JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengevaluasi menyeluruh kegiatan pertambangan di Sumatera.
Kegiatan pertambangan diduga menjadi salah satu penyebab bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat.
Hal itu Bahlil sampaikan setelah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait progres pemulihan akses energi usai meninjau ketiga provinsi tersebut.
“Di Sumatra Barat, Di Aceh pun kita lagi melakukan pengecekan. Kalau di Sumut, tim evaluasi kita lagi melakukan evaluasi. Jadi nanti setelah tim evaluasi, baru saya akan cek dampak dari tambang ini ada atau tidak. Tetapi saya pastikan, kalau ada tambang atau IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang bekerja tidak sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku, kita akan memberikan sanksi tegas,” ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Bergelora.com di Jakarta, Senin (8/12/2025).
Bahlil berjanji menindak para pengusaha dan perusahaan tambang yang tidak melaksanakan kaidah-kaidah pertambangan yang baik, dan bisa menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian kepada masyarakat.
Ia menegaskan tidak segan menindak badan usaha pertambangan yang melanggar aturan lingkungan, termasuk mencabut IUP.
“Sebagai Menteri ESDM, saya ingin menegaskan bahwa saya tidak akan pandang bulu. Ini saya bawa Dirjen Minerba, untuk memberikan tindakan bagi semua perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, yang tidak menaati atau tidak menjalankan sesuai dengan aturan yang ada,” janji Bahlil.
Dari data Kementerian ESDM, terdapat empat pemegang Kontrak Karya (KK) dan 19 IUP komoditas logam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat. Di Provinsi Aceh sendiri tercatat satu KK dengan komoditas emas yang izinnya diterbitkan pada tahun 2018.
Selain itu, terdapat tiga IUP komoditas emas yang mulai berlaku pada tahun 2010 dan 2017, tiga IUP komoditas besi yang mulai berlaku
Dia membeberkan hasil pantauan udara, yakni adanya pembukaan lahan masif di daerah aliran sungai. Hal tersebut memperbesar tekanan terhadap daerah aliran sungai.
“Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit,” ungkapnya.
“Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami akan terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatera Utara,” lanjut dia.
Usai inspeksi dan menutup tiga perusahaan tambang, ia manyampaikan langkah selanjutnya adalah evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha di wilayah tersebut. Ditegaskan Hanif, pemerintah tak menutup kemungkinan menyeret temuan ini ke ranah pidana.
“Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana,” jelasnya.
Dia saat ini telah memperketat verifikasi persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang untuk seluruh aktivitas di lereng curam, hulu sungai, dan alur sungai. Penegakan hukum akan ditempuh jika ditemukan pelanggaran yang menambah risiko bencana.
“Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Penegakkan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat dari bencana yang bisa dicegah,” pungkasnya..
Tiga Perusahaan Tambang Ditutup Menteri LH
Sebelumnya, tiga perusahaan tambang ditutup sementara buntut Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq melakukan inspeksi udara di wilayah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Inspeksi ini dilakukan sebagai langkah tindak lanjut pemerintah pascabanjir Sumatera, di mana salah satu wilayah yang dilanda bencana tersebut adalah Tapanuli Selatan.
Hanif menginspeksi daerah aliran Sungai Barang Toru dan Garoga. Tujuannya memverifikasi penyebab bencana banjir bandang, serta menilai kontribusi aktivitas usaha terhadap meningkatnya risiko banjir dan longsor.
“Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan,” kata Hanif dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
Lewat inspeksi ini, ia juga hendak memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan lingkungan hidup. Berdasarkan temuan lapangan, pemerintah memutuskan menghentikan sementara operasional ketiga perusahaan tambang yang didatanginya.
“Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta. DAS Batang Toru dan Garoga adalah kawasan strategis dengan fungsi ekologis dan sosial yang tidak boleh dikompromikan,” jelas Hanif.
Dia membeberkan hasil pantauan udara, yakni adanya pembukaan lahan masif di daerah aliran sungai. Hal tersebut memperbesar tekanan terhadap daerah aliran sungai.
“Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit,” ungkapnya.
“Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami akan terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatera Utara,” lanjut dia.
Usai inspeksi dan menutup tiga perusahaan tambang, ia manyampaikan langkah selanjutnya adalah evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha di wilayah tersebut. Ditegaskan Hanif, pemerintah tak menutup kemungkinan menyeret temuan ini ke ranah pidana.
“Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana,” jelasnya.
Dia saat ini telah memperketat verifikasi persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang untuk seluruh aktivitas di lereng curam, hulu sungai, dan alur sungai. Penegakan hukum akan ditempuh jika ditemukan pelanggaran yang menambah risiko bencana.
“Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Penegakkan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat dari bencana yang bisa dicegah,” pungkasnya. (Web Warouw)
