JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, kembali melontarkan ancaman keras terhadap Iran dengan menyebut infrastruktur vital seperti jembatan dan pembangkit listrik sebagai target potensial serangan.
Dikutip Bergelora.com di Jakarta, Selasa (7/4) dari di media sosial Truth Social pada Kamis (2/4/2026) malam waktu setempat, Trump mengatakan bahwa kepemimpinan “rezim baru” Iran “tahu apa yang harus dilakukan, dan harus dilakukan dengan cepat.”
Pernyataan tersebut muncul setelah sebuah jembatan baru, B1 Bridge di dekat Teheran, hancur akibat serangan udara yang diduga dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel.
Media pemerintah Iran melaporkan sedikitnya delapan orang tewas dalam serangan tersebut.
Trump bahkan menegaskan bahwa Amerika Serikat belum memulai serangan skala penuh.
“Kami bahkan belum mulai menghancurkan apa yang tersisa di Iran. Berikutnya jembatan, lalu pembangkit listrik,” tulisnya.
Trump tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai maksud dari langkah yang disebut harus dilakukan. Sehari kemudian, Trump kembali memicu kontroversi dengan menyatakan bahwa Amerika Serikat dapat membuka Selat Hormuz, menguasai minyak, dan meraup keuntungan besar bagi dunia. Ia menyebut langkah tersebut berpotensi menjadi “sumber keuntungan besar” secara global.
Di tengah meningkatnya ketegangan, operasi di fasilitas gas Hadshan di Abu Dhabi sempat dihentikan setelah puing-puing jatuh akibat intersepsi sistem pertahanan udara. Otoritas setempat menyatakan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.
Situasi semakin memanas setelah dilaporkan sebuah jet tempur Amerika Serikat jatuh di wilayah Iran, meski belum ada konfirmasi resmi dari Komando Pusat AS maupun otoritas Iran.
Sebelumnya, dalam pidato pada Rabu (1/4/2026), Trump mengatakan militer AS akan menyerang Iran “dengan sangat keras” selama dua hingga tiga pekan ke depan. Ia bahkan mengancam akan “mengembalikan Iran ke zaman batu.”
Menanggapi pernyataan itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyindir bahwa pada “zaman batu” tidak ada produksi minyak dan gas di Timur Tengah. Ia mempertanyakan apakah rakyat Amerika benar-benar ingin “memutar kembali waktu.”
Konflik ini juga berdampak langsung pada jalur energi global. Iran dilaporkan telah menghentikan lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz, jalur penting bagi distribusi minyak dunia, setelah serangan AS dan Israel pada 28 Februari lalu.
Meski ada laporan mengenai upaya gencatan senjata dan proposal perdamaian 15 poin dari pihak Amerika Serikat, Iran berulang kali membantah adanya negosiasi dengan pemerintahan Trump. Teheran bahkan menyebut proposal tersebut sebagai “maksimalis dan tidak masuk akal.”
Di sisi lain, ancaman Trump untuk menargetkan fasilitas sipil seperti pembangkit listrik dan instalasi air menuai kritik.
Lebih dari 100 pakar hukum internasional dalam surat tertanggal Kamis memperingatkan bahwa serangan terhadap objek vital bagi kelangsungan hidup warga sipil dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Sementara itu, Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah guna menghentikan agresi Iran terhadap negara-negara anggotanya, termasuk Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Namun, upaya untuk mengesahkan resolusi yang memungkinkan tindakan militer terhadap Iran terhenti setelah ditolak oleh China, Rusia, dan Prancis, yang menggunakan hak veto mereka di Dewan Keamanan PBB. (Web Warouw)
