JAKARTA — Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi blak-blakan soal utang pemerintah kepada BUMN pangan tersebut sebesar Rp16 triliun.
Ia menjelaskan utang itu berasal dari selisih harga beras. Bayu mencontohkan saat Bulog diminta menjual beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) seharga Rp10.900 per kilogram (kg).
Setelah mendapat tugas tersebut, kata Bayu, Bulog akan mencari beras baik dari petani maupun impor. Adapun harga beras untuk pengadaan itu bisa saja di atas target SPHP senilai Rp10.900 per kg.
Nah, selisih harga itulah yang nantinya akan dibayar oleh pemerintah. Bayu mengatakan sebagian piutang itu sudah dibayar oleh pemerintah.
“Sampai saat ini hampir semua sudah terbayar. Jadi pembayaran itu bukan kepada Bulog Rp16 triliun, tapi mengganti biaya yang dikeluarkan kepada Bulog,” kata Bayu di Jakarta, Kamis (25/4).
“Termasuk dalam bentuk konkritnya mengganti ke bank yang uangnya melaksanakan operasional, karena saat kami mau pembelian, kita pinjam dari bank,” imbuhnya.
Bayu menjelaskan cara pembayaran utang itu adalah setelah program terlaksana, selanjutnya akan diaudit terlebih dahulu. Setelah diaudit, pemerintah membayarkan selisih tadi.
“Gitu mekanisme kerjanya,” kata dia.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, pada akhir tahun lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji utang Rp16 triliun ke Bulog akan dibayarkan setelah audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) rampung.
“Tagihan Rp16 triliun dari Bulog, mekanisme kita dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) adalah kita akan melakukan pembayaran setelah adanya audit BPKP,” ujarnya dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat.
“Jadi, sekarang ini BPKP diminta untuk mengaudit secara lebih cepat sehingga tagihannya bisa disampaikan kepada kita (untuk dibayar),” sambung Sri Mulyani.
Meski pemerintah punya utang Rp16 triliun, sang Bendahara Negara menyebut operasional Bulog tak akan terganggu. Wanita yang akrab disapa Ani itu mengatakan anggaran Bulog untuk impor beras hingga operasi pasar selama ini diambil dari perbankan dan dibayarkan Kemenkeu.
Utang Rp16 triliun kepada Bulog baru saja diungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo. Airlangga menyebut Jokowi meminta Sri Mulyani segera melunasi utang tersebut.
“Tadi arahan Presiden (Jokowi), Menkeu (Sri Mulyani) diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp16 triliun,” kata Airlangga. (Enrico N. Abdielli)