JAKARTA- Seluruh perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN akan dievaluasi pada Januari 2025.
Seluruh BUMN akan dievaluasi pada Januari 2025 untuk menilai kinerjanya. Evaluasi ini akan mempertimbangkan perombakan direksi dan komisaris, namun keputusan akhir berada di tangan Kementerian BUMN.
Kinerja BUMN telah meningkat di bawah kepemimpinan Erick Thohir, dengan peningkatan pendapatan, laba bersih, aset, dan dividen yang dibagikan kepada negara.
Seluruh perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN akan dievaluasi pada Januari 2025. Seiring dengan masa akhir tahun 2024, sehingga akan dilaksanakan evaluasi kinerja BUMN.
“Setau saya BUMN-BUMN strategis itu baru akan diadakan evaluasi pada bulan Januari, kemungkinan pertengahan atau akhir,” kata Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pers.dikutip Bergelora.com, Senin (16/12)..
Namun demikian orang kepercayaan Prabowo tidak memberikan secara detail apakah evaluasi tersebut sekaligus dengan agenda mengenai perombakan direksi maupun komisaris.
Menurut Dasco, perombakan direksi maupun komisaris merupakan keputusan kementerian BUMN.
“Itu merupakan kewenangan penuh dan yang mengusulkan (pergantian komisaris dan direksi) yaitu kementerian BUMN,” sebut Dasco.
Kilas Kinerja Badan Usaha Milik Negara
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebelumnya menyampaikan 81 proyek. Selain itu, pendapatan BUMN meningkat dari Rp 1.930 triliun menjadi Rp 2.933 triliun pada 2023.
“Laba bersih keseluruhan meningkat dari Rp 13 triliun pada 2020 naik menjadi Rp 327 triliun pada 2023,” kata Erick dalam akun Instagramnya seperti ditulis pada Minggu (4/8).
Selain itu, aset yang dimiliki Kementerian BUMN juga naik dari Rp 8.312 triliun pada 2020 menjadi Rp 10.402 triliun pada 2023. Sedangkan total dividen yang dibagikan BUMN ke negara pada eranya menjabat sebesar Rp 279,7 triliun.
Dalam kesempatan tersebut, Erick juga menyampaikan terima kasih kepada DPR, koleganya di Kabinet Indonesia Maju, swasta, hingga mitra dari luar negeri.
“Serta UMKM yang sudah menjadi bagian ekosistem BUMN,” katanya. Kementerian BUMN juga tengah mempersiapkan transisi ke pemerintahan baru. Salah satunya dengan mempercepat dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan roadmap BUMN 2024 sampai 2029. (Calvin G. Eben-Haezer)
