JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa konsep hunian yang akan dibangun dalam kerja sama pembangunan 1 juta rumah dengan investor Qatar akan berbentuk hunian vertikal (vertical housing). Kerja sama ini merupakan bagian dari proyek pembangunan 3 juta rumah di Indonesia dan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025).
“Ini rusun dulu, lebih vertikal housing,” kata Fahri, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Fahri mengatakan, pembangunan hunian ini akan diprioritaskan di wilayah perkotaan dan daerah dengan kepadatan penduduk tinggi.
Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan juga dapat dilakukan di desa dan kota lainnya.
Hunian ini ditujukan untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR), di mana Presiden Prabowo menginginkan agar ukuran rumah tidak terlalu kecil, dengan tipe minimal 36.
“Bebas (diklarifikasi) unitnya banyak. Tapi, memang beliau lebih prefer supaya rakyat jangan kasih yang kecil, minimal (tipe) 36,” ucap dia.
Fahri mengatakan, fokus pembangunan akan diarahkan ke kota-kota yang memiliki banyak daerah kumuh. Pihaknya tengah berupaya untuk membersihkan rumah kumuh di 98 kota di Indonesia secara bertahap. Meski demikian, nominal investasi untuk proyek ini masih dalam tahap pembicaraan.
“Teknisnya nanti, tentu akan dibentuk perusahaan teknis untuk membahas detail desain biaya yang akan dihitung. Lebih cepat lebih baik, karena kami kerja setiap hari untuk memastikan investasi lebih cepat,” ujar dia.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan bahwa setelah penandatanganan kerja sama dengan Qatar, pihaknya akan bekerja keras menyiapkan lahan milik negara untuk pembangunan perumahan tersebut.
Lahan yang dipertimbangkan meliputi lahan milik PT PP, KAI, Perumnas, serta lahan milik Kementerian Sekretariat Negara di area Kemayoran dan Senayan, dan lahan milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan di Kalibata.
“Jadi ini (kerja sama) negara dengan negara (G to G), kami diminta kerja cepat, siapkan lahan, di survei ini aturannya,” ucap Ara.
Ara menambahkan bahwa pembangunan 1 juta rumah ini akan ditargetkan untuk warga kelas menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan prioritas di daerah padat penduduk di sekitar Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
Meskipun proyek ini merupakan kerja sama dengan Qatar, Ara menyatakan bahwa masih ada kemungkinan untuk melakukan pembangunan di desa dan kota lainnya.
Sebagai informasi, pemerintah telah merealisasikan pembangunan 40.000 rumah dari program 3 juta rumah sejak Oktober 2024.
Tak Hanya Qatar
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Maruarar Sirait juga mengatakan akan banyak investor di bidang perumahan yang bakal berinvestasi di Indonesia. Ia menuturkan, Qatar bukan menjadi satu-satunya investor yang bakal menanamkan dana di dalam negeri.
“(Datangnya investasi) Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada Bapak Presiden yang tinggi. Dan ini bukan hanya satu-satunya investor yang akan datang di bidang perumahan,” kata Maruarar usai menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak Qatar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).
Pria yang karib disapa Ara ini menjabarkan, jajaran Kabinet Merah Putih berperan aktif dalam menarik minat investor.
Sebelum penandatanganan dengan Qatar terjadi, misalnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sempat bertolak ke luar negeri untuk menemui investor.
Ara bilang, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani juga melaporkan banyak investor yang ingin menanamkan modal di dalam negeri.
“Pak Rosan beberapa waktu lalu melaporkan ke Presiden, begitu banyak investor masuk ke Indonesia dan target yang biasanya lebih panjang, bisa dipercepat beliau. Beliau juga sangat membantu, banyak kemudahan sesuai aturan sehingga investor makin tertarik untuk membangun,” ucap Ara.
Usai penandatanganan kerja sama, pihaknya bakal bekerja keras menyiapkan lahan milik negara untuk dibangun perumahan tersebut. Rencananya, lahan yang dipertimbangkan adalah lahan milik PT PP, KAI, dan Perumnas.
Ada pula lahan milik Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di area Kemayoran dan Senayan, serta lahan milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan di daerah Kalibata.
“Jadi ini (kerja sama) negara dengan negara (G to G), kami diminta kerja cepat, siapkan lahan, di-survey ini aturannya,” ucap Ara.
Lebih lanjut, Ara menjelaskan, 1 juta rumah yang dibangun ditargetkan untuk warga kelas menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pembangunan diprioritaskan di perkotaan dengan area padat penduduk, berkonsep hunian vertikal (vertical housing) atau rusunawa. Kendati begitu, nominal investasinya masih terus dibicarakan.
“Diutamakan di sekitar Jakarta, daerah padat, di Banten, Jawa Barat, di daerah padat penduduk. Kan kita juga ada membangun di desa dan kota. Kalau grup (Qatar) ini untuk membangun kota kelihatannya. Kita akan bicarakan, ini bukan satu-satunya, nanti ada lagi,” jelas Ara.
Sebagai informasi terkait program 3 juta rumah, pemerintah sudah merealisasikan pembangunan 40.000 rumah sejak Oktober 2024. (Enrico N. Abdielli)
