JAKARTA – Gencatan senjata di Gaza kini mulai memasuki fase kedua, seiring dengan kesepakatan faksi-faksi Palestina mengenai susunan komite pemerintahan pasca-perang.
Utusan Presiden Donald Trump, Steve Witkoff dalam unggahannya di X mengatakan, fase kedua dari rencana 20 poin yang diusulkan AS akan bergeser dari gencatan senjata ke demiliterisasi, pemerintahan teknokratis, dan rekonstruksi.
Fase pertama, yang diluncurkan pada bulan Oktober, melibatkan gencatan senjata, pertukaran sandera-tahanan, penarikan sebagian pasukan Israel, dan peningkatan bantuan kemanusiaan.
Pada fase kedua, Gaza akan dikelola oleh komite teknokrat Palestina beranggotakan 15 orang yang diawasi oleh Dewan Perdamaian dan akan diketuai oleh Trump sendiri.
Anggota komite telah disepakati Dikutip dari AFP, Kamis (15/1/2026), Mesir menuturkan, semua anggota komite telah disepakati oleh semua faksi Palestina.
Mantan wakil menteri Palestina di Otoritas Palestina, Ali Shaath ditunjuk untuk memimpin badan tersebut, menurut pernyataan bersama dari para mediator Mesir, Turki, dan Qatar. Otoritas Palestina (PA) yang didominasi oleh Fatah, memerintah sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki dan tidak berada di bawah kendali Israel.
Para mediator tidak mengungkapkan nama-nama lainnya.
Berbicara pada konferensi pers di Cairo, Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty mengatakan, ia berharap komite tersebut akan segera dikerahkan ke Gaza untuk mengelola kehidupan sehari-hari dan layanan penting.
Faksi-faksi Palestina, termasuk Hamas dan Jihad Islam menyatakan akan mendukung komite tersebut dan membantu menciptakan lingkungan yang baik agar komite tersebut dapat memulai pekerjaannya.
Kepresidenan Palestina yang berbasis di Ramallah juga mengumumkan dukungannya.
Pelucutan Senjata
Hamas telah berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan peran dalam pemerintahan masa depan apa pun di wilayah Palestina. Mereka juga akan membatasi peran pada pemantauan tata kelola untuk memastikan stabilitas dan memfasilitasi rekonstruksi.
Sementara itu, seorang pejabat senior Hamas, Taher al-Nunu mengatakan, kelompok tersebut menyambut baik pengumuman Witkoff.
“Faksi-faksi akan melakukan segala upaya untuk memastikan keberhasilan kerja komite tersebut,” ujarnya.
Witkoff mengatakan, fase kedua bertujuan untuk demiliterisasi dan rekonstruksi Gaza secara menyeluruh, terutama pelucutan senjata semua personel yang tidak berwenang.
Masih belum jelas bagaimana Hamas yang telah lama menentang pelucutan senjata, akan mematuhinya. AS mengharapkan Hamas untuk memenuhi kewajibannya, termasuk pemulangan sandera terakhir yang meninggal, Ran Gvili yang ditahan di Gaza.
“Kegagalan untuk melakukannya akan membawa konsekuensi serius,” tambahnya.
Diskusi di Cairo juga berfokus pada penarikan pasukan Israel dari Gaza, pembukaan kembali penyeberangan Rafah, dan masuknya bantuan yang saat ini ditimbun di sisi perbatasan Mesir.
Persiapan untuk meluncurkan fase kedua rencana gencatan senjata juga masuk dalam agenda diskusi itu. Dewan Perdamaian yang diusulkan AS diharapkan akan dipimpin oleh diplomat dan politikus Bulgaria, Nickolay Mladenov yang baru-baru ini mengadakan pembicaraan dengan pejabat Israel dan Palestina.
Sebelumnya, Mladenov menjabat sebagai utusan PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah dari awal tahun 2015 hingga akhir tahun 2020. Laporan media menyebutkan, Trump diperkirakan akan mengumumkan anggota Dewan Perdamaian dalam beberapa hari mendatang. Badan tersebut diperkirakan akan mencakup sekitar 15 pemimpin dunia.
Insinyur Palestina, Ali Shaath Akan Pimpin Pembangunan Kembali Gaza
Kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (16/1) dilaporkan, warga asli Gaza dan mantan wakil menteri Otoritas Palestina, Ali Shaath akan memimpin komite teknokrat baru yang akan mengelola Jalur Gaza yang hancur, Rabu (14/1/2026). Ia mengaku telah dihubungi oleh diplomat dan politisi Bulgaria, Nickolay Mladenov mengenai posisi tersebut.
Dalam rencana perdamaian Gaza, komite Shaath akan beroperasi di bawah pengawasan Dewan Perdamaian, yang diharapkan dipimpin oleh Mladenov dan diketuai oleh Trump sendiri.
Shaath merupakan seorang pegawai negeri sipil berpengalaman yang lahir di kota Khan Yunis dan pergi untuk belajar di Kairo.
Namun, namanya memang kurang dikenal oleh masyarakat secara luas. Ia menjadi seorang insinyur sipil menjabat sebagai wakil menteri perencanaan dan kerja sama internasional di Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah, seperti dikutip dari AFP, Kamis (15/1/2026).
Dalam sebuah wawancara teknis dan mendetail di Radio Basma Palestina pada Rabu, Shaath berbicara panjang lebar tentang pembangunan kembali Jalur Gaza yang hancur akibat perang.
“Kita tidak berbicara tentang rekonstruksi tetapi pembangunan dari awal,” katanya.
Ia juga menyoroti kebutuhan mendesak akan tempat berlindung bagi 2,2 juta penduduk Gaza yang hampir semuanya telah mengungsi setidaknya sekali selama perang.
“Kami akan menyusun rencana untuk air, rehabilitasi sumur, pemurnian air, dan air olahan. Air adalah kunci kesehatan, pendidikan, rumah sakit, yang semuanya telah hancur,” tambahnya.
Mengenai masalah banyaknya puing-puing yang tersisa dari bangunan-bangunan yang hancur di Gaza, Shaath mengemukakan gagasan untuk mendorongnya ke Laut Mediterania yang berdekatan untuk mereklamasi lahan.
Ambil alih 50 persen wilayah Gaza dari Israel
Mengenai yurisdiksinya, Shaath mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan perjanjian yang ditengahi AS, komite yang dipimpinnya secara bertahap akan mengambil alih 50 persen wilayah Gaza yang saat ini berada di bawah kendali Israel.
Menurutnya keamanan dan koordinasi dengan kelompok bersenjata bukanlah bagian dari mandat komite tersebut.
“Komisi ini bukanlah tentara, ini adalah 15 pakar Palestina di bidang rekonstruksi, dibantu oleh staf, lebih banyak otak daripada senjata,” katanya.
Komite teknokrat Gaza akan mengadakan pertemuan pertamanya hari ini, Kamis (15/1/2026) di Kairo. Lima anggota komite yang saat ini berada di Gaza akan melakukan perjalanan melalui penyeberangan Rafah ke Mesir untuk menghadiri pertemuan tersebut.
Faksi-faksi Palestina, termasuk partai Fatah pimpinan presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas dan Hamas, menyatakan dukungan mereka terhadap komposisi komite tersebut.
Hamas menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan peran dalam pemerintahan masa depan apa pun di Gaza. Mereka juga akan membatasi perannya pada kapasitas pemantauan. (Web Warouw)
