JAKARTA – Pemerintah akan mengandalkan 3 mesin penggerak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menjaga stabilitas nasional, serta memastikan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat.
Ketiga mesin penggerak tersebut meliputi APBN, sektor keuangan, dan investasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut mesin penggerak ini harus bekerja selaras agar ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,4% pada 2026.
“Mesin pertumbuhan harus bekerja selaras. Mesin fiskal, mesin sektor keuangan, dan investasi,” ujarnya dikutip pada Sabtu (17/1/2026).
Di bidang fiskal, Purbaya mengeklaim akan memaksimalkan penggunaan anggaran belanja negara. Cara yang dilakukan yakni dengan memastikan bahwa penyerapan pagu tepat waktu, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran alias penyalahgunaan anggaran.
Kemudian di bidang keuangan, pemerintah bakal memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia agar kebijakan moneter sejalan dengan kebijakan fiskal.
Sementara dari sisi investasi, pemerintah berencana melakukan deregulasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi dunia usaha. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah ialah membentuk Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) untuk melaksanakan debottlenecking.
“Saya pikir nanti kalau 3 sistem itu, sistem fiskal, moneter, dan investasi sudah berjalan dengan baik, kita bisa tumbuh lebih cepat,” kata Purbaya.
Purbaya sebelumnya menargetkan kondisi ekonomi Indonesia sudah menunjukkan perbaikan dalam 3 bulan pertama di 2026 sehingga pertumbuhan ekonomi bisa menuju 6%.
Dia mengakui tidak mudah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%. Itu sebabnya, pemerintah menyusun beberapa strategi agar arah kebijakan fiskal dapat mendorong pertumbuhan hingga mencapai target.
Seperti disampaikan, Purbaya menilai belanja pemerintah semestinya bisa diandalkan menjadi penggerak ekonomi nasional. Sejalan dengan itu, dia meminta tiap kementerian/lembaga (K/L) untuk mengoptimalisasi kinerja penyerapan anggaran dan belanja.
Setelah melihat kinerja belanja pemerintah yang kurang optimal pada 2025, Purbaya berencana melanjutkan kegiatan monitoring belanja dengan berkunjung ke kantor K/L. Dia ingin memastikan alokasi pagu digunakan secara optimal untuk kebutuhan pembangunan dan menjalankan program prioritas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
“Dalam rangka memastikan belanja APBN tepat sasaran dan tepat waktu, ya mulai minggu depan kita akan muter-muter lagi, kita monitor lagi. Kalau ada yang enggak lancar membelanjakan pagu, kita akan diskusi, kita percepat. Kalau enggak mau dengar, kita potong anggarannya,” ujar Purbaya.
Sambangi Jaksa Agung, Bahas Potensi Setoran Negara
Kepada Bergelora.com.di Jakarta, Minggu (18/1) dilaporkan, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi gedung Kejaksaan Agung, Rabu (14/1/2026). Purbaya datang untuk bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Melansir video 20Detik, Pertemuan keduanya berlangsung selama satu jam. Keduanya membahas soal potensi-potensi terkait dengan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
“Memang tadi terinfo bahwa ada pak Menkeu datang ke sini terkait dengan koordinasi kebetulan juga koordinasi kita melihat potensi-potensi terhadap PNBP,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna dikutip Kamis (15/1/2026)
Anang menjelaskan pada tahun sebelumnya, terdapat kontribusi PNBP yang cukup signifikan mencapai beberapa triliun rupiah. Dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan, pihaknya membahas potensi pendapatan untuk tahun 2026.
“Kemarin tahun kemarin dari kejaksaan cukup signifikan beberapa triliun sekarang kita lihat ke depannya bagaimana. Nanti kalau memang ada potensi PNBP yang bisa direalisasikan mungkin diadakan nanti otomatis kita setor ke kas negara jadi bersinergi dengan kemenkeu,” ujarnya.
Sebagai informasi pada akhir tahun 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka menerima uang sitaan tipikor sawit sebesar Rp6,6 triliun dari Kejaksaan Agung yang masuk ke kas negara.
Uang tersebut berasal dari hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH Rp2.344.965.750.000 dan hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejagung sebesar Rp4.280.328.440.469,74. Dengan demikian total uang yang diamankan Rp 6.625.294.190.469,74. (Calvin G. Eben-Haezer)
