BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya Atlas Siaga Sesar Lembang (ASSL) yang dikelola Pemerintah Provinsi Jabar.
Menurutnya, dokumen tersebut berfungsi layaknya alarm dini yang memberi sinyal akan potensi gempa bumi akibat pergerakan Sesar Lembang.
“Ya fungsinya untuk mencegah terjadi sebuah peristiwa, pencegahan dini. Nah, peringatannya terus nih, Pemerintah memperingatkan,” ujar Dedi, Jumat (22/8/2025).
Dedi mengungkapkan bahwa masih banyak warga yang cenderung sulit menerima peringatan jika bencana belum benar-benar terjadi.
“Kan gitu, kita sudah ngingetin dari sekarang nih, hati-hati sesar Lembang. Saya sudah pidato dulu tuh, hati-hati loh ini (Sesar Lembang) dari sekarang,” katanya.
Karena itu, ia menekankan agar para kepala daerah, mulai dari Bupati, Wali Kota, Camat, hingga Kepala Desa, dapat segera menggerakkan warganya supaya lebih siap menghadapi potensi bencana.
“Bukan di luar dugaan, ini sudah diprediksi. Kita tinggal siap-siap yang tinggal di Bandung,” ucapnya.
Lebih lanjut, Dedi meminta pemerintah daerah menyusun langkah mitigasi bencana sesuai dengan data wilayah masing-masing.
Ia menegaskan bahwa arah evakuasi, penyimpanan logistik, hingga koordinasi teknis harus dipetakan sejak dini.
“Kalau sudah daerah datanya jelas, maka harus segera dibuat. Kalau nanti dari sini terjadi nih, larinya ke sini, disimpannya di sini,” katanya.
“Nanti logistiknya masuk di mana? Kan seperti itu. Nanti yang mengorkestasinya Kepala BPPD Jawa Barat,” tambahnya.
Tak hanya itu, Dedi mengungkapkan bahwa dirinya sudah menjalin koordinasi dengan BPBD Provinsi Jabar. Ia bahkan telah memberi instruksi agar dalam waktu dekat dilakukan simulasi penanganan bencana akibat Sesar Lembang.
“Saya sudah memerintahkan kepada Kepala BPPD Provinsi Jawa Barat untuk membuat simulasi kalau terjadi bencana sesar Lembang,” ucapnya.
Terkait relokasi, Dedi mengingatkan bahwa langkah tersebut membutuhkan kesediaan masyarakat. Menurutnya, kendala terbesar biasanya muncul karena warga kerap enggan direlokasi sebelum bencana benar-benar menimpa.
“Ya kita siapkan. Relokasi pasti banyak nanti tempat relokasinya. Tapi yang penting kan warganya harus mau dari sekarang bersiap-siap untuk relokasi.
Tinggal pertanyaannya, warga kita ini kalau sebelum terjadi bencana dipindahin, mau nggak?. Itu aja, Kan biasanya nggak mau nunggu bencana,” katanya.
Selain simulasi dan relokasi, ia juga menegaskan perlunya upaya pencegahan lain berupa larangan pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU) yang rawan bencana.
“Kan saya sudah berorientasi. Bulan November saya sudah mulai menanam pohon, kita sudah ngingetin ada beberapa izin yang kemarin kita cabut. Nggak boleh lagi nih daerah bahaya. Dan saya tegaskan sekali lagi, kepada pemerintah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, untuk tidak lagi mengeluarkan izin di kawasan-kawasan yang memiliki potensi bencana sesar Lembang,” ucapnya.
Aktifkan Desa Siaga
Desa siaga ada program pemberdayaan masyarakat oelh Departemen Kesehatan dan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) di bawah kepemimpinan Menteri Kesehatan 2004-2009, Dr. Siti Fadilah, Sp.JP(K)
Desa siaga salah satu tugas Desa Siaga adalah mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi bencana penyakit dan bencana alam
Desa-desa siaga didirikan oleh Departemen Kesehatan dan dilanjutkan dan dibina oleh DKR.
“Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, tidak mungkin pemerintah bisa menghadapi bencana penyakit apalagi bencana alam sendirian,” demikian Martinus Ursia, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jawa Barat. (Halimoan)
