JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyiapkan lahan seluas 390 ribu hektare untuk program hilirisasi perkebunan. Hal ini diungkap Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI.
Rohmat menjelaskan, hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah ekonomi dari perhutanan sosial. Program hilirisasi komoditas kehutanan dilakukan berbasis masyarakat.
“Untuk tahap pertama, kami sudah menyandingkan data, ada 390 ribu hektare yang nantinya akan dikembangkan untuk hilirisasi perkebunan,” ujarnya dalam rapat tersebut di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Bergelora.com, Kamis (22/1/2026) dilaporkan,
Hingga saat ini terdapat beberapa kelompok usaha perhutanan sosial yang mengembangkan beberapa komoditas seperti kopi, aren, kakao, kemiri, lada, pala, jambu mete, vanili, hingga kelapa.
Lalu untuk hilirisasi yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Rohmat menyebut ada enam komoditas yang menjadi fokus. Keenamnya adalah kopi, kakao, kelapa, lada, pala dan jambu mete.
“Kami sudah sepakat bahwa terkait dengan hilirisasi perkebunan yang itu dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, terhadap 6 komoditas perkebunan, yaitu kopi, kakao, kelapa, lada, pala, dan jambu menteh, itu kita sepakat untuk mengoptimalkan lahan perhutanan sosial,” ujarnya.
Tak hanya itu, lahan perhutanan sosial juga akan dimanfaatkan untuk mendukung swasembada energi. Komoditas aren dimanfaatkan untuk bioetanol, sementara jenis kayu energi menjadi biomassa.
“Kemudian optimalisasi pemanfaatan lahan perhutanan sosial juga mendukung swasembada energi melalui komoditas aren untuk bioetanol dan jenis kayu energi untuk biomassa,” imbuh Rohmat.
Kemenhut sudah bekerja sama dengan PT Pertamina dan PT Gunung Hijau Masarang untuk uji coba bioetanol dengan aren yang berjalan sukses di Garut. Oleh karena itu pemerintah akan terus melakukan pengembangan terhadap proyek tersebut.
“Kemarin diujicobakan di Kabupaten Garut, dan Alhamdulillah mobilnya bisa berjalan, sudah diuji coba dengan bioetanol dari aren yang ini akan kita terus kembangkan, optimalisasi di lahan perhutanan sosial,” tutupnya.
Dia juga menjelaskan perhutanan sosial ditetapkan sebagai proyek strategis nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 program ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat dengan target pengembangan seluas kurang lebih 1,1 juta ha yang tersebar di 36 provinsi, 324 kabupaten/kota, dan lebih dari 3.000 desa.
“Jadi, lahan perhutanan sosial yang sudah kami berikan persetujuan pemanfaatannya kepada kelompok tani hutan atau kelompok usaha perhutanan sosial selama 9 tahun terakhir berjumlah 8,3 juta ha meliputi 1,4 juta KK di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Melalui perhutanan sosial, kata dia, masyarakat diberikan akses legal untuk mengelola kawasan hutan dengan pola agroforestri, silvopastura atau kombinasi kehutanan dengan peternakan, agro-silvofishery kombinasi antara kehutanan, pertanian dengan perikanan dan bentuk pemanfaatan lainnya yang ramah lingkungan.
Gelontorkan Anggaran Rp10 Triliun
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan pemerintah telah menggelontorkan anggaran senilai Rp9,95 triliun untuk meningkatkan produktivitas dan produksi perkebunan, mulai dari kelapa, tebu, kopi, kakao, hingga lada. Amran memproyeksikan hasil dari hilirisasi sejumlah komoditas tersebut menembus Rp138,49 triliun.
Dia mengatakan anggaran tersebut berasal dari alokasi anggaran belanja tambahan (ABT) senilai Rp9,95 triliun untuk periode 2025–2027. Secara rinci yakni Rp2,54 triliun untuk tahun 2025, Rp5,83 triliun pada tahun 2026, dan anggaran senilai Rp1,58 triliun pada tahun 2027.
Amran menyampaikan total anggaran mencapai Rp10 triliun itu sebagai upaya pemerintah membangkitkan kembali kejayaan Indonesia di masa lampau sebagai pusat rempah-rempah dunia.
“Kita akan mengembalikan kejayaan Indonesia rempah-rempah,” kata Amran dalam rapat koordinasi percepatan pelaksanaan program hilirisasi komoditas prioritas perkebunan di Kementerian Pertanian, Senin (22/9/2025).
Dia anggarannya Rp9,95 triliun tersebut sudah tersedia dan siap digunakan. Namun, dana bernilai jumbo itu akan tergantung dari tindakan para kepala daerah untuk segera memanfaatkan dana tersebut.
“Anggarannya sudah ada. Bapak Presiden tambahkan mulai sekarang, kerja. Anggarannya ada Rp9,9 triliun, ini Rp10 triliun untuk perdana. Ini sudah cair. Rp10 triliun tergantung Bapak dan Ibu [gubernur dan bupati] sekarang,” tutur Amran di hadapan para pejabat daerah.
Amran memaparkan anggaran senilai Rp9,95 triliun itu akan ditujukan untuk biaya tanam dan biaya benih untuk 6 komoditas perkebunan, yakni 200.000 hektare (ha) lahan tebu senilai Rp2,27 triliun dan 248.500 ha lahan kakao senilai Rp3,47 triliun.
Kemudian, lahan kelapa seluas 221.890 ha dengan anggaran Rp1,16 triliun; 99.500 ha lahan kopi dengan anggaran senilai Rp2,16 triliun; 50.000 ha lahan mete sebesar Rp0,54 triliun; dan 51.000 ha lahan lada/pala dengan anggaran Rp0,35 triliun.
Sehingga secara total, pemerintah akan menanam 870.890 hektare lahan terhadap tujuh komoditas sepanjang tahun 2025–2027.
“Untuk pertama kami berikan benih benih gratis untuk 800.000 ha seluruh Indonesia,” tambahnya.
Kementan juga memprediksi hasil hilirisasi pada 2025–2027 akan mencapai Rp138,49 triliun. Nilainya bernilai Rp23,2 triliun untuk tebu, Rp67,1 triliun untuk kakao, Rp5,77 triliun untuk kelapa, Rp14,93 triliun untuk kopi, Rp2 triliun untuk mete, dan Rp25,5 triliun untuk lada/pala. (Calvin G. Eben-Haezer)
