JAKARTA – Iran dilaporkan mengalami pemadaman internet secara nasional, di tengah memuncaknya gelombang aksi protes terbesar dalam hampir dua pekan terakhir.
Sejumlah laporan menyebutkan layanan internet mulai terputus sejak Kamis (8/1/2026), memicu gangguan sistem telepon seluler di berbagai wilayah.
Adapun pemadaman terjadi setelah gelombang protes pecah pada 28 Desember 2025, buntut anjloknya mata uang rial Iran ke titik terendah sepanjang sejarah.
Kondisi ini diperburuk dengan munculnya krisis ekonomi, melonjaknya harga kebutuhan pokok, serta tekanan akibat sanksi internasional memicu kemarahan publik.
Sederet alasan tersebut sontak mendorong warga Iran turun ke jalanan. Awalnya, aksi dilakukan dalam bentuk penutupan pasar di Teheran, sebelum berkembang menjadi demonstrasi jalanan.
Akan tetapi dalam hitungan hari, protes menyebar cepat ke berbagai wilayah, dari kota-kota besar hingga daerah pinggiran.
Memasuki awal Januari, skala aksi meningkat drastis. Demonstrasi berlangsung serentak di ratusan lokasi.
Termasuk di ibu kota Teheran, Abadan, Kermanshah, hingga wilayah barat dan selatan Iran. Bentrokan antara aparat keamanan dan demonstran pun tak terhindarkan.
Pada 7 Januari, situasi mencapai titik kritis. Hari itu disebut kelompok hak asasi manusia sebagai hari paling berdarah, dengan belasan demonstran dilaporkan tewas.
Berbagai Video dan foto bentrokan yang beredar luas di media sosial memperlihatkan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat
Namun sehari kemudian, 8 Januari, lembaga pemantau internet global Netblocks melaporkan adanya penurunan drastis lalu lintas data, menandakan Iran berada dalam kondisi pemadaman internet nasional.
Bersamaan dengan itu, layanan telepon seluler dan aplikasi pesan instan dilaporkan ikut terganggu di banyak wilayah.
Pemerintah Mematikan Internet
Pemadaman internet nasional yang diberlakukan pemerintah Iran dipandang sebagai langkah pengamanan darurat untuk mengendalikan situasi di tengah meluasnya aksi demonstrasi.
Mengutip dari Straits Times, Otoritas menilai bahwa jaringan internet telah menjadi alat utama koordinasi massa, terutama melalui media sosial dan aplikasi pesan instan yang sulit dilacak.
Dalam beberapa hari terakhir, para demonstran diketahui saling berbagi informasi waktu dan lokasi aksi, rute pergerakan, hingga peringatan keberadaan aparat keamanan secara real time.
Dengan memutus akses internet, pemerintah berupaya mematahkan rantai komunikasi tersebut agar mobilisasi massa tidak semakin besar dan terkoordinasi.
Selain itu, pemadaman internet juga dikaitkan dengan upaya membatasi penyebaran konten visual dari lapangan.
Video bentrokan, penembakan, dan penangkapan yang direkam warga selama aksi protes kerap menyebar luas di media sosial dan memicu kemarahan publik di wilayah lain.
Pemerintah khawatir tayangan-tayangan tersebut dapat memicu gelombang solidaritas baru dan mempercepat meluasnya demonstrasi ke daerah yang sebelumnya relatif tenang.
Alasan lain yang diklaim adalah untuk mengendalikan narasi publik, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.
Di tengah situasi krisis, pemerintah berusaha membatasi informasi yang beredar mengenai jumlah korban tewas, korban luka, serta skala kekerasan yang terjadi.
Dengan akses internet yang terputus, arus informasi dari warga dan kelompok independen menjadi terhambat, sehingga versi resmi negara lebih dominan di ruang publik.
Adapun langkah ini bukan kali pertama dilakukan. Pola serupa pernah diterapkan Iran saat menghadapi gelombang protes besar pada 2019 akibat kenaikan harga bahan bakar, serta pada 2022–2023 menyusul kematian Mahsa Amini.
Pada periode tersebut, pemadaman internet juga digunakan sebagai instrumen untuk meredam perlawanan publik yang dianggap mengancam stabilitas dan legitimasi kepemimpinan ulama.
Dampak Langsung di Lapangan
Kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (10/1) dilaporkan, meski internet diputus, aksi protes tidak mereda. Pada malam 8 Januari, kerumunan besar masih terlihat di sejumlah ruas jalan utama Teheran dan kota-kota lain.
Rekaman yang berhasil diverifikasi menunjukkan massa tetap berkumpul, meneriakkan slogan anti-pemerintah, bahkan merobohkan simbol-simbol kekuasaan.
Pemadaman internet justru memperparah ketegangan, karena keluarga kesulitan memperoleh informasi tentang anggota mereka yang ditangkap atau terluka. Aktivitas ekonomi digital, perbankan, dan layanan publik ikut terdampak.
Hingga kini, pemerintah Iran belum memberikan penjelasan rinci soal durasi pemadaman internet.
Sementara itu, tekanan internasional terus meningkat, menyusul laporan korban tewas, termasuk anak-anak, serta tudingan penggunaan kekerasan yang melanggar hukum oleh aparat keamanan.
Pemadaman internet nasional ini menegaskan bahwa krisis Iran telah melampaui sekadar persoalan ekonomi, dan kini berkembang menjadi ujian serius terhadap stabilitas politik dan legitimasi kekuasaan negara. (Web Warouw)
