JAKARTA- Dengan adanya pernyataan resmi dari pimpinan KPK, mempertimbangkan agar jalannya pemerintahan tidak terganggu dengan tetap mengedepankan praduga tidak bersalah sampai keputusan hukum berkekuatan tetap, maka Mendagri Tjahjo Kumolo akan menunjuk wakil walikota sebagai pelaksana tugas (plt) walikota Batu, Jawa Timur untuk memimpin pemerintahan agar pelayanan masyarakat tidak terganggu dan tata kelola pemerintahan jalan.
“Serta mempersiapkan pelantikan walikota hasil pilkada serentak bulan Desember 2017 sesuai dengan masa jabatan habis (5 tahun). Hari ini saya di Surabaya ketemu Gubernur Jawa Timur. Malamnya atau selasa pagi penyerahan surat keputusan pelaksana tugas Walikota dari Mendagri ke Gubernur Jatim kemudian diserahkan kepada (Plt) walikota.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo memastikan dirinya selalu mengingatkan para kepala daerah agar tidak tergoda untuk melakukan korupsi. Makanya, sosialisasi area rawan korupsi kerap disampaikan dalam berbagai forum pertemuan baik dengan jajaran Kemendagri maupun jajaran pemerintah daerah.
“Semua aturan, semua imbauan pengawasan sudah lengkap semua. Makanya saya selalu berpesan untuk hati-hati, hindari dan pahami area rawan korupsi,” kata Mendagri saat menghadiri jalan sehat pada perayaan HUT Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ke 7 di Jakarta, Minggu (17/9).
Jadi pertanyaan besar bagi Tjahjo, karena sebelum terkena OTT Dirut PDAM Banjarmasin habis bertemu dengannya di kantor sebagai Wakil Ketua Asosiasi PDAM. Kemudian Walikota Tegal, dua hari sebelum OTT, Tjhajo bertemu dengannya untuk membahas program-program yang akan dikerjaan. Begitu juga dengan Walikota Batu Malang, Tjahjo mengaku belum lama habis makan sate kambing di Malang bersama Gubernur Jawa Timur untuk membahas pembangunan di daerahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Tjahjo mengaku selalu berpesan untuk hati-hati. Karena jabatan ini hanya sementara. Sehingga, perlu adanya kekuatan untuk tidak tergoda terhadap bujukan atau rayuan yang akan menjerumuskannya.
“OTT itu tidak hanya buat SKPD, buat walikota buat bupati gubernur, mungkin saya juga dan teman-teman semua, kalau tidak hati-hati ya sudah,” ujarnya.
Tjahjo pun mempersilahkan masyarakat untuk menilai, karena bagi dia sebagai Mendagri sudah melakukan berbagai cara agar jajaran pemerintah daerah untuk menghindari area rawan korupsi.
“Saya tidak perlu meyakinkan, terserah masyarakat kan punya pendapat masing-masing. Masyarakat punya persepsi sendiri, silahkan saja mau menyalahkan siapa, silahkan saja,” ujarnya. (Web Warouw)
