JAKARTA- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat ada 15 blok minyak dan gas (migas) yang ditargetkan onstream di tahun 2025. Hal itu terungkap dalam acara Indonesian Petroleum Association (IPA) Convex, di ICE BSD, Tangerang, Banten, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Deputy Eksplorasi SKK Migas Taufan Marhaendrajana menjelaskan, blok migas ini dioperasikan untuk memenuhi target produksi sebagaimana dicanangkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Adapun beberapa blok sudah berproduksi dan dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.
Taufan merinci, produksi migas tahun ini memiliki total kapasitas sebesar 73,335 barel minyak per hari (BOPD), 896 MMSCFD gas bumi, dan 233,389 BOEPD. Sementara untuk total produksi 2025, ditargetkan sebesar 20,864 BOPD minyak, 392 MMSCFD gas bumi, dan 90.810 BOEPD.
“Jadi ini adalah peningkatan tambahan dari yang sudah ada. Sebagian dari mereka sebenarnya sudah mulai berproduksi sebanyak dua, jadi sekitar 7.000 barel per hari. Jadi kami berharap akan ada tambahan 13.000 barel per hari pada akhir tahun ini,” ungkap Taufan dalam acara IPA Convex, ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (22/5/2025).
Taufan menyebut, ada sekitar 3 blok yang sudah on-stream dari 15 proyek yang ditargetkan dengan modal belanja atau capex sekitar US$ 202,1 juta. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki empat blok yang masuk dalam program strategis nasional (PSN).
Empat PSN ini juga melibatkan beberapa perusahaan global, seperti ENI S.p.A di Geng North Project yang ditargetkan produksi tahun 2027, Genting Group di proyek Asap Kido Merah yang ditargetkan onstream 2026, BP Indonesia di proyek Tangguh UCC di Papua Barat yang ditargetkan on stream tahun 2029, dan proyek Abadi yang digarap Inpex Masela tahun ini.
Taufan menambahkan, keempat PSN ini ditargetkan memproduksi minyak sebanyak 140.000 BOPD minyak dan 4.256 MMSCFD gas. Adapun total investasi dari keempat PSN ini sebesar US$ 32,95 miliar atau sekitar Rp 494 triliun.
“Total produksi yang diperkirakan dari empat PSN, Proyek Strategis Nasional tersebut, khususnya untuk minyak, sekitar 140.000 barel per hari. Semuanya dalam bentuk kondensat. Dan juga, untuk gas, sekitar 4,2 MMSCFD,” tutupnya.
Ini Langkah Tak Lazim Bahlil Genjot Lifting Minyak
Sebelumnya dilaporkan, pemerintah mengupayakan berbagai cara demi mengerek produksi minyak dalam negeri. Lifting minyak tercatat hanya mencapai 580 ribu barel per hari pada tahun 2024, sementara kebutuhannya tembus 1 juta barel per hari.
Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, untuk mengisi selisih itu pemerintah harus melakukan impor dengan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu Bahlil menyebut siap melakukan hal di luar kelaziman demi mengerek lifting minyak.
Hal pertama yang dilakukan adalah merombak regulasi secara besar-besaran. Bahlil menyebut saat ini pemerintah tidak lagi mempersoalkan sistem pembagian hasil dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) atau investor migas.
“Kami dari Kementerian ESDM terpaksa melakukan hal-hal yang di luar kelaziman. Karena kalau hal-hal yang lazim rasanya lifting kita akan seperti itu saja. Maka apa yang dilakukan? Yang pertama kita melakukan perubahan regulasi besar-besaran, melakukan percepatan dan tidak lagi kita persoalkan antara gross split atau cost recovery,” beber Bahlil dalam The 49th IPA Convention and Exhibition di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Rabu (21/5/2025).
Gross split merupakan sistem pembagian hasil produksi secara langsung antara pemerintah dan kontraktor, tanpa adanya mekanisme penggantian biaya operasi. Sementara pada gross recovery, pemerintah akan mengganti biaya operasi yang dikeluarkan kontraktor.
Kedua, pemerintah bertindak tegas terhadap KKKS yang dinilai lamban dalam menggarap blok migas. Menurut Bahlil pemerintah akan langsung mengambil izin tersebut untuk dialihkan ke investor lain.
Bahlil menegaskan dirinya tidak akan pandang bulu dan memberlakukan kebijakan ini ke semua pihak. Bahkan jika diizinkan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan ini bakal diterapkan juga kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“KKKS yang sudah kita serahkan kewenangannya tapi masih lambat, mohon maaf secara undang-undang lima tahun kita harus tarik kepada negara dan kita tawarkan kepada KKKS lain yang mau mengerjakan. Dan ini tanpa pandang bulu, kalau Bapak (Prabowo) izinkan tidak hanya swasta, BUMN pun kita lakukan Pak,” tegas Bahlil. (Web Warouw)
