JAKARTA – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan berharap tak ada lagi institusi negara yang meminta aset hasil sitaan secara gratis-cuma. Dia meminta agar kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah membeli aset hasil sitaan dalam rangka membantu mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.
“Kita fokus dalam rangka pengembalian kerugian negara, tutup di situ. Kalau tidak bidang yang lain pun, institusi lain pun silakan beli, karena akan jadinya hak milik mereka, silakan saja enggak ada masalah,” ujar Burhanuddin di Hari Ulang Tahun Badan Pemulihan Aset (BPA), dikutip Bergelora.com, Jumat (13/2/2026).
Pada kesempatan yang sama, Burhanuddin meminta jaksa tak sesumbar mengenai aset hasil sitaan yang telah dikuasai Korps Adhyaksa kepada institusi lain. Hal ini menyebabkan institusi lain mengetahui kondisi asli dari aset hasil sitaan tersebut dan langsung bertanya.
Burhanuddin tak menampik bahwa praktik memberikan aset hasil sitaan sesuai permintaan institusi negara dapat dilakukan. Namun di sisi lain, jaksa mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, salah satunya dengan menjual atau melelang aset hasil sitaan tersebut.
“Sekarang Badan Kepegawaian [Negara], dari mana tahu punya apartemen bagus dengan luasnya yang segini di daerah yang bagus, diminta.mengurangi tolonglah jangan terus mudah aja, di kami ada ini, di kami ada ini,” ujarnya.
“Demikian juga di daerah, ada bupati yang minta ini, minta ini, ada yang dinas ini, dinas itu minta ini, dia tahu bertahan barangnya, tahu bertahan luasannya, tahu bertahan di mana tempat adanya dan tahu bertahan kondisinya. Ini kan malah harusnya kita pelihara, kita jual. Saya berharap lagi tidak ada lagi nanti di luar di luar kebutuhan kita ada permintaan-permintaan untuk enggak ada lagi.”
Tarik Kembali!
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin peringatkan para jaksa untuk tidak menyalahgunakan aset sitaan kejaksaan
Burhanuddin mengaku mengetahui ada sejumlah aset sitaan kejaksaan yang digunakan oleh jaksa.
“Banyak aset-aset yang tercecer, aset yang seharusnya kami miliki, menjadi hak jaksa, terutama Jakarta Pusat. Banyak aset yang ditempati jaksa dan diam-diam semoga lupa bahwa ada aset di tangannya,” kata dia,
Orang nomor satu di Kejaksaan Agung itu meminta agar BPA melakukan penelusuran terhadap aset sitaan kejaksaan yang dikuasai jaksa. Termasuk diantaranya apartemen. Burhanuddin mengaku mengetahui persis apa saja aset yang seharusnya ada di tangan kejaksaan.
“Saya harapakan itu betul-betul dikumpulin. Tidak boleh lagi, siapapun yang memakainya harus izin BPA,” kata Sanitiar.
“Saya instruksikan agar aset-aset itu semua ditarik.” tegasnya.
Selain itu, pemegang kekuasaan tertinggi di bidang penuntutan tersebut juga meminta agar BPA dapat mengoptimalkan fungsinya dalam mengelola aset sitaan kejaksaan.
Rawat Objek Sitaan
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin meminta agar Badan Pemulihan Aset atau BPA Kejaksaan Agung melakukan perawatan intensif terhadap objek-objek sitaan jaksa. Hal itu diperlukan agar nilai dari aset tersebut tidak turun.
“Karena ini nilai kebersihan, nilai barang bukti ini misalnya mobil, nanti kalau nanti berdebu harganya akan turun,” kata Burhanuddin dalam agenda ulang tahun BPA pada Kamis, 12 Februari 2026.
Burhanuddin mengatakan, kendaraan sitaan, khususnya kendaraan mewah memerlukan perawatan khusus. Ditambah lagi pemanasan mesin harus dilakukan agar tidak mengalami kerusakan. Ia juga meminta kepada Kepala BPA Kuntadi untuk menunjuk secara khusus orang yang tahu mengenai perawatan kendaraan mewah.
Orang nomor satu di Kejaksaan Agung itu mengingatkan bahwa tugas BPA adalah memaksimalkan pengembalian kerugian negara dari harta sitaan. Oleh karena itu dibutuhkan perawatan bagi setiap objek sita agar tidak mengalami penurunan nilai disaat lelang.
Selain itu, Burhanuddin juga berharap ada inovasi seperti penyediaan showroom khusus untuk memamerkan kendaraan hasil rampasan yang akan dilelang. Sehingga masyarakat dapat melihat langsung dan proses lelang menjadi lebih transparan.
Pria kelahiran Cirebon, 17 Juli 1954 tersebut juga menyentil soal adanya aset-aset sitaan yang masih dikuasai oleh jaksa. Burhanuddin menginstruksikan agar aset tersebut ditarik.
“Siapapun yang memakainya harus izin BPA.” tegasnya.
Jadi Bancakan
Pernyataan dari Jaksa Agung ini baru ketahuan selama kemana larinya barang sitaan hasil korupsi selama ini. Rupanya jadi bancakan kembali para oejabat lembaga negara yajg lain.
Padahal Presiden Prabowo Subianto.sedang berupaya memenuhi kebutuhan dasar rakyat pemdidik dan pendidikan gratis untuk.seluruh rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Bisa Penuhi Kesehatan Gratis Seluruh Rakyat
Yang terbaru adalah dampak dari non aktifasi 13 juta penerima bantuan iuran (PBI) yang mengancam nyawa pasien-pasien miskin dan tidak mampu. Sudah seharusnya sitaan uang.dan barang para koruptor dipakai untuk membiayai kesehatan rakyat.
Untuk membiayai kesehatan gratis 260 juta rakyat 286,69 juta jiwa, menurut Menkes RI 2004-2009, Siti Fadilah Supari,- -dibutuhkan 250 Triliun setiap tahun. Itupun hanya akan terpakai 15%.
“Karena tidak seluruh rakyat indonesia jatuh sakit dalam setahun,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Dalam laporan tahunan kejaksaan pada akhir 2025, badan pengelola aset dilaporkan berhasil memulihkan aset hasil tindak pidana sebesar Rp 19,6 triliun. Duit itu didapat dari mekanisme lelang aset sitaan, pemberian hibah, setoran uang tunai hingga penyelesaian uang pengganti. (Web Warouw)
