CIREBON- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberikan lampu hijau bagi para bidan desa untuk menikmati dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo) Kemendes PDTT, Muhammad Nurdin, saat menghadiri acara Federasi Forum Bidan Desa (Forbides) Cirebon di Kabupaten Cirebon, Rabu (26/4).
Federasi Forum Bidan Desa (Forbides) Cirebon menggelar diskusi publik tentang penguatan peranan bidan desa dalam strategi ketahanan nasional dengan optimilasiasi rumah desa sehat, Rabu (26/4).
Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Litbang Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Muhamad Nurdin menjelaskan, dalam Permendes sudah diatur mengenai berbagai macam prioritas pembangunan desa yang salah satunya adalah bidang kesehatan. Bidang tersebut meliputi kegiatan posyandu, air bersih, kesehatan secara umum, termasuk bidan desa.
“Ada ribuan pembangunan dari dana desa, supaya derajat kesehatan masyarakat desa meningkat. Penggunaan dana desa itu hasil dari MusrenbangDes. Itu tinggal bagaimana bidan desa berkomunikasi dengan aparat desa sehingga programnya bisa masuk dalam APBDDes,” ungkap Nurdin.
Selain diperuntukkan untuk bidan desa, dana desa juga bisa digunakan untuk program kesehatan lain seperti sanitasi lingkungan dan pengembangan lahan tanaman obat-obatan.
Tahun ini, kata dia, pemerintah pusat menyalurkan sekitar Rp 60 triliun dengan porsi Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar per desa. Besaran tersebut disesuaikan dengan luasan wilayah dan jumlah penduduk desa.
Nurdin mengatakan, penggunaan dana desa setiap tahunya memiliki prioritas yang diatur oleh Pemdes. Contohnya, tahun lalu banyak desa yang memfokuskan pada infrastrukur, sarana, dan prasarana desa. Sementara tahun depan bisa pada sektor pengembangan ekonomi melalui program unggulan kabupaten.
“Kalau ekonomi bagus, derajat kesehatan warganya juga pasti bagus,” katanya.
Ditanya soal penyerapan, Nurdin mengaku tahun kemarin mencapai 98-99 persen sisanya hanya terkendala oleh proses administrasi. Tahun ini pihaknya menargetkan seluruh dana terserap dan bahkan proses pencairan akan dipangkas dari semula setahun tiga kali menjadi dua kali.
Dalam kesempatan itu, hadir pula Kepala Badan Litbang Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Muhamad Nurdin, Staff Khusus Menko Maritim dan Sumberdaya, Nurmala Kartini Sjahrir Panjaitan, dan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra.
Kebutuhan Bidan Desa
Ketua Forbides Cirebon, Bidan Sri Lestari menyampaikan, pentingnya pemerintah memenuhi kebutuhan kerja bidan desa untuk memastikan kesehatan masyarakat.
“Masih banyak bidan yang menjalankan posyandu dengan biaya sendiri dengan peralatan yang minim. Poskesdes tempat tinggal dan bekerja tidak memadai. Harus berjalan kaki mengurus ribuan rakyat binaan,” ujarnya kepada Bergelora.com.
Menurutnya peningkatan kualitas kesehatan rakyat dan desa bisa terwujud jika ada sinergitas antara desa dengan pemerintah pusat. Pihaknya pun berencana membangun program strategis dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
“Suatu bangsa akan kuat, jika desanya kuat. Maka, negara pun akan mengikutinya. Untuk itu, kita akan terus membangun Indonesia menuju Indonesia yang sehat, kuat dan berdaulat,” ucapnya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra menyampaikan, tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari bidan desa. Sunjaya pun berharap, bidan desa mampu meningkatkan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di Kabupaten Cirebon.
“Saya menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini. Tentunya, ini dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan. Saya juga mengiimbau agar bidan desa mampu mengutamakan pendekatan emosional kepada masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat muda memahami apa yang disampaikan oleh bidan,” tandasnya. (Web Warouw)
