JAKARTA- Saat ini perawat Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menunggu terbentuknya Konsil Keperawatan Indonesia yang akan mengatur dan melindungi praktek perawat di seluruh Indonesia. Tanpa Konsil Keperawatan maka perawat dan pasien beresikp terpapar mal-praktek. Hal ini ditegaskan oleh Dendi Hamdi, Pengurus PPNI Jawa Barat dan Cirebon kepada Bergelora.com dari Cirebon, Senin (1/5).
“Keberadaan Konsil Keperawatan ini masih menunggu peraturan menteri yang masih belum jelas. Padahal sudah ada instruksi presiden kepada Kementerian Kesehatan untuk menyusunnya. Tanpa Konsil Keperawatan, Undang-Undang Keperawatan bagaikan jasad tanpa roh,” ujarnya.
Dendi Hamdi menyampaikan, dampak dari ketiadaan Konsil Keperawatan masyarakat dan perawat sendiri tidak ada kepastian mutu praktik keperawatan.
“Sertifikasi, registrasi, dan praktek keperawatan di rumah-rumah sakit dan puskesmas selama ini tidak ada aturannya. Padahal ada Undang-Undang Keperawatan,” ujarnya.’
Kalau ada Konsil Keperawatan menurutnya, maka standar dan mutu praktek keperawatan akan terstandarisasi. Sehingga menjadi pegangan bagi semua pendidikan perawat.
“Saat ini tidak ada standar yang melandasi praktek keperawatan. Tidak ada pembinaan praktek. Tidak ada yg menjaga disiplin profesi. Tidak ada barier perawat asing yang bekerja di Indonesia,” jelasnya.
Ia menjelaskan Konsil Keperawatan nantinya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi profesi, masyarakat, kolegium, institusi pendidikan keperawatan dan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan.
“Konsil inilah yang akan mengampu ratusan ribu perawat Indonesia yang tersebar dari kota sampai desa, di setiap rumah sakit, puskesmas maupun kelompok-kelompok relawan perawat kesehatan,” ujarnya.
Mantri Misran & Suster Apung
Sehingga ratusan ribu perawat menurutnya dapat melayani masyarakat dan pasien yang membutuhkan membantu tenaga kesehatan lainnya seperi bidan dan dokter. Selama ini, pendelegasian tugas oleh dokter pada perawat menjadi resiko perawat.
“Saat ini dirumah sakit, yang 24 jam bertanggung jawab terhadap pasien adalah perawat. Dokter punya jam kunjungan, setelah itu diserahkan pada perawat. Kalau dokternya malas, lewat telpon perawat diarahkan untuk melakukan tindakan. Kalau salah yang disalahkan pasti perawat. Bukan dokternya.
Hal yang sama di klinik dan puskesmas. Ia menjelaskan, klinik-klinik dibangun tanpa kehadiran dokter untuk sekedar kepentingan komersil. Sebagian puskesmas pemerintah tidak ada dokter harus dipimpin oleh perawat,
“Kalau ada Konsil Perawat, maka bisa mendesak keberadaan dokter lebih intensif bersama pasien. Sehingga resiko malpraktek bisa dihapus. Pasien aman, dokter dan perawat aman,” jelasnya.
Perawat menurutnya adalah tenaga kesehatan yang terbesar di Indonesia yang tesebar dari kota hingga ujung pelosok pinggiran desa. Perawat bersama bidan adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan di masyarakat menutupi kekurangan dokter di desa-desa terpencil dan terisolir.
“Cerita suster apung dan manteri desa misran hanyalah sebagian kecil kisah per yang terekspos ekspos media masa. Namun hingga saat ini kami bekerja tanpa perlindungan dan perhatian dari pemerintah,” ujarnya.
Dendi Hamdi mengingatkan peristiwa yang menimpa mantri desa, Misran pada tahun 2010 yang sudah bekerja 18 tahun melayani kesehatan masyarakat di hutan pedalaman Kalimantan Timur.
“Karena hanya dia perawat yang bisa melayani kesehatan masyarakat, tapi harus masuk penjara, karena dianggap tidak punya kewenagan menolong orang sakit maka dituduh malpraktek,” ujarnya
Dia juga mencontohkan, kasus Suster Apung, yang terpaksa menggunakan infus kadaluarsa karena alasan keterbatasan barang. Jika tak diinfus, maka pasien akan meninggal dunia. Sedangkan dengan infus kadaluarsa, maka pasien akan mempunyai harapan hidup. (Web Warouw)
