TAHUNA- Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mendapat sambutan kurang baik ketika melakukan kunjungan ke Pulau Sangihe. Sebab, warga berdatangan untuk melakukan unjuk rasa. Tetapi, tidak bisa dilakukan karena dihalangi aparat. Hal ini membuat warga yang hendak berunjuk rasa kecewa.
Gubernur Ollly Dondokambey berada di Sangihe, Selasa (7/12/2021), untuk membuka Sidang Sinode Lengkap Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST) ke –XXV di Jemaat Yerusalem Enemawira, Tabukan Utara, Kepulauan Sangihe. Turut hadir bersama Gubernur yakni Kapolda Sulawesi Utara Irjen Drs. Mulyatno dan Danrem 131 Santiago Brigjen Prince Meyer Putong dan Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana. Acara ini juga dihadiri Ketua Umum Pdt. Gomar Gultom.
Pendeta Gomar Gultom ketika berbicara dalam Sidang Sinode mengatakan, pihaknya akan membuat pernyataan resmi setelah kembali ke Jakarta, terkait kondisi Pulau Sangihe sebagai pulau kecil yang indah namun diizinkan oleh Kementerian ESDM untuk ditambang oleh PT. TMS. Dia mengatakan, PGI akan meminta Negara untuk hadir menyelesaikan persoalan Sangihe.
Mengetahui rencana kedatangan Gubernur Olly, warga dari Gerakan Save Sangihe Island (SSI), telah berdatangan ke Kota Tahuna untuk menggelar aksi. Namun, aksi batal dilakukan karena dihalangi aparat keamanan.
Kapolda juga menginstruksikan agar Sangihe kondusif dan tidak ada gerakan apa pun selama kunjungan Gubernur, Kapolda Sulut dan Danrem 131 Santiago ke Sangihe.
Sebagai antisipasi terhadap potensi gerakan di masyarakat selama kunjungan sehari Gubernur dan rombongannya ini, maka aparat gabungan TNI-POLRI disiagakan di berbagai titik mulai dari bandara Naha hingga pusat Kota Tahuna.
Aktivis SSI, Agus Mananohas menyatakan sangat gemas, karena Gubernur Sulut mengeluarkan izin lingkungan yang menjadi dasar IUP PT. TMS diterbitkan Kementerian ESDM, tetapi tidak mendapat kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kepada Gubernur agar mencabut izin lingkungan.
“Torang riki bademo sampe ke Kantor Gubernur, mar Gubernur nyanda ada. Cuma suruh depe pejabat yang trima pa torang. Kong kiapa Gubernur so datang di Tahuna mar torang nda dapa izin? (Kami demo di Kantor gubernur, tapi Gubernur tidak ada. Hanya menyuruh pejabat yang menerima kami. Kenapa Gubernur sudah datang ke Tahuna, tapi kami tidak diberikan izin?)” jelas seorang aktivis SSI.
Sementara itu, Koordinator SSI Alfred Pontolondo, mengatakan, pihaknya memilih tidak melakukan aksi, meski harus menghadapi protes dari anggota. Masyarakat dari Desa Bowone, Salurang dan Bentung ter tahan di pinggir Kota Tahuna.
“Tadi pagi juga sekitar 50-an anggota kami sudah berkumpul di Bandara Naha untuk menyambut Gubernur dengan berbagai spanduk. Namun kami kordinasikan untuk kembali ke rumah masing-masing, meski mereka kecewa. Kami mengantisipasi jangan sampai terjadi gesekan dengan aparat, kami tidak menghendaki itu,” jelasnya.
Selain itu, kata Alfred, pihaknya menjaga agar isu tidak digeser seolah SSI melakukan keributan saat Sidang Sinode GMIST.
“Itu sangat merugikan kami. Sementara, saat ini kami sementara melakukan konsolidasi agar GMIST boleh bergerak bersama dalam melakukan penolakan terhadap PT. TMS,” jelasnya.
Alfred menjelaskan, masyarakat terdampak tambang dari Kampung Salurang dan Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah akhirnya tertahan di pinggir Kota Tahuna.
“Mereka tidak diperkenankan masuk ke pusat kota untuk sekadar membentangkan spanduk penolakan PT. TMS. Mereka baru bisa masuk ke kota Tahuna sekira pukul 16.00 Wita, setelah rombongan Gubernur terbang dengan pesawat menuju Manado melalui Bandara Naha,” katanya.
Meski begitu, warga tetap berusaha membentangkan spanduk di dua titik saja yakni di depan kantor Pertamina Tahuna dan Jembatan Tidore-Towo (Tito), yang bertuliskan
“Bupati Kepulauan Sangihe Tegas Menolak PT. TMS” dan “Bupati dan Masyarakat Kepulauan Sangihe, menolak dengan tegas kehadiran PT. TMS”.
Tapi, aktivis Front Perjuangan Mahasiswa Sangihe (FPMS-UNIMA) berhasil membentangkan spanduk saat iring-iringan rombongan Gubernur berjalan kembali dari Tahuna menuju Bandara Naha. Spanduk bertuliskan,
“Pak Gubernur, tolong jangan korbankan Pulau Sangihe. Cabut Izin Lingkungan PT. TMS”
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan sebelumnya, aksi damai yang rencananya hendak dilaksanakan pada Senin, 6 Desember 2021, batal dilaksanakan karena pihak SSI telah mendapat informasi bahwa Gubernur menunda kedatangannya pada hari Selasa 7 Desember 2021.(EDL)
