JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah menerima 63 laporan hambatan usaha melalui kanal pengaduan debottlenecking di https://lapor.satgasp2sp.go.id/.
Laporan itu diterima sejak layanan dibuka 16 Desember 2025 hingga 26 Januari 2026 per pukul 11.00 WIB.
“Pelapor yang lain saya imbau jangan takut untuk ngadu masalah-masalah apa saja yang mereka hadapi ketika mereka melakukan bisnis di Indonesia. Kita sedang memperbaiki iklim Indonesia secara serius,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, dikutip Bergelora.com di Jakarta Kamis (29/1/2026)
Lebih rinci dijelaskan, dari total laporan yang masuk, 4 kasus sudah selesai di mana 3 kasus dalam monitoring. Sementara 7 aduan tidak diproses alias dikembalikan untuk diperbaiki laporannya.
Purbaya mengungkapkan ada laporan kasus yang cukup besar di sektor energi. Kasus itu ditargetkan bisa disidangkan pada minggu depan.
“Ada yang energi cukup besar, nanti kita lihat. Saya minta tadi minggu depan untuk disidangkan supaya kelihatan betul kita bisa mendorong proyek besar yang sudah mangkrak bertahun-tahun karena kendala yang kecil menurut saya sih,” tutur Purbaya.
Saat ditanya apakah aduan tersebut terkait bahan bakar minyak (BBM), Purbaya menepis dan meminta semua pihak untuk menunggu pada saatnya nanti.
“Itu nanti akan lebih seru lagi karena mungkin pemainnya besar-besar. (Energi di bidang BBM?) Bukan, nanti kita lihat ya,” tutur Purbaya.
Sidang Debottlenecking Kedua, Soroti 2 Kasus Ini!
Sebelumnya dilaporkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali memimpin sidang penyelesaian masalah hambatan usaha alias debottlenecking pada hari ini, Senin (26/1/2026).
Ini adalah sidang debottlenecking kedua yang digelar secara terbuka, setelah sidang pertama pada akhir tahun lalu, Selasa, 23 Desember 2025.
Adapun untuk sidang yang digelar pada hari ini akan membahas dua permasalahan yang dilaporkan ke Purbaya. Permasalahaan pertama dengan Indonesian National Shipowners Association (INSA) membahas terkait pajak penghasilan, penerapan terhadap PPN dan PPh atas kapal asing yang masuk dan beroperasi di wilayah perairan Indonesia.
Sementara untuk permasalahan debottlenecking kedua dengan CV. Sumber Pangan membahas terkait isu perbedaan kode HS PIR Sandwich Panel atau material konstruksi modern berkinerja tinggi, terdiri dari inti busa PIR kaku di antara dua lapisan baja, yang diimpor oleh perusahaan.
Sidang pun juga dihadiri oleh kementerian dan lembaga terkait. Seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.
Saat digelarnya sidang perdana, Purbaya memberikan kesempatan kepada pengusaha yang memiliki kesulitan dalam menjalankan usahanya untuk melapor langsung kepadanya dan jajaran pejabat terkait yang bersinggungan dengan masalah sidang saat itu, mulai dari pendirian usaha hingga persoalan yang berkaitan pembiayaan.
“Kita akan monitor terus dari waktu ke waktu dan pelapor juga bisa monitor dari waktu ke waktu ini publik kan semuanya anda juga bisa monitor dari waktu ke waktu kasusnya apa, statusnya seperti apa begitu,” ungkap kala memimpin sidang perdana debottlenecking secara terbuka.
Permasalahan hambatan usaha alias debottlenecking bisa disampaikan melalui kanal pengaduan https://lapor.satgasp2sp.go.id/. Proses penyelesaian akan memakan waktu yang beragam, tergantung persoalan.
Sebagai informasi, dari kanal dibuka pada 16 Desember 2025 hingga 26 Januari 2026 per pukul 11.00 WIB sudah terdapat 63 laporan yang masuk, 52 dalam proses, 4 sudah selesai namun masih dalam monitoring sebanyak 3, serta 7 dikembalikan untuk diperbaiki. (Enrico N. Abdielli)
