JAKARTA- Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) telah menjadi partai penguasa untuk 5 tahun kedepan maka rakyat pemilihnya menanti perwujudan Trisakti yang diusung baik pada masa kampanye Legislatif maupun Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Kesehaan Rakyat (DKR) Jawa Barat, Martinus Ursia kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (1/8).
“Karena bertentangan dengan prinsip Trisakti Bung Karno, maka sudah selayaknya BPJS dibubarkan. Bung Karno tidah pernah menginginkan Undang-
Undang yang mewajibkan rakyatnya membeli pelayanan kesehatan,” tegasnya.
Menurutnya Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) tidak bisa cuci tangan terhadap memburuknya pelayanan kesehatan yang dijalankan dibawah Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS). Karena PDIP dan Tjiptaning adalah pihak yang paling kuat mendukung lahirnya UU BPJS dan pelaksanaannya.
“Aneh mbak Ning  PDIP yang ngotot BPJS.  Walaupun rakyat buta huruf, tapi tak bodoh. Mereka tau siapa yang bikin Asuransi  BPJS dan menyingkirkan Jamkesmas,” tegasnya menanggapi niat Dr Ning untuk membatalkan iuran BPJS dan co-sharing  atas layanan kesehatan rakyat.
Menurutnya, tidak realistis membatalkan iuran BPJS karena sudah ditetapkan dalam Undang-undang SJSN dan Undang-undang BPJS.
“Kecuali  jika mbak Ning dan PDIP memprakrasai gugatan ke MK terkait pasal-pasal dalam UU SJSN dan BPJS yang mewajibkan iuran bagi peserta,” ujarnya.
Menurutnya juga PDIP seharusnya konsisten  mengusung ajaran Trisaktinya Bung Karno menjadi garda terdepan dalam menegakan Keadaulatan ekonomi dan kedaulatan rakyat.
“Jangan kok malah mendukung Undang-undang pro-asing yang mewajibkan rakyat bayar iuran. Jadi jika PDIP berniat mengoreksi sikapnya dimasa lalu, sepertit yangg disampaikan Ribka Tjiptaning yaitu dengan kembali ke ajaran Trisakti, inilah saatnya,” tegasnya.
Menurutnya karena PDIP telah menjadi partai penguasa untuk 5 tahun kedepan maka rakyat pemilihnya menanti perwujudan Trisakti yang diusung baik pada masa kampanye Legislatif maupun Pilpres.
Sementara itu, Dr. Ferryal Basbeth SpF DFM. dari Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia menyatakan persetujuannya agar BPJS dibubarkan dan jaminan keseharan kembali dikelola oleh pemerintah langsung.
“Kita kaya Sumber Daya Alam kok. Berlimpah-limpah. Pemimpin aja yang jauh dari agama, gak amanah, jadi semua dijual-jualin. Bangsa kita jadi budaknya Amerika demi uang dan jabatan, tegas Pimpinan Perhimpunan Pemerhati Hukum Kesehatan Indonesia (PPHKI) kepada Bergelora.com.
Padahal menurutnya kalau Sumber Daya Alam  itu dikembalikan ke rakyat, maka .pendidikan, kesehatan, perumahan, semua disibsidi pemerintah dan rakyat pasti  makmur.
“Kalau menurut Islam pak, ada yang bisa dimiliki negara ada yang tidak boleh. Rumah sakit itu tanggung jawab negara jadi tidak boleh dimiliki perorangan. Karena negara kiya kapitalis yang mengijinkan setiap individu memiliki semuanya apa saja, jadi kesehatan diswastanisasi, diprivatisasi dan akhirnya mahal dan jadi beban rakyatnya,” jelasnya.
Sementara negara itu di negara kapitalis, pemimpin hanya jadi penonton dan membuat regulasi yang tidak bersumber pada Al quran dan Sunnah.
“Menurut Islam kesehatan itu tanggung jawab negara. Keuangan bersumber dari hasil Sumber Daya Alam. Jadi semua disubsidi negara, dari obat, dokter dan alkesnya. Rakyat masuk gratis dengan  pelayanan maksimal. Karena pemimpin adalah pelayan  dan bukan pegawai kaya seperti sekarang ini yang minta digaji rakyat.
Semuanya riba. Kita harus hidup dengan mencari ridho Allah, bukan hidup dengan standar dunia,”
Ujarnya. (Enrico N. Abdielli)
