CIREBON- Untuk memastikan dana desa tahun 2017 dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas hidup rakyat desa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo meminta dukungan dan partisipasi bidan-bidan desa yang tergabung dalam Forum Bidan Desa (Forbides) Cirebon.
“Bidan desa harus dilibatkan dalam forum desa yang membicarakan rencana anggaran alokasi desa. Kebutuhan kesehatan rakyat harus prioritas. Pastikan dana desa harus ada alokasi untuk operasional bidan bekerja melayani rakyat,” tegasnya kepada Bergelora.com di Desa Pabedilan Kaler, Kecamatan Pabedilan, Cirebon, Jumat (28/4). Pagi itu secara mendadak, Mendes Eko secara mendadak mengunjungi pelosok Kabupaten Cirebon atas undangan Forbides.
Pemerintah Kabupaten Cirebon diminta segera menyelesaikan pengangkatan dari pegawai tidak tetap menjadi pegawai negeri sipil atau yang saat ini dikenal dengan Aparatur Sipil Negara.
“Tolong juga didukung bidan-bidan di Kabupaten Cirebon ini. Mereka luar biasa. Mereka masih muda bukan hanya cantik-cantik secara fisik tetapi hatinya juga cantik. Gaji mereka kecil tapi mereka mau berjuang demi masyarakat di desa-desa di Kabupaten Cirebon. Pemerintah Cirebon harus berterima kasih atas perjuangan bidan-bidan ini,” demikian Mendes Eko dalam sambutannya pada Forum Publik bertemakan ‘Memastikan Peran Bidan Untuk Menjaga Ketahanan Desa’ dihadapan aparat pemerintahan dan masyarat desa setempat.
Dalam kesempatan itu juga, Ketua Forbides Kabupaten Bidan Sri Lestari, menyampaikan bahwa sesungguhnya sektor ekonomi dan pendidikan manusia Indonesia itu dapat ditingkatkan dari bidang kesehatan.
“Kualitas derajat hidup manusia sebelum dilahirkan harus ditingkatkan terlebih dahulu supaya semua sektor dari ekonomi dan pendidikan juga bisa ikut meningkat cepat. Kami bidan desa yang tergabung dalam Forbides siap menjadi pelaksana program Kemendesa yang dipimpin pak Mendes Eko,” ujarnya.
Tentang perencanaan dan pengawasan terhadap dana desa menurutnya harus disiapkan secara matang karena targetnya dana desa saat ini adalah meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat.
“Untuk itu perlu disetiap desa Indonesia ada balai rakyat, sebagai tempat untuk melaksanakan program-program strategis dari perencaan sampai pengawasan regulasi dan pelaksanaan dana desa yang melibatkan rakyat,” ujarnya.
Lebih spesifik lagi menurutnya dibidang kesehatan, bidan desa sebagai pelaksana berbagai program kesehatan pemerintah harus difasilitasi untuk melayani rakyat.
“Kami selama ini sudah menjadi garda terdepan memastikan kesehatan rakyat tapi fasilitas sangat minim,” ujarnya
Dukungan Minim
Kepada Bergelora.com Bidan Sri Lestari menjelaskan, bagaimana kehidupan bidan-bidan desa bekerja melayani rakyat di desa-desa terpencil dan desa miskin.
“Antara keinginan untuk terus mengabdi dan kemampuan yang kita miliki tidak seimbang. Banyak bidan desa diluar Jawa harus menyeberang sungai dan lautan atau melewati hutan untuk mencapai desa-desa terpencil. Namun pemerintah selama ini abai selama belasan tahun baru mengankat kita jadi PNS. Itupun masih tersisa 4.000-an bidan belum bisa diangkat dengan alasan usia lebih dari 35 tahun. Padahal sudah bekerja belasan tahun,” ujarnya.
Hal yang sama juga diceritakan oleh bidan-bidan yang lain. Tidak perlu jauh-jauh diluar Jawa, di Kabupaten Cirebon saja, untuk bekerja di Posyandu bidan desa harus memakai dananya sendiri.
“Kami selama ini dengan sukarela melayani posyandu, karena kasihan rakyat kalau gak ada posyandu, gak terpantau kesehatannya. Untunglah kalau desa mau mengalokasikan dana untuk operasional kami,” ujar Bidan Fitria.
Bidan Vika menjelaskan bahwa dirinya beberapa kali diberitahukan akan dilibatkan dalam pembahasan dana desa.
“Kami diminta untuk mengajukan kebutuhan beserta biaya kerja bidan. Untuk poskesdes, peralatan dan operasional posyandu. Wah, ini ada kemajuan. Namun saat ada pertemuan-pertemuan, kita juga gak diundang. Tiba-tiba sudah selesai. Kebutuhan yang diajukan juga gak ada realisasinya,” jelasnya. (Web Warouw)
