Sabtu, 18 Mei 2024

Assymetric Warfare dalam Pilpres

Oleh: Mayor Jenderal (Purn.) Saurip Kadi

Dasyatnya perang opini dalam Pilpres kali ini, merupakan contoh bagaimana paradigma baru “Assymetric Warfare” dalam dunia Intelejen. Dampak yang tidak bisa dihindari adalah munculnya kekhawatiran banyak pihak dalam berbagai bidang kehidupan.
Dalam tiga minggu menjelang hari pencoblosan,  nilai USD terhadap rupiah beranjak naik, bahkan sempat menyentuh hampir Rp. 12.000/USD. Kenaikan USD tersebut, antara lain dipicu pembelian USD oleh pihak-pihak tertentu yang memilih resiko rugi beberapa ratus ribu rupiah per USD, daripada harus jatuh miskin karena nilai rupiah merosot puluhan prosen, bila pemenang Pemilu bukan kubu yang dikehendaki “pasar”.
 
Nilai USD  kemudian turun lagi karena sentimen pasar positif, setelah sejumlah Quick Count mengindikasikan Pak Jokowin menang.  Rumor yang seram -seram dibidang keamanan juga menambah  kekhawatiran banyak pihak seolah bakal terjadi kerusuhan massa paska pengumuman hasil Pilpres tanggal 22 Juli 2014.  Berkah berpihak pada pengelola bisnis jasa penerbangan, karena   panen dadakan.
 
Menjelang pengumuman Pemilu keluarga kaya  memilih pesiar kemanca negara, dan sebagian lagi memilih beli tiket hanya sekedar persiapan kalau-kalau terpaksa harus mengungsi keluar negeri. Kerugian uang tiket yang belum tentu mereka gunakan sebagai pilihan termurah, daripada mempertaruhkan keamanan anggota keluarga. 
 
 
Kerusuhan Lokal
 
Potensi Kerusuhan Hanya Bersifat Lokal. Ditilik dari persyaratan terjadinya kerusuhan sosial, salah satunya harus ada issu nasional, terlebih yang mengkait rasa ketidak adilan  yang cukup lama menghimpit rakyat banyak.
 
Kekalahan dalam Pemilu, apalagi Pemilu kali ini dilaksanakan dengan partisipasi publik yang cukup tinggi,  sama sekali bukan issue yang  bisa menjadi daya dorong untuk menggerakkan rakyat banyak melakukan kerusuhan. Kalau toh ada pihak yang melakukan rekayasa sosial untuk membikin kerusuhan, niscaya tidak mendapat sambutan dari rakyat banyak. Karena, justru dengan Pemilu otomatis melahirkan harapan baru atas sejumlah aspirasi publik yang belum bisa diwujudkan oleh  pemerintahan yang segera berakhir.
 
Kita percaya Pak Prabowo maupun Pak Jokowi akan legowo menerima hasil  Pilpres, tapi pada akar rumput pelampiasan kekecewaan sangat mungkin dengan berbuat anarkhis merusak fasilitas umum. Namun demikian, kalau hal itu terjadi pun, niscaya dalam skala lokal saja dan dalam waktu yang singkat. Disitulah pentingnya aparatur keamanan dan masyarakat luas harus meningkatkan kewaspadaan.  Untuk mengatasi kerusuhan yang demikian itu, dipastikan tidak perlu dengan mengerahkan TNI. Namun TNI mutlak harus disiapkan dan didekatkan  pada lokasi -lokasi tertentu.
 
Berangkat dari peta politik terkini, Bogor dan Tangerang perlu mendapat perhatian khusus terkait pengerahan massa ke KPU Pusat pada Tanggal 22 Juli  2014.  Agar tidak sampai kecolongan, maka untuk pengamanan KPU  perlu mengedepankan tindakan  “preventive” tanpa harus melanggar hak-hak publik. 
 
Sedang dari tingkat militansi pendukung kedua Capres, maka  Bandung, Yogya, Solo dan Bali, pihak Polri perlu mendapat diantisipasi  dengan melibatkan TNI sekalipun.
Transparansi KPU  juga menghilangkan sumber kerawanan keamanan. Berkat perubahan  KPU yang tidak lagi menggunakan data C 1 dalam bentuk angka perolehan, tapi diganti dengan data C-1 dalam bentuk gambar, otomatis mematikan niat petugas KPU untuk memalsukan jumlah perolehan. Karena pemalsuan data  hanya mungkin bisa dilaksanakan  dengan menyedot data, dan kemudian mengganti dengan gambar C 1 yang baru yang datanya telah dipalsukannya.
 
Namun demikian, karena Timses masing-masing juga membuat “mirror” (“Salinan” Data) maka niat memalsukan data yang demikian itu dengan mudah bisa diketahui. Akibat  tayangan hasil perhitungan Quick Count memenangkan kubu masing-masing dengan selisih yang tipis, telah melahirkan desakan publik untuk mengawal penghitungan suara. Keadaan ini membuat petugas KPU lebih hati-hati, karena bisa saja justru Capres pesanan sponsor lah yang  nantinya kalah. 
 
Mereka sadar bahwa bila itu yang terjadi,  dirinya dengan mudah bisa dijadikan pesakitan, karena data yang dimiliki POLRI adalah data Valid. Dengan photo hasil penghitungan yang diambil petugas Polri yang jaga disetiap TPS. Sudah barang tentu, kalau mau pimpinan Polri sesungguhnya sudah tahu siapa Capres pemenang Pemilu, setidaknya sejak pertengan Juli lalu. Satu-satunya peluang kecurangan penghitungan suara dalam jumlah besar, diluar soal DPT (Daftar Pemilih Tetap) adalah manakala ada penambahan TPS abal-abal khususnya di jajaran PPLN.
 
Dalam kondisi ekstrim, kecurangan hanya mungkin kalau ada penghancuran data secara total, atau secara phisik Hardware IT di KPU  dibakar. Karenanya, pendukung kedua kubu Capres niscaya tidak mungkin  mempersiapakan rekayasa sosial untuk membikin kerusuhan sosial atas nama kecurangan Pemilu. Sebab kalau itu dilaksanakan sangat konyol, dan dengan mudah bisa ditangkap oleh pihak aparatur keamanan.
 
 
Capres Yang Diharapkan
 
Ditilik dari dinamika perkembangan kepercayaan publik berdasarkan hasil  survey seputar pendaftaran bakal Capres, pihak kubu Pak Prabowo yang semula hanya 22% justru mengalami kenaikan lebih dari 200%. Keberhasilan meraup suara yang begitu besar adalah hasil kerja keras pendukung Pak Prabowo  dengan pengerahan sumber daya yang tidak kecil.
 
Dengan kondisi yang sama, juga dikerjakan oleh kubu pendukung Pak Jokowi, namun untuk kepentingan sebaliknya, yaitu menghentikan penurunan tingkat kepercayaan. Oleh karenanya, demi kepentingan yang lebih besar yaitu kelanjutan pembangunan demokrasi, maka  penyikapan yang terbaik bila ternyata kubu Pak Prabowo yang kalah, adalah dengan mengajukan gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Sehingga daya dorong yang begitu tinggi, dapat dihentikan secara perlahan.
 
Ibarat mobil dalam kecepatan tinggi,  Pak Prabowo perlu mempertimbangkan keselamatan penumpang, karenanya tidak perlu secara mendadak menginjak rem, toh jalan didepan sangat aman. Maka pilihan bijak manakala beli waktu dengan mengajukan gugatan ke MK, sekaligus memberi contoh kepada anak negeri ini untuk patuh hukum.
 
Sebaliknya, manakala yang kalah adalah kubu Pak Jokowi, dengan sikap legowo dengan menganjurkan pendukungnya untuk menerima kekalahan, dan mendukung Pak Prabowo sebagai pihak pemenang niscaya akan diikuti oleh massa pendukungnya. Kekhawatiran, bahwa rakyat kecil pendukung pak Jokowi akan marah kalau Pak Jokowi kalah adalah pandangan elit yang sesat yang selalu menempatkan rakyat kecil sebagai sumber kekacauan.
 
 
Sepanjang tidak ada yang melakukan mobilisasi,  rakyat kecil senantiasa patuh terhadap hukum. Jangankan cari masalah, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja mereka sudah susah.

Penulis adalah mantan Asisten Teritorial Kepala Staff Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru