudang di Sabang, Aceh. Gudang tersebut merupakan milik perusahaan swasta PT Multazam Sabang Group, perusahaan yang dilaporkan melakukan impor tanpa izin pemerintah pusat.
Setelah dilakukan penelusuran, Amran segera berkoordinasi dengan Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam untuk menghentikan aktivitas di lokasi.
Pemerintah kemudian memerintahkan penyegelan untuk memastikan beras ilegal tersebut tidak beredar keluar. Mentan Amran menekankan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah tidak membuka keran impor karena stok nasional mencukupi, pernah menyentuh angka 4,2 juta ton dan saat ini sekitar 3,8 juta ton.
“Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh import karena stok kita banyak. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” tegasnya. (Web Warouw)
