JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang kenaikan anggaran transfer ke daerah (TKD) untuk tahun depan. Hal ini dilakukan untuk meredam keresahan sejumlah pemerintah daerah yang sempat memutuskan menaikkan tarif pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) akibat kondisi fiskal yang cekak.
“Kemarin daerah-daerah ribut karena anggarannya terlalu terpotong banyak, sehingga mereka menaikkan PBB enggak kira-kira. Kita menjaga hal itu,” ujarnya di Hotel Bidakara, dikutip Bergelora.com di Jakarta , Sabtu (13/9/2025).
Oleh karenanya, dia akan melobi Komisi XI DPR RI dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk mengizinkan usulannya menaikkan anggaran TKD tahun depan.
Sebagai informasi, anggaran TKD pada RAPBN 2026 turun sekitar 29,3 persen menjadi sebesar Rp 650 triliun dari anggaran TKD di APBN 2025 sebesar Rp 919,9 triliun. “Nanti saya dengan Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI DPR RI), dengan izin Pak Misbakhun, mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah,” ucap Purbaya.
Diharapkan dengan bertambahnya anggaran TKD 2026, kondisi masyarakat di daerah dapat lebih tenang.
Sebab, kebijakan kenaikan PBB-P2 di berbagai daerah seperti di Pati, Jawa Tengah sempat menimbulkan aksi unjuk rasa karena masyarakat tidak terima dengan kebijakan tersebut.
“Tujuannya supaya keresahan di daerah bisa dikendalikan, sehingga keadaan tenang dan kita bisa membangun ekonominya dengan tenang,” kata Purbaya.
Dengan kenaikan anggaran TKD, kemungkinan besar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang telah diusulkan akan mengalami perubahan.
“Ada perubahan sedikit pasti. Karena kalau kita lihat di anggaran juga meredamkan keresahan daerah sampai titik tertentu,” ungkap Purbaya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis. (Calvin G. Eben-Haezer)
