BANDAR LAMPUNG – Masih adanya fasilitas pendidikan yang tidak layak diharapkan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi Lampung dapat segera turun tangan.
Pengamat Pendidikan Prof Sudjarwo mengatakan selama ini jangan sampai hanya yang bagus saja yang terekspose oleh media.
“Kan dari media juga harus berimbang dalam pers. Sisi bagus dan buruk. Ini supaya menjadi perhatian bersama,” ungkap Mantan Dekan FKIP Universitas Lampung ini Senin, (5/3).
Menurutnya, akses pendidikan di Pesisir Barat merupakan salah satunya saja dari potret pendidikan di Provinsi Lampung.
“Kepala daerah harusnya langsung turun. Ini juga kan yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi yang turun kebawah,” ujarnya.
Dia meminta agar tidak dibesar-besarkan tapi juga ditangani langsung.
“Ya janganlah dibesar-besarkan coba langsung turun. Pemerintah daerahnya harus tanggap,” pintanya.
Jangan hanya dilihat pendidikan di kota ini (Bandar Lampung-red), lanjut dia, tapi di daerah juga harus sering dilihat.
“Seringlah ke daerah karena kan di kota (Bandar Lampung-red) baik-baik saja,” tandasnya.
Sebelumnya, hari ini media massa menyoroti sekolah-sekolah terlantar di pelosok dan pedalaman Provinsi Lampung. Salah satunya di Kecamatan Bengkunatbelimbing, Kabupaten Pesisir Barat, di wilayah Taman Nasional Bukit Barisan, dalam kondisi rusak, tenaga kerja minim dan lokasi yang sulit ditempuh.
Di Wayharu, Bandardalam, Waytias dan Siringgading ada enam sekolah dasar, satu SMP Negeri dan satu SMA di Bangkunatbelimbing, Bandardalam.
Sebanyak 175 anak murid saat ini belajar di SDN Pekon Siringgading dalam kelas yang tergenang air pada bangunan plafon dan dinding yang hampir roboh karena lapuk. Robohnya ruang kelas pernah terjadi di SDN Wayharu. Pihak sekolah sudah mengajukan surat ke Pemerintah namun sampai saat ini belum ada jawaban.
Pertama kali dibuka, tenaga pengajar di SDN Pekon Siringgading hanya 4 orang. Honor guru dibayar tahunan oleh wali murid dengan hasil pertanian.
Sementara itu, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Disdikbud Lampung Endi Fauzi mengakui tidak memiliki data selain data pokok pendidikan (Dapodik). Menurutnya data itu belum tentu persis dengan kondisi dilapangan sebenarnya. Ia juga akui belum ada peninjauan langsung ke daerah-daerah sehubungan dengan laporan sekolah rusak di Lampung. Sampai saat ini Pemerintahan Provinsi tidak memiliki data kongkrit jumlah sekoalah rusak di Lampung. (Salimah)
