JAKARTA- Janji Jokowi soal kabinet ramping, professional dan tidak memikirkan harus dominan di parlemen sehingga tidak akan melakukan koalisi dengan syarat, adalah hal yang sangat sulit dalam sistem presidensial dengan multi partai. Hal ini disebutkan oleh Staff Khusus Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (22/9).
“Ini sering disebut sebagai political incorrect. Apalagi beberapa kali amandemen melemahkan sistem presidensial. Hak prerogatif presiden secara drastis hilang. Legislatif yang mendapatkan sebagian besar hak presidensial. Sepertinya Jokowi musti merevisi janjinya,” jelasnya.
Andi Arief memastikan, Jokowi mengalami dilema, kekeh dengan janji kampanyenya atau harus merevisi janjinya. Pilihan kedua jauh lebih baik dilakukan dengan mempertimbangkan stabilitas dan jalannya pemerintahan.
“Apalagi untuk menjalankan roda pemerintahan. Konstitusi partai dan konstitusi negara membayang-bayanginya,” ujarnya.
Menurutnya, andaikan Jokowi mau merevisi pandangannya tentang koalisi maka akan menjadi pilihan yang mudah juga. Empat partai yaitu Gerindra, PKS. Golkar, dan Demokrat sudah memilih di luar Kabinet dengan alasan yang tidak sama. Demokrat adalah partai yang sejak awal mengambil posisi oposisi. Kemudian diikuti gerindra, Golkar, PKS. Kemungkinan akan diikuti oleh PAN dan PPP.
“Namun justru, PDI-P, Jokowi dan Megawati tidak siap atas sikap politik Golkar yang memulai tradisi baru yang tidak oportunistik mengikutkan kadernya dalam kabinet,” jelasnya.
Menghadapi situasi ini, Jokowi harus mempercayai bahwa politik itu seni. Memerlukan kerja dan cara yang kreatif dalam membangun stabilitas politik dan pemerintahan.
“Apalagi yang akan dihadapi sebagai oposisi adalah minimal 4 partai yang solid, dan sulit melakukan pembangkangan atas perintah ketua umumnya atau dewan syuronya,” ujarnya.
Stabilitas menurutnya sudah bisa dibayangkan meski belum terjadi instabilitas. Dukungan masyarakat di kotak suara dan sejumlah media pada akhirnya tidak akan mampu berbuat apa-apa. Karena politik pada prinsipnya sepanjang dilakukan di rel aturannya adalah seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh kedua poros yang bertarung.
“Demokrat menjadi oposisi karena tahu posisi turunnya perolehan suara pemilu legislatif 2014. Gerindra, Golkar, PKS dan mungkin PAN dan PPP beroposisi kerena berhadapan dalam Pilpres,” ujarnya.
Menurutnya masih ada jalan bagi Jokowi asal cerdik dengan cara bermacam-macam. Ia mengingatkan, tugas Jokowi penuh tantangan.
“Namun di atas semua tantangan, ada tantangan terberat menjadi Presiden Republik Indonesia ini yaitu meyakinkan ketua umum PDI-P bahwa Sebagai Presiden Jokowi diperkenankan mengatur partai, bukan sebaliknya,” tegasnya.
Walau demikian Andi Arief mengucapkan selamat bekerja bagi pemerintahan Jokowi-JK dengan berani mengambil resiko.
“Selamat bekerja keras!! SBY mampu menjaga stabilitas pemerintahan dan politik dengan modal dasar 7 persen dan 20 persen. Dalam perjalanannya, persoalan kekuatan koalisi dalam parlemen rentan, meski sudah diakomodir dalam kabinet. Presidensial dengan multi partai pilihan sistem yang banyak resikonya,” ujarnya. (Web Warouw)
