JAKARTA – Presiden Prancis, Emmanuel Macron mengatakan, bahwa G7 seharusnya tidak diposisi sebagai kelompok anti- BRICS .
Seperti diketahui Prancis bakal mengambil alih kepresidenan G7 tahun ini, bertepatan dengan India yang mengambil peran yang sama di BRICS.
Kepresidenan G7 Prancis akan menempatkan negara itu di jantung multilateralisme, kata Macron dalam pidato tahunan kepada duta besar Prancis yang menguraikan prioritas kebijakan luar negeri negara tersebut.
“G7 seharusnya bukan klub anti-China atau klub anti-BRICS,” kata Macron.
Ia juga menambahkan, “kita juga tidak bisa membiarkan BRICS menjadi klub anti-G7.”
Presiden Prancis itu juga menekankan perlunya memerangi fragmentasi dunia. Menurutnya kepresidenan India dapat membantu BRICS menjadi jembatan menuju kelompok negara maju .
“Dengan India memegang kepresidenan BRICS, saya berharap dapat bekerja sama dengannya untuk menciptakan jembatan… Menjembatani kelompok-kelompok G7 dan BRICS, adalah prioritas yang sangat penting bagi saya,” katanya.
Mengumpulkan klub-klub ini menjadi sangat penting menurut Macron, serta bekerja dengan BRICS menjadi krusial mengingat bobot demografis dari negara-negara penting ini.
Pernyataan ini muncul saat Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar mengunjungi Prancis untuk mengadakan pembicaraan bilateral, dan di tengah reaksi global terhadap penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya oleh AS.
Presiden Prancis juga menegaskan bakal membalas kunjungan India pada bulan Februari 2026, mendatang.
Komentar Macron tentang BRICS menjadi penting karena Presiden AS Donald Trump secara terbuka menyatakan ketidaksukaannya terhadap kelompok tersebut.
Tahun lalu, Trump mengancam tarif tambahan 10% terhadap negara-negara yang sejalan dengan BRICS. Trump juga dilaporkan mendukung RUU yang diusulkan untuk memperkenalkan undang-undang sanksi baru terhadap mitra Rusia, yang bakal menargetkan India dan China.
RUU tersebut dibuat oleh Senator Lindsey Graham, seorang yang dikenal keras, akan mengizinkan tarif hingga 500% pada impor dari negara-negara yang terus membeli produk energi Rusia.
Donald Trump Sebut Dirinya Tak Butuh Hukum Dalam Penculikan Maduro
Sevbelumnya dilaporkan, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak peduli dengan hukum internasional terkait tindakan pasukan khusus Delta Force yang menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro selama operasi militer singkat di Caracas pekan lalu. Trump mengatakan hanya moralitasnya sendiri yang dapat menghalangi ambisi globalnya.
“Moralitas saya sendiri. Pikiran saya sendiri. Hanya itu yang bisa menghentikan saya,” kata Trump kepada The New York Times, yang dilansir Jumat (9/1/2026).
“Saya tidak butuh hukum internasional. Saya tidak berniat menyakiti orang lain,” katanya lagi.
Maduro telah muncul di pengadilan Manhattan, New York, untuk pertama kalinya pada Senin lalu. Dalam kondisi diborgol, dia menegaskan dirinya tidak bersalah. Presiden 63 tahun yang digulingkan AS itu mengenakan pakaian penjara biru dan oranye.
Dia memasuki ruang sidang dikawal oleh marshal AS setelah penangkapannya bersama sang istri; Cilia Flores, yang dramatis seperti adegan film Hollywood pada Sabtu pekan lalu.
Dia menyampaikan pernyataan ketidakbersalahannya ketika hakim federal berusia 92 tahun, Alvin Hellerstein, memintanya untuk mengonfirmasi identitasnya.
“Saya presiden Republik Venezuela. Saya di sini diculik. Saya ditangkap di rumah saya di Caracas, Venezuela,” kata Maduro dalam bahasa Spanyol sembari mengenakan headphone hitam untuk terjemahannya sebelum hakim menghentikan pernyataannya.
“Izinkan saya intervensi—akan ada waktu dan tempat untuk membahas semua ini,” sela hakim.
“Pengacara Anda akan dapat mengajukan mosi. Saat ini, saya hanya ingin tahu satu hal: Apakah Anda Nicolás Maduro Moros?” tanya hakim.
Maduro menjawab, “Saya Nicolas Maduro Moros.”
Hakim tersebut, yang diangkat oleh mantan Presiden Bill Clinton, kemudian memberi tahu Maduro tentang hak-haknya, termasuk bahwa dia tidak harus berbicara dan bahwa dia dapat memiliki pengacara yang ditunjuk pengadilan jika dia tidak mampu membayar pengacara swasta.
Di pengadilan bersama Maduro adalah pengacara ulung Barry Pollack, yang terkenal karena menegosiasikan pembebasan pendiri WikiLeaks Julian Assange pada tahun 2024 dan membantu mewakili warga Venezuela yang sedang menghadapi masalah.
Dia mengisyaratkan bahwa pembelaanya akan mempertanyakan legalitas tindakan AS untuk menangkap Maduro sejak awal.
Ketika ditanya kemudian tentang pembelaannya atas berbagai tuduhan, Maduro menyatakan:
“Saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Saya adalah pria yang baik, presiden negara saya.” Maduro, ketika ditanya oleh Hellerstein apakah dia menyadari hak-haknya, menjawab,
“Saya tidak mengetahui hak-hak ini.” “Yang Mulia sedang memberi tahu saya tentang hal itu sekarang,” lanjut Maduro.
Hakim kemudian secara resmi mendakwa Maduro atas tuduhan terhadapnya, termasuk berbagai pelanggaran terorisme narkotika dan kepemilkan senjata ilegal yang dapat berujung pada hukuman mati.
Maduro dan istrinya didakwa bekerja sama dengan kartel narkoba untuk mengirimkan ribuan ton kokain ke AS selama lebih dari 20 tahun, antara tahun 1999 hingga 2025. Maduro juga didakwa dengan terorisme narkotika karena diduga bekerja sama dengan kelompok teror, dan keduanya didakwa secara terpisah dengan “konspirasi impor kokain”.
Selain itu, Maduro dan Flores didakwa memiliki senapan mesin dan konspirasi untuk memiliki senapan mesin.
Dakwaan setebal 25 halaman yang dibuka pada hari Sabtu berisi beberapa detail tambahan tentang tuduhan dalam kasus tersebut, yang menyatakan:
“Maduro dan istrinya memerintahkan penculikan, pemukulan, dan pembunuhan terhadap orang-orang yang berutang uang narkoba kepada mereka atau dengan cara lain merusak operasi perdagangan narkoba mereka.” (Web Warouw)
