JAKARTA – Longsor yang terjadi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, disorot sebagai dampak perubahan rantai pangan akibat urbanisasi masif.
Perubahan pola makan masyarakat mendorong menjamurnya perkebunan sayuran subtropis di lereng gunung, menggantikan tanaman keras yang berfungsi menahan tanah.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, alih fungsi lahan di kawasan tersebut tidak bisa dilepaskan dari perubahan pola konsumsi masyarakat perkotaan.
Urbanisasi membuat kebutuhan pangan ikut bergeser, sehingga pertanian merambat naik ke wilayah yang seharusnya dilindungi.
“Urbanisasi ini membawa perubahan pola makan. Kita makan sesuatu yang sebetulnya bukan dari habitat kita,” ujar Hanif saat meninjau lokasi longsor di Cisarua, Minggu (25/1/2026).
Hanif menjelaskan, sayuran seperti kentang, kol, kobis, dan paprika merupakan komoditas khas wilayah subtropis yang secara alami tumbuh di ketinggian tertentu. Namun, tingginya permintaan membuat tanaman tersebut dibudidayakan secara masif di lereng-lereng gunung Indonesia.
Menurut Hanif, kondisi itu memicu pembukaan lahan hutan dan menggantinya dengan tanaman sayuran berakar dangkal. Padahal, kawasan tersebut semestinya ditanami tanaman keras yang mampu mengikat tanah dan menjaga stabilitas lereng.
“Sebenarnya (sayuran) ini bukan dari Indonesia. Sebagian besar jenis yang kita tanam hari ini berasal dari wilayah subtropis, seperti Amerika Selatan, Chile, Peru yang kemudian dipaksakan tumbuh di ketinggian seribuan meter di atas permukaan laut,” kata Hanif.
Ia menilai perubahan ini berlangsung terlalu cepat dan tidak diimbangi dengan tata kelola lingkungan yang memadai. Akibatnya, daya dukung lahan menurun dan risiko bencana meningkat, salah satunya longsor yang terjadi di Cisarua, Bandung Barat ini.
Untuk menindaklanjuti kondisi tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup akan menurunkan tim ahli guna mengkaji secara menyeluruh lanskap kawasan Cisarua.
Pendekatan ilmiah, kata Hanif, menjadi kunci dalam menentukan langkah kebijakan penanganan pascabencana.
“Kalau bicara lingkungan, tidak bisa mengira-ngira. Harus saintis,” ucapnya.
Pembenahan “Landscape” dan Tata Ruang
Tim ahli tersebut akan bekerja bersama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan pendalaman detail terkait tata ruang, karakter lahan, serta dampak alih fungsi lahan yang terjadi. Hasil kajian itu nantinya akan menjadi dasar penentuan langkah perbaikan tata ruang ke depan.
Selain kajian teknis, pemerintah juga membuka kemungkinan pendalaman aspek pelanggaran lingkungan. Hanif menyebut penataan ulang lanskap dan tata ruang menjadi agenda penting agar kejadian serupa tidak terulang.
“Ini perlu pendalaman yang lebih serius. Landscape-nya harus kita benahi,” sebut Hanif.
Langkah ini diharapkan dapat menyeimbangkan kembali antara kebutuhan pangan perkotaan dengan kelestarian lingkungan di wilayah hulu, agar fungsi lindung lereng pegunungan Burangrang tetap terjaga bagi keselamatan warga di bawahnya.
Tito Ungkap Alasan Longsor Cisarua Begitu Parah
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti persoalan tata ruang sebagai faktor krusial di balik longsor yang melanda Kampung Pasir Kuning dan Pasir Kuda, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.
Ia menilai bencana ini memiliki kemiripan dengan kejadian serupa di Banjarnegara dan Cilacap, Jawa Tengah.
Penegasan itu disampaikan Tito saat meninjau langsung lokasi longsor, Minggu (25/1/2026), usai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengecek area terdampak dan proses evakuasi oleh Tim SAR Gabungan.
Menurut Tito, kawasan perbukitan dengan karakter tanah gembur semestinya tidak dikembangkan sebagai wilayah permukiman padat.
“Tata ruang harus diperkuat. Daerah rawan seperti ini seharusnya sudah dipetakan dan dikendalikan pemanfaatannya,” kata Tito di lokasi longsor.
Tito menjelaskan bahwa tanah di kawasan Cisarua tergolong subur dan cocok untuk pertanian, tetapi sangat rentan jika digunakan sebagai fondasi bangunan. Kondisi tersebut diperparah oleh alih fungsi lahan dari tanaman keras berakar dalam menjadi tanaman hortikultura, seperti sayuran.
“Tanahnya gembur, subur, tapi tidak kokoh. Ditambah perbukitan yang dipenuhi permukiman dan tanaman yang akarnya dangkal. Ini mirip kejadian di Banjarnegara dan Cilacap,” ujar Tito.
Dalam jangka pendek, Tito meminta pencarian korban yang masih tertimbun longsor dilakukan secara maksimal dan menyeluruh. Upaya evakuasi menjadi prioritas utama pemerintah pusat maupun daerah saat ini.
“Fokus sekarang adalah evakuasi korban semaksimal mungkin. Yang direlokasi juga sudah dibantu oleh gubernur, bupati, dan pihak terkait,” ucapnya.
Tito memastikan lokasi terdampak longsor tidak boleh lagi dihuni. Pemerintah akan mendorong relokasi warga ke kawasan yang lebih aman serta melakukan reboisasi dengan tanaman keras guna memperkuat struktur tanah.
“Kalau kembali ditempati, risikonya longsor lagi. Ini harus jadi pelajaran nasional dalam penataan ruang dan mitigasi bencana hidrometeorologi,” sebut Tito.
Terkait kemungkinan langkah hukum atas dugaan kelalaian atau pelanggaran tata ruang, Tito menyatakan hal tersebut akan dikaji kemudian dan bukan menjadi fokus utama penanganan saat ini.
“Kita fokus dulu pada penanganan dan pengamanan. Soal aspek hukumnya nanti,” ujarnya. (Enrico N. Abdielli)
