JAKARTA – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan Koalisi Masyarakat Sipil bakal terus bergerak untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan umum atau Pemilu 2024 benar-benar mengedepankan nilai integritas.
Pernyataan itu disampaikan Kurnia seusai mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait pengawalan isu dugaan kecurangan dalam verifikasi administrasi dan/atau verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024.
“Koalisi akan terus bergerak untuk memastikan penyelenggaraan pemilu benar-benar mengedepankan nilai integritas, bukan justru diwarnai praktik intervensi, intimidasi, maupun manipulasi,” kata Kurnia di Jakarta, Senin (2/1).
Kurnia menyebut beberapa pekan lalu Koalisi Masyarakat Sipil membuka pos pengaduan dugaan kecurangan verifikasi administrasi dan/atau verifikasi faktual parpol.
Tak lama berselang, koalisi menerima informasi dan bukti yang mengarah pada kecurangan verifikasi administrasi dan/atau verifikasi faktual partai politik dari masyarakat.
Dia menyebut terdapat kesamaan pola, yang diduga ada instruksi, bahkan intimidasi, yang dilakukan jajaran petinggi KPU RI kepada KPU daerah untuk berbuat curang dengan cara mengubah status partai politik, dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS).
“Kami mendatangi LPSK untuk meminta ada perlindungan yang melekat pada pelapor-pelapor tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal KPU RI Bernad D. Sutrisno membantah mengintimidasi anggota sekretariat KPU di tingkat provinsi untuk merekayasa atau memanipulasi hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024.
Koalisi Masyarakat Sipil bakal mengawal Pemilu 2024 bebas dari intervensi, intimidasi hingga manipulasi. Mereka pun minta bantuan LPSK.
Tidak Legitimate
Sementara itu Alif Kamal dari Partai PRIMA menyebutkan, KPU sebagai penyelenggara mestinya memudahkan dan membantu parpol untuk berpartisipasi dalam pemilu, bukannya menghambat atau memanipulasi data.
“Kalau diteruskan maka pelaksaan dan hasil Pemilu tidak akan legitimate. Untuk itu hentikan Proses Pemilu dan audit segera KPU,” tegasnya di lini twitter.
KPU sebagai penyelenggara mestinya memudahkan dan membantu parpol untuk berpartisipasi dalam pemilu, bukannya menghambat atau memanipulasi data.#AuditKPU pic.twitter.com/TBIwJoJhHN
— prima.or.id (@prima_or_id) December 31, 2022
Menurutnya ada indikasi kuat proses verifikasi parpol tidak jujur dan adil.
“Tidak ada alasan untuk melanjutkan proses yang sudah tidak jujur dari awal. Maka dari itu kami mendesak untuk menghentikan sementara tahapan pemilu,” tegasnya.
Alif menunjukkan berbagai bukti-bukti yang menunjukkan bahwa KPU tidak mampu menjalankan Pemilu yang jujur dan adil sejak dari persiapan dan mendapat penolak kuat dari masyarakat yang bisa mengarah kekacauan masif dan membahayakan stabilitas nasional.
Ada potensi mengarah ke kekerasan fisik yang membutuhkan perlindungan LPSK agar para pelapor tersebut dapat dilindungi karena proses advokasinya masih berjalan. (Web Warouw)
