JAKARTA – Calon Panglima TNI Jenderal Andika Perksa ditantang isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Terkait hal itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini mengaku terbuka jika kalau ada dugaan kasus tersebut.
“Saya benar-benar terbuka kalau memang ada dugaan atau apa, saya terbuka loh,” ujarnya usai fit and proper test di DPR, Jakarta, Sabtu, 6 November 2021.
Dengan begitu, ia pun mempersilahkan berbagai pihak terkait untuk melakukan penelitian kembali.
“Monggo, enggak ada keraguan maupun ketakutan kalau memang,” kata menantu AM Hendropriyono ini.
Andika Perkasa usai menjalani fit and proper test di Komisi I DPR. Komisi I DPR menyatakan persetujuannya ia diangkat menjadi Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, sebelumnya Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas penunjukan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI.
Mereka menilai langkah Jokowi itu mengandung tiga permasalahan serius. Salah satunya terkait catatan dugaan keterlibatan Jenderal Andika dalam pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.
Pernyataan tersebut disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dalam keterangan resminya, Jumat, 5 November 2021.
Sejumlah aktivis kerap menyinggung adanya dugaan keterlibatan Andika dalam pembunuhan aktivis HAM asal Papua, Theys Eluay.
Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menilai penunjukan Andika bermasalah karena ia dinilai memiliki jejak gelap terkait dugaan pelanggaran HAM. Andika pernah dikaitkan dengan pembunuhan tokoh Papua, Theys Hiyo Eluay 2001 silam.
“Pemberitaan yang mengaitkan nama Andika Perkasa dalam kasus pembunuhan tokoh Papua Theys Hiyo Eluay harus ditanggapi secara serius,” kata Hussein Ahmad dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/11) lalu.
Pembunuhan Theys Hiyo Eluay
Dikutip dari situs Deutsche Welle, Theys dibunuh usai menghadiri undangan peringatan Hari Pahlawan di markas Kopassus di Jayapura.
Saat itu, empat perwira dan tiga serdadu Kopassus diadili lantaran kasus tersebut. Namun, Andika tidak pernah terkait proses hukum itu.
Surat yang dikirim oleh Agus Zihof, ayah seorang terdakwa, yaitu Kapten Inf Rionardo, kemudian menyeret Andika Perkasa dalam pusaran hitam pelanggaran HAM di Papua.
Surat Agus kepada KSAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu itu mengisahkan betapa anaknya dipaksa mengakui pembunuhan Theys oleh seorang yang bernama Mayor Andika.
Akan tetapi, pada 22 November 2018), Andika pernah memberikan tanggapan perihal ini.
Dia tidak mempersoalkan jika ada pihak-pihak yang mengait-ngaitkan dirinya dengan peristiwa pembunuhan Theys.
Hal itu dikatakan Andika seusai dilantik sebagai KSAD menggantikan Jenderal Mulyono, Kamis (22/11/2018), di Istana Negara, Jakarta.
“Monggo, enggak ada alasan bagi saya untuk melarang itu,” ujar Andika di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Ia juga mempersilakan jika ada aktivis HAM yang mau kembali menginvestigasi apakah dirinya benar-benar terlibat dengan pembunuhan Theys atau tidak.
“Kalau mereka mau menelusuri itu juga silahkan. Kan enggak ada yang perlu saya khawatirkan,” ujar dia. (Web Warouw)
