JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menilai tatanan dunia saat ini berada dalam kondisi yang semakin rapuh. Hal tersebut disampaikan Sugiono dalam kegiatan Konferensi Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Ruang Nusantara, Kementerian Luar Negeri, Rabu (14/1/2026).
“Mengawali tahun 2026, kita diingatkan kembali betapa rapuhnya tatanan dunia saat ini. Kepentingan nasional yang sempit mengalahkan keamanan bersama,” ujar Sugiono dikutip Bergelora.com di Jakarta, Kamis (15/1).
Menurut Sugiono, hukum internasional yang selama ini menjadi pagar stabilitas kerap kali disalahgunakan melalui pendekatan yang bersifat a la carte atau menguntungkan diri sendiri.
“Ketika aturan yang disepakati bersama dilanggar tanpa konsekuensi, maka yang runtuh bukan hanya satu aturan, melainkan kepercayaan terhadap aturan dan seluruh tatanan itu sendiri,” ucap dia.
Dengan begitu, Sugiono menyoroti kembalinya praktik “siapa kuat, dia menang” dalam hubungan antarnegara.
“Di saat yang sama, dunia menyaksikan kembalinya fenomena ‘might makes right’ atau ‘siapa kuat, dia menang’,” tegasnya.
Menurut dia, standar ganda yang dipraktikkan secara terbuka telah mengikis kepercayaan antarnegara.
Pada saat bersamaan, mekanisme tata kelola global kian tertinggal dari realitas geopolitik yang berkembang cepat, bahkan sejumlah negara kunci justru menarik diri dari tanggung jawab global.
Sugiono mengingatkan, situasi ini memiliki kemiripan dengan kondisi menjelang runtuhnya Liga Bangsa-Bangsa yang berujung pada Perang Dunia ke-2.
Kerja Sama Kian Transaksional
Dunia, kata dia, kini bergerak menuju kompetisi yang lebih tajam dan fragmentasi yang lebih dalam.
“Yang ditandai dengan interdependensi ekonomi dan peran signifikan dari aktor non-negara. A multiplex world order. Di mana beragam panggung kepentingan, aktor dominan, dan aturan main berjalan beriringan, dan kerja sama yang kian transaksional,” tegas dia.
Sugiono menyebut “a multiplex world order” yang berarti tidak ada satu aturan atau satu kekuatan tunggal yang mengatur dunia.
Selain negara, pihak non-negara seperti perusahaan besar, organisasi internasional, lembaga keuangan, hingga kelompok masyarakat juga punya pengaruh besar dalam menentukan arah dunia.
“Di mana beragam panggung kepentingan, aktor dominan, dan aturan main berjalan beriringan, dan kerja sama yang kian transaksional,” jelas dia.
“dunia ditandai dengan interdependensi (kesalingtergantungan) ekonomi dan peran signifikan dari aktor non-negara,” kata Sugiono.
Hidup Di Rumah Abu-abu
Sekretaris Gerindra itu menyatakan, saat ini Indonesia hidup di rumah abu-abu yang berbahaya. Sebab, batas antara perdamaian dan perang sangat tidak tegas.
“Ini adalah realitas yang kita hadapi bersama, dan bagi Indonesia semua ini membuat pilihan menjadi semakin jelas. Survival adalah soal memiliki ketahanan nasional yang kuat, disertai kapasitas untuk menentukan arah kita sendiri,” ucapnya.
Sugiono menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif tetap berlandaskan amanat konstitusi, yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia, menjaga kepentingan nasional, serta turut mewujudkan ketertiban dunia.
“Namun, dengan cara yang tidak bisa statis. Pertanyaannya bukan lagi berpihak ke mana, melainkan bagaimana memperkuat ketahanan nasional dan mampu menentukan arah sendiri,” tegas dia.
Dalam situasi tersebut, Sugiono menegaskan bahwa negara tanpa strategi akan terseret arus, sementara negara yang tidak memiliki ketahanan akan menjadi obyek.
“Dan Indonesia tentu saja tidak boleh berada di posisi itu. Kita harus melihat dunia apa adanya. Keras, kompetitif, dan semakin tidak terprediksi,” jelasnya.
RI Butuh Nuklir
Menanggapi pernyataan Menlu di atas, pengamat politik, Ikhyar Velayati Harahap mengatakan bahwa diplomasi hanya siknifikan apabila Indonesia memiliki bergain position yang kuat disektor pertahanan, selain sektor sumberdaya alam yang selama ini menjadi andalan Indonesia.
“Dalam sektor pertahanan yang terpenting saat ini adalah kesiapan persenjataan nuklir. Sudah saatnya Indonesia memiliki bukan hanya PLTN, tapi juga persenjataan nuklir,” tegas Velayati kepada Bergelora.com, Kamis (15/1).
Jadi selain memperkuat sektor energi yang akan meningkatkan industri nasional, nullir akan ikut memperkuat sistim pertahanan dalam negeri menghadapi ancaman dari luar
“Nuklir sudah.menjadi keniscayaan bagi Indonesia. Tugas pemerintahan Prabowo-Gibran hari ini adalah mewujudkannya,” tegas mantan pimpinan Partai Rakyat Demokratik (PRD) bawah tanah ini.
Velayati mengungkapkan bahwa apablia hanya mengandalkan sumber.daya alam sebagai bergain, tanpa kekuatan pertahanan maka Indonesia hanya akan menjadi bulan-bulanan ancaman negara yang kuat dalam diplomasi.
“Ini pengalaman kita.saat.menghadapi kebijakan tariff Trump, yang justru menempatkan Indonesia dalam tekanan yang merugikan,” ujarnya.
Sementara negara yang memiliki kekuatan nuklir tidak bisa ditekan baik secara ekonomi maupun politik dan militer.
“Lihat saja India dan Pakistan yang tidak bisa ditekan oleh Amerika Serikat secara ekonomi dan politik maupun militer dibandimgkan dengan negara-negara yang tidak memiliki nuklir,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman yang dihadapi oleh Venezuela dan ancaman Amerika pada Kolombia, Kuba, Meksiko dan Greenland di Denmark,–bukam tidak.mungkin juga akan datang.ke Indonesia.
“Kita perlu segera berbenah diri, memperkuat diri, tidak hanya menonton saja,” tegasnya.
Menteri Luar Negeri Sugionoenurutnya saatnya memilik tugas lebih berat dari para menlu sebelumnya, karena mengemban tugas membangun kerjasama erat dengan BRICS.
“Khususnya dengan negara-negara yang bisa membantu mempercepat pengadaan PLTN dan persenjataan nuklir. Tidak ada alasan lagi hambatan perjanjian internasional sebelumnya, karena Amerika Serikat sendiri sudah keluar dan melepaskan diri dari ikatan-ikatan perjanjian,” ujarnya.
Velayati sepakat dan menegaskan kembali kepentingan nasional di atas segalanya.
“Karena seperti.kata Menlu Sugiono, “a multiplex world order” yang berarti tidak ada satu aturan atau satu kekuatan tunggal yang mengatur dunia,- yang bisa mengamankan dunia,” ujarnya. (Web Warouw)
