JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, bahwa pemerintah dapat membubarkan organisasi kemasyarakatan (Ormas) anti Pancasila untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Pembubaran ormas-ormas anti Pancasila, tegas Presiden, bukan untuk menghambat proses demokrasi di Indonesia.
“Kita berada di negara yang berdemokrasi. Di negara demokratis ini silakan sampaikan pendapat, silakan bila ingin berdemo. Tapi ada aturan yang harus diikuti, yakni tidak mengganggu yang lain dan bisa menjaga ketertiban keamanan kota maupun negara,” kata Presiden usai menghadiri pembukaan Musyawarah Kerja Nasional I dan Halaqoh Ekonomi Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin Tahun 2017, di Jagakarsa, Jakarta, Jumat (5/5) siang.
Kalau sudah mengganggu, lanjut Presiden, itu yang hendak dilakukan sesuatu oleh Menko Polhukam.
Presiden berharap agar permasalahan ini tidak sampai menghabiskan energi yang semestinya dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Namun, ia memastikan bahwa rencana Menko Polhukam itu murni untuk penegakan keamanan dan ketertiban.
“Jangan sampai energi kita habis untuk urusan-urusan yang tidak produktif. Apa akan terus kita ulang-ulang seperti ini? Tidak! Saya sampaikan ini, tidak!,” tegas Presiden.
Karena itu, Presiden Jokowi menegaskan kalau ada gerakan yang berpotensi mengganggu keamanan, itulah yang akan dilakukan nantinya oleh Menko Polhukam.
Bukan Ajaran Islam
Kepada Bergelora.com dilaporkan, sebelumnya Pangeran Kerajaan Arab Saudi, Khalid Bin Abdul Aziz, juga menyoroti ekstrimisme dan terorisme atas nama Islam. Ia menegaskan bahwa semua ekstrimisme dan terorisme bukanlah ajaran Islam.
“Saya berbicara di sini tidak cukup kalau saya tidak menyebutkan apa yang sedang diderita oleh bangsa dan umat kita. Yakni adanya pemikiran-pemikiran ekstrem, adanya terorisme, khususnya membawa nama Islam. Padahal Islam bebas atau tidak mengenal hal-hal seperti itu,” ujarnya sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Sosial Pangeran Sultan Kerajaan Arab Saudi melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada Kamis, (4/5). Pangeran Khalid bersama dengan rombongannya diterima oleh Presiden Joko Widodo di ruang Bilateral Istana Merdeka.
Pangeran Khalid menjelaskan, aksi terorisme tersebut entah mengapa banyak mendapatkan dukungan. Baik kaum berpunya maupun yang kekurangan, baik kaum berpendidikan maupun tidak, baik yang berasal dari tempat yang jauh maupun dekat, semuanya seolah saling mendukung untuk memobilisasi masyarakat untuk mendukung pemikiran yang menyesatkan ini. Namun, yang paling mengherankan menurutnya ialah adanya warga yang justru memberikan ancaman bagi negara tempat di mana ia dilahirkan.
“Kita menyaksikan negara yang menentang terorisme secara terang-terangan, tapi secara diam-diam negara itu justru mendukung. Saya heran ada orang yang tinggal di negaranya, dibesarkan di negaranya, tapi dia sendiri yang menghancurkan negaranya sendiri,” ia menjelaskan.
Untuk diketahui, sejak tahun 2009, Pangeran Khalid telah menuangkan pemikirannya mengenai kelompok teroris itu. Dirinya menulis tentang golongan-golongan teroris secara jelas dan bagaimana kita bisa menghadapi pemikiran dan keadaan mereka itu.
“Mereka yang meledakkan dirinya dengan remote control atau menjadi eksekutor dalam suatu gerakan yang menyesatkan ini, mereka semua itu adalah para teroris. Teroris terdiri dari 6 partisipan. Yang pertama adalah intelektual teroris, yang kedua perencana teroris, yang ketiga pemberi dana, yang keempat provokator teroris, yang kelima para loyalis dan pendukung teroris, dan yang keenam para eksekutor teroris,” tuturnya.
“Mereka melakukan kesalahan dan kriminal-kriminal itu dengan peralatan-peralatan dan didukung oleh kelima elemen yang disebutkan tadi. Sebetulnya bahaya pemikiran terorisme di zaman modern ini menjadi satu industri yang mereka lakukan untuk kemaslahatan dan kepentingan mereka,” ia menambahkan.
Pangeran Khalid menyampaikan, kebodohan merupakan salah satu rintangan dan landasan yang besar bagi penyebaran terorisme dan ekstremisme. Inilah yang harus dihadapi oleh negara-negara, masyarakatnya, dan segenap organisasi yang ada di dalamnya.
“Bukankah sebab diturunkan Islam sebagai teroris adalah karena Barat tidak memahami Islam dan kaum muslimin? Jawabannya adalah bukan, bukan seperti itu. Justru kaum muslimin sendiri yang tidak memahami Islam. Kaum muslimin sendiri yang jauh dari agamanya. Mereka yang merusak agamanya sendiri,” ia menegaskan.
Ia menegaskan, Islam sesungguhnya telah memerintahkan untuk memerintahkan yang baik dan mencegah kemungkaran. Namun, hal itu dilakukan tidak dengan cara-cara yang merusak karena Islam sendiri telah mengatur dengan baik mengenai hal tersebut.
“Ulama-ulama mengatakan, dalam memerintahkan yang baik harus dengan ilmu yang arif. Demikian pula dengan melarang kemungkaran, juga dengan ilmu yang arif dan dengan akhlak serta keluwesan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Pangeran Khalid juga memuji masyarakat Indonesia yang disebutnya sebagai sebuah percontohan bagi kehidupan yang damai. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai budaya dan suku dengan segala perbedaan dan keyakinan disebutnya tetap mampu menjaga keadaan yang harmonis untuk membangun bangsa.
“Rakyat Indonesia sungguh merupakan percontohan. Negara-negara di dunia Islam semestinya harus mencontoh Indonesia. Rakyat Indonesia telah mengetahui bahwa Allah telah menciptakan hambanya merdeka. Dan Islam telah menjamin bagaimana berdialog dengan toleransi dan berinteraksi secara baik dan tidak mengafirkan orang lain. Itulah rakyat yang patut kita contoh,” ucapnya.
Pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan acara silaturahmi dengan para peserta Musabaqah Hafalan Alquran dan Hadis Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Alu Su’ud Tingkat ASEAN dan Pasifik ke-8 Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta. Dalam acara tersebut Pangeran Khalid turut menyampaikan pidatonya kepada Presiden Joko Widodo beserta peserta acara. (Web Warouw)
