JAKARTA- Walau Indonesia sudah memberlakukan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) sejak Januari 2014, tetapi masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan Pemerintahan Joko Widodo dalam membangun kebijakan di bidang kesehatan. Pulau Jawa saja masih terdapat 40 persen Puskesmas tidak mempunyai dokter. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi IX, DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Dr. Ribka Tjiptaning P AAK kepada Bergelora.com di Jakara, Minggu (14/11) dalam menyambut Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada tanggal 12 November 2016 lalu.
Anggota Komisi IX DPR RI, yang membidangi kesehatan ini mengatakan kalau Jumlah dokter dan pemerataannya masihlah memprihatinkan. Banyak dokter menumpuk di pulau Jawa. Hal ini menyebabkan daerah terpencil kurang mendapat pelayanan kesehatan karena kekurangan dokter dan fasilitas kesehatan.
“Bahkan di Pulau Jawa saja masih terdapat 40 persen Puskesmas tidak mempunyai dokter. Selain pemerataan memang Indonesia masih kekurangan jumlah dokter. Maka saya mengecam Kementerian Kesehatan yang tetap ngotot menjalankan program Dokter Layanan Primer (DLP) yang telah menghambat kelulusan fakultas kedokteran untuk segera mengabdi di masyarakat,” ujarnya.
Menurut politisi senior PDI Perjuangan, yang juga seorang dokter ini, mengkritik kebijakan kesehatan Pemerintahan Jokowi yang tidak bersandar pada upaya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Padahal, menurut anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini, Undang-Undang No 36 Tahun 2009 di bidang kesehatan menekankan pada aspek itu.
“Jumlah angka kematian yang tinggi telah berubah dari penyakit menular ke penyakit tidak menular (PTM). Pemerintah kurang melakukan kampanye pola hidup sehat kepada masyarakat,” kecamnya.
Ribka Tjiptaning yang menganggumi ajaran Bung Karno ini, menilai titik lemah yang fundamental dari kebijakan pemerintah sekarang membiarkan komersialisasi di bidang kesehatan masih berlangsung.
“Setengah darinya menggunakan jaminan sosial, dan membiarkan setengahnya menganut sistim pasar bebas,” kecamnya.
Menurutnya, tanpa ada percepatan perbaikan dalam sistim kesehatan nasional, maka keseluruhan pembangunan tidak berarti.
“Untuk apa infrastrutur bertambah dan meluas, tapi rakyatnya sakit tidak ada uang untuk bikin dan bayar iuran BPJS. Kalau toh sudah bayar iuran kartu BPJS, tetap saja sebagai pasien harus mencari dana lain untuk membayar biaya yang tidak ditanggung BPJS,” jelasnya.
Menurutnya, Presiden Jokowi harus langsung mengontrol dan mengecek langsung kinerja Kementerian Kesehatan yang selama ini banyak menjadi sasaran keluhan masyarakat, tanpa ada perbaikan yang signifikan.
“Sudah hampir dua tahun pemerintahan Jokowi melayani kesehatan rakyat tanpa sistim yang jelas apalagi berguna bagi rakyat. Petugas kesehatan seperti dokter, bidan dan perawat saja saat ini menghadapi persoalan akibt kebijakan kemenerian kesehatan dan BPSJ. Apalagi rakyat yang seharusnya dilayani. Jokowi hanya mendengar laporan yang bagus saja,” ujarnya. (Petrus Har/Web)
