JAKARTA- Kekuatiran akan terjadinya kudeta militer saat pengamanan sidang hasil Pemilihan Presiden (Pilres) terlalu berlebihan, karena itu tidak mungkin terjadi. Hal ini ditegaskan oleh pengamat militer, Connie Rahakundini menanggapi kekuatiran atas pernyataan Menhan Ryamizard Ryacudu terakhir tentang TNI akan terlibat jika ada rencana kerusuhan di Mahkamah Konsititusi nantinya.
“Statement menhan tidak lah salah untuk case ini. Dalam protap keadaan darurat di dunia, selalu dimungkinkan militer mengambil alih peran pengamanan negara dari kepolisian. Pendekatan persuasive (defensive) bisa berubah menjadi represive (offensive),” jelasnya kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (11/6)
.
Namun menurutnya ada beberapa syarat yang bersifat mutlak yaitu eskalasi konflik tidak bisa diatasi oleh kepolisian. Bisa karena intensitas konflik tinggi bisa juga karena jurisdiksinya meluas. Sehingga menimbulkan kelumpuhan pemerintahan sipil baik lokal maupun nasional.
“Sehingga dibutuhkan sebuah tindakan pengamanan khusus. Dan kondisi ini harus mendapatkan kesepakatan dulu oleh para stake holders,” katanya.
Hal ini ditandai oleh aba-aba Kepala Negara sebagai Komando tertinggi militer dengan Deklarasi Darurat Militer. Bukan dengan perintah pejabat manapun.
“Karena pada hakekatnya militer adalah alat satu-satunyanya Kepala Negara. Sementara itu, Kementerian adalah alat kepala pemerintahan. Bisa dilihat semua kapal di Inggris dinamai dengan nama Her Majesty Ship, sebagai tanda milik Sri Ratu,” jelasnya.
Menurutnya, Operasi Militer dilakukan dengan tempo yang secepat-cepatnya untuk menghindari ekses. Kemudian setelah aman terkendali, maka harus segera dikembalikan ke kepolisian dan pemerintahan sipil berjalan normal kembali.
“Namun demikian saya berpikir itu belum perlu. Meskipun kesiagaan memang harus. Gerakan yang diantisipasi sudah terlalu telanjang sehingga bisa cukup diatasi oleh Polri,” tegasnya.
Sebelumnya sebuah berita berjudul Menhan: Militer Akan Ambil Alih jika Ada Kerusuhan Lebih Besar di MK dalam www.matamatapolitik.com yang mengutip www.theaustralian.com.au menuliskan Menhan Ryamizard Ryacudu memperkirakan akan ada kerusuhan yang lebih besar menyusul hasil putusan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan tim kampanye Prabowo Subianto, dan mengatakan bahwa militer akan mengambil alih jika kerusuhan berubah menjadi kekerasan. Tim kampanye Prabowo mengkritik pernyataan menteri tersebut, mengatakan bahwa pernyataan itu merupakan langkah mundur bagi demokrasi Indonesia yang rapuh.
Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu telah memperingatkan akan ada kerusuhan yang lebih banyak dan lebih besar pasca-pemilu bulan ini, seiring Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan akan merilis putusan tentang gugatan yang diajukan oleh calon presiden yang ditetapkan kalah, Prabowo Subianto.
Ryacudu—seorang pensiunan jenderal militer—juga memperingatkan bahwa militer akan mengambil alih keamanan jika protes berubah menjadi kekerasan, dan bahwa mereka akan menggunakan langkah-langkah yang lebih keras untuk mengatasi kerusuhan serius.
“Jika polisi menangani situasi, ada ruang untuk negosiasi dan kompromi. Tetapi jika itu mengancam kedaulatan bangsa, persatuan dan ideologi, saya harus mengambil alih komando, dan ketika itu terjadi, tidak akan ada lagi negosiasi, tidak ada lagi toleransi,” katanya.
Tim kampanye Prabowo mengkritik pernyataan menteri tersebut, mengatakan bahwa pernyataan itu merupakan langkah mundur bagi demokrasi Indonesia yang rapuh.
“Kami hanya menggunakan hak kami yang dijamin oleh Konstitusi,” kata juru bicara kampanye Prabowo, Andre Rosiade. “Rakyat hanya memprotes apa yang mereka lihat sebagai pemilu curang. Pemerintah sedang mencoba untuk menyebut ketidakpuasan rakyat sebagai makar,” katanya. (Web Warouw)
