MEDAN- Beberapa Partai Koalisi Jokowi-Amin,– PKB, Nasdem, Golkar sudah menyinggung tentang komposisi dan quota jabatan menteri masing-masing partainya pada Periode Kabinet Jokowi kedua. Bahkan walaupun malu-malu, PDIP juga sudah memberikan sinyal. Demikian Ketua Relawan Jaringan Amar Ma’ruf Sumatera Utara Muhammad Ikhyar Velayati Harahap kepada Bergelora.com, di Medan, Senin (8/7).
“Ini merupakan hal yang lumrah dan wajar karena mereka ikut berjuang memenangkan Capres dan Cawapres terpilih,” katanya.
Kendati demikian, Ikhyar berharap Capres dan Cawapres terpilih dalam memilih kabinet mendatang bukan semata-mata bersandar pada aspek kompetensi, perimbangan, dan keterwakilan Parpol semata mata.
“Presiden Jokowi di harapkan merekrut menteri bukan semata-mata atas pertimbangan kompotensi, perimbangan dan keterwakilan semata. Tapi harus juga melihat dinamika politik yang berkembang saat ini dan juga proyeksi stabilitas politik ke depan. Jangan sampai sosok Menteri yang direkrut justru membuat stabilitas politik dan program kerja ke depan menjadi terganggu,“ katanya.
Ikhyar mengingatkan, menteri yang akan duduk di kabinet harus punya jejak rekam yang tidak kontroversial dan rentan terhadap sasaran tembak dalam politik identitas.
“Paska pilpres, faktanya terjadi perluasan pengaruh ideologi Islam garis keras di seluruh segmen masyarakat. Bahkan menjalar ke fungsionaris negara. Jika seorang Menteri yang diangkat punya jejak rekam kontroversial atau punya potensi di jadikan sasaran tembak politik identitas oleh gerakan Islam Radikal justru membuat keruh suasana,” kata Ikhyar.
Mengacu pada situasi politik paska pilpres yang rentan terhadap isu politik identitas dan massifnya pemahaman ideologi Islam Trans Nasonal di masyarakat menurutnya, idealnya Fokus Menteri Kabinet Kerja Jokowi ke depan adalah orang yang punya kompotensi tetapi juga representatif dari Islam moderat yang mengakar di Nahdlatul Ulama (NU).
“Karena merekalah yang berdiri di garis depan sebelum Pilpres dan sesudah Pilpres menjaga program Nawacita Jokowi Jilid II, bertarung melawan ideologi islam Trans Nasional yang menjadi ancaman ke depan,” usul Ikhyar.
Ikhyar menjelaskan masing-masing partai politik harus mampu menahan hasrat berkuasa agar kesinambungan pembangunan dan 4 pilar kebangsaan tetap tegak dari ancaman gerakan ideologi Trans Nasional.
“Ini demi tegaknya NKRI dari anacaman kaum radikalis. Komposisi Presiden yang nasionalis dan Wakil Presiden yang relejius moderat merupakan komposisi ideal dalam konstelasi politik saat ini,” katanya.
Atau lebih jauh lagi, kabinet kerja Jokowi ke depan harus terdiri dari 50% menteri yang punya kompotensi dan berbasis islam moderat atau NU, sementara 50% lainnya adalah mentri representatif Partai Nasionalis, “ jelas Ikhyar.
Ikhyar mengusulkan mengacu pada kondisi di atas, maka usulan mentri dari PKB dan NU lebih banyak dan di prioritaskan menjadi rasional karena ini tentu bukan semata mata memenuhi sahwat kekuasaan.
“Tetapi demi menjaga kesinambungan pembangunan dan mengawal PBNU (Pancasila-Bhinneka-NKRI-UUD 45) tetap tegak sebagai 4 pilar kebangsaan,” ujarnya. (Sugianto)
.
