SEMARANG – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Tengah mengungkap 11.179 hektar hutan di Jawa Tengah mengalami deforestasi dalam 10 tahun terakhir. Sehingga, menurut Walhi Jateng, bencana banjir yang terus berulang di berbagai wilayah Jawa Tengah tidak bisa lagi dipandang sebagai peristiwa alam semata.
Staf Kampanye Walhi Jateng, Zalya Tilaar menuturkan bencana tersebut merupakan bentuk bencana ekologis yang lahir dari krisis lingkungan akibat kebijakan pengelolaan alam yang tidak adil dan eksploitatif.
“Banjir di Jateng disebabkan laju degradasi lahan dan deforestasi yang masif. Dalam kurun waktu 2014–2024, Jawa Tengah mengalami deforestasi sekitar 11.000 hektar, terutama di kawasan hutan lindung dan hutan produksi,” ungkap Zalya saat diskusi pertobatan ekologis di Rumah Uskup Pandanaran, Kota Semarang, Rabu (28/1/2026).
Walhi membagi Jawa Tengah ke dalam tiga wilayah ekologis utama, yakni pesisir utara, pesisir selatan, dan pegunungan tengah. Dia menyebut deforestasi di hutan lindung paling banyak terjadi di Kabupaten Brebes, Cilacap, dan Grobogan.
Deforestasi dan alih fungsi lahan tersebut banyak terjadi di daerah tangkapan air (catchment area) di wilayah hulu. Lokasi itu juga memiliki beban aktivitas industri dan sektor ekstraktif, seperti pertambangan, hak guna usaha perkebunan, izin pinjam pakai kawasan hutan, hingga pembangunan sektor energi di kawasan pegunungan.
Ia menilai, krisis lingkungan saat ini merupakan akumulasi dari kebijakan dan praktik masa lalu yang dampaknya tidak hanya dirasakan generasi sekarang, tetapi juga akan diwariskan kepada generasi mendatang.
“Krisis hari ini adalah dosa-dosa masa lalu. Dan krisis hari ini nantinya akan dirasakan oleh anak cucu kita,” ujarnya.
Dia menambahkan, banjir di Jawa Tengah kini menjadi bencana tahunan yang dapat terjadi berulangkali dalam satu tahun.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) periode 2024–2025, luasan wilayah terdampak banjir di Jawa Tengah mencapai sekitar 297.000 hektar dan terjadi di 28 kabupaten/kota.
Zalya menyebut penyebab banjir bersifat kompleks dan saling terkait antara wilayah hulu dan hilir. Di kawasan pesisir, banjir tidak hanya disebabkan oleh rob, tetapi juga banjir kiriman dari hulu, banjir lokal, dan rob yang terjadi secara bersamaan.
Di wilayah pesisir, kerusakan mangrove yang seharusnya menjadi benteng alami dari abrasi dan banjir rob turut menjadi sorotan. Padahal dia menyebut mangrove membutuhkan waktu 5–10 tahun untuk tumbuh dewasa dan berfungsi optimal. Namun, sekitar 46 hektar lahan mangrove justru ditebang demi proyek Tol Tanggul Laut Semarang–Demak. Meski terlihat kecil, dampaknya dinilai besar terhadap ketahanan pesisir.
Dia mengatakan dampak bencana ekologis tidak hanya kerugian ekonomi, tetapi menyangkut pemenuhan hak dasar warga negara atas lingkungan hidup yang aman, sehat, dan layak.
Walhi menegaskan pemerintah untuk memastikan akses terhadap air bersih, sanitasi layak, lingkungan berkelanjutan, serta layanan kesehatan yang adil dan terjangkau bagi seluruh warga.
Dia meyakini bahwa keadilan harus lebih dulu ditegakkan sebelum kelestarian lingkungan dapat dicapai. Termasuk dengan menghentikan kebijakan yang melegalkan deforestasi dan alih fungsi lahan dari hulu hingga pesisir.
“Apakah negara dapat memenuhi dan melindungi hak-hak warga negaranya di atas ekologi yang luluh lantah karena bencana yang diakibatkan oleh kebijakan negara itu sendiri?” ujarnya.
59.729 Jiwa Terdampak Banjir di Pekalongan
Sebelumnya, kepada Beegelora.com di Semarang, Kamis (29/1) dilaporkan banjir merendam puluhan desa di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah hingga Jumat (23/1/2026) pukul 12.00 WIB.
Kepala Bidang Pengendalian Operasi dan Pengelolaan Data Informasi BPBD Jawa Tengah, Armin Nugroho, menyampaikan banjir merendam 29 desa di enam kecamatan.
Jumlah warga terdampak mencapai 18.903 kepala keluarga atau 59.729 jiwa.
“Rumah terdampak tercatat sebanyak 11.582 unit, sementara jumlah pengungsi saat ini mencapai 284 KK atau 856 jiwa,” kata Armin dalam laporan BPBD Jateng, Jumat (23/1/2026).
Selain permukiman, dia menambahkan, banjir juga berdampak pada 60 unit fasilitas umum. Sebagai penanganan darurat, BPBD Kabupaten Pekalongan berkoordinasi dengan relawan dari berbagai unsur untuk melakukan asesmen dan pendataan dampak bencana.
Saat itu, pihaknya juga sudah mendirikan 11 titik dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pengungsi.
“Untuk penanganan sudah didirikan 11 titik dapur umum guna memenuhi kebutuhan pangan pengungsi,” imbuhnya.
Upaya lain yang dilakukan adalah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai bagian dari penanganan darurat bencana di wilayah Jawa Tengah.
Armin mengatakan ketinggian genangan air di sejumlah wilayah terpantau berkisar antara 10 hingga 70 sentimeter.
“Bantuan logistik terus disalurkan ke lokasi terdampak, dan sebagian pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing seiring mulai surutnya genangan,” lanjutnya.
Selain itu, layanan kesehatan juga disiagakan bagi warga terdampak untuk mencegah munculnya penyakit pascabanjir.
BPBD mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, mengingat kondisi cuaca ekstrem masih berpeluang terjadi di wilayah Jawa Tengah. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperpanjang pelaksanaan OMC di wilayah Pantura.
Awalnya, OMC direncanakan mulai 15-20 Januari. Kemudian diperpanjang sampai dengan 24 Januari. Hal ini dikarenakan banjir yang masih melanda sejumlah daerah dan tingginya potensi hujan ekstrem.
OMC akan menyesuaikan perkembangan cuaca berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Operasi Modifikasi Cuaca sudah berjalan sampai 24 Januari, diperpanjang tapi sambil menunggu perkembangan cuaca dari BMKG,” ujar Taj Yasin usai menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (22/1/2026).
Dia menyebut perpanjangan OMC menjadi langkah darurat untuk menekan intensitas hujan di wilayah Pantura, terutama di Kabupaten Pati dan Kota Pekalongan, yang masih mengalami banjir.
“Karena banjir terjadi bersamaan dengan rob, air lebih sulit dibuang, sehingga upaya pengendalian hujan menjadi sangat penting,” imbuhnya. (Prijo Wasono)
