JAKARA- Arahan tegas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang memanggil para menteri ke Hambalang untuk membahas penguatan industri tekstil dan garmen nasional harus dibaca sebagai deklarasi perlawanan negara terhadap mafia impor, kepentingan rente, dan warisan kebijakan ekonomi liberal yang selama ini merusak industri nasional dari dalam. Demikian Direktur Eksekutif Nalar Bangsa Institute, Farhan A. Dalimunthe kepada Bergelora.com, Senin (12/1).
“Menjadi pertanyaan besar mengapa perintah presiden sudah sangat jelas dan tegas, tapi mafia masih kuat? menteri-menterinya ngapain aja? Para menteri sangat tidak serius menjalankan perintah presiden. Semua tertonton jelas oleh rakyat siapa menteri yang melawan mafia dan siapa menteri yang tetap melayani kepemtingan mafia,” jelasnya.
Menurutnya Presiden Prabowo sudah saatnya memilih kembal menteri yang bersih dan melawan mafia, agar kebijakannya bisa berjalan sepenuhnya.
“Jangan seperti saat ini, yang ditonton rakyat para menteri pintar menjilat tapi mensabot dibelakang prabowo,” tegasnya.
Impor, Dumping dan Penyelundupan
Ia memaparkan, selama bertahun-tahun, industri tekstil Indonesia dipaksa bersaing secara tidak adil dengan produk impor murah hasil dumping, penyelundupan, dan manipulasi perdagangan. Negara mengetahui praktik ini, tetapi terlalu lama membiarkannya terjadi. Akibatnya, pabrik tutup, buruh kehilangan pekerjaan, dan pasar domestik dikuasai produk asing. Ini bukan kegagalan industri, melainkan kegagalan keberanian negara.
Presiden Prabowo secara konsisten mengingatkan bahwa negara tidak boleh tunduk pada kepentingan modal dan pasar bebas. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan:
“Demokrasi dan ekonomi tidak boleh dikuasai oleh uang. Kalau yang berdaulat adalah pemilik modal, itu bukan demokrasi, itu penipuan atas nama rakyat,” tegasnya
Pernyataan tersebut menemukan relevansinya dalam kebijakan industri. Ketika kebijakan perdagangan dikendalikan oleh kepentingan importir dan oligarki rente, maka industri nasional pasti menjadi korban. Karena itu, arahan Presiden di Hambalang harus dimaknai sebagai perintah politik: hentikan pembiaran, lawan kepentingan yang merusak produksi nasional.
Ia mengingatkan, penguatan industri tekstil tidak akan berarti apa pun tanpa langkah keras: pembatasan impor yang destruktif, penindakan terhadap penyelundupan, evaluasi menyeluruh perjanjian perdagangan yang merugikan, serta keberpihakan nyata negara dalam pembiayaan, energi, dan pengadaan.
“Negara tidak boleh ragu melawan kepentingan sempit yang selama ini bersembunyi di balik jargon pasar bebas,” tegasnya.
Presiden Prabowo juga telah berulang kali menegaskan bahwa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri. “Kita tidak bisa selamanya bergantung pada bangsa lain. Kita harus berdaulat di bidang pangan, energi, dan industri,” tegas Presiden dalam berbagai forum kenegaraan. Industri tekstil dan garmen adalah bagian tak terpisahkan dari kedaulatan itu.
“Kami menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dan menuntut konsistensi pelaksanaan di lapangan. Jika arahan ini dijalankan setengah hati, maka yang diuntungkan hanyalah mafia impor. Namun jika negara benar-benar hadir, maka industri nasional akan bangkit dan rakyat akan merasakan keadilan ekonomi yang sesungguhnya,” tegasnya. (Web Warouw)
