BOGOR – Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengeklaim dirinya tidak terlibat dalam dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sebab ia mengaku tidak pernah menjadi konsultan pihak kereta api.
“Tapi bisa kami pastikan bahwa enggak ada persoalan terkait dengan masalah kereta api, saya juga bukan konsultan perusahaan kereta api,” kata Hasto ditemui di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024).
Meski demikian, Hasto mengaku akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nantinya.
Dia juga menegaskan bahwa panggilan itu tidak memengaruhi PDI-P untuk bergerak menghadapi Pilkada 2024.
“Sehingga saya akan memenuhi panggilan itu, Pilkada urusan lain, dan mesin (partai) terus bergerak,” ungkap politikus asal Yogyakarta ini.
Kepada Bergelora.com di Bogor dilaporkan lebih lanjut, Hasto melihat bahwa pemanggilan dirinya tak harus dikaitkan dengan penjegalan politik. Apalagi menjelang Pilkada. Namun demikian, pemanggilannya oleh KPK menjadi ujian bagi PDI-P.
“Ya itu yang mungkin dari pihak sononya mencoba mengkaitkan (dengan Pilkada) tapi dari kami tidak, bagi kami ini bagian dari ujian ujian partai,” katanya.
“Karena kami ini juga digerakkan oleh nilai nilai ideologi moral dan etika di dalam berpartai,” katanya lagi.
Sebelumnya diberitakan, KPK menyebut, penyidik hanya akan memeriksa Hasto Kristiyanto seputar dugaan korupsi di DJKA, Kemenhub.
Seputar Proyek di DJKA
Informasi ini disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dimintai tanggapan menyangkut pernyataan Hasto yang menduga pemeriksaan itu terkait Pilpres 2019.
Adapun Hasto sedianya diperiksa penyidik sebagai saksi dalam kapasitasnya selaku konsultan pada Jumat (19/7/2024). Namun, ia berhalangan hadir.
“Seputar proses pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub saja dan tidak di luar itu,” kata Tessa saat dihubungi Kompas.com, Minggu (21/7/2024). (Sjahfrudddin)
