Oleh: Vijay Prashad *
Negara bagian Kerala di India telah memberantas kemiskinan ekstrem melalui kebijakan publik yang jelas, perencanaan yang terdesentralisasi, dan kepemimpinan gerakan koperasi setempat.

PADA tanggal 1 November 2025, negara bagian Kerala di India barat daya – rumah bagi 34 juta orang – dinyatakan bebas dari kemiskinan ekstrem oleh Kepala Menteri Pinarayi Vijayan. Kerala adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia yang telah memberantas kemiskinan ekstrem, menyusul China , yang mengumumkan pada tahun 2022 bahwa mereka telah memberantas kemiskinan ekstrem secara nasional.
Prestasi Kerala sangat signifikan karena dua alasan. Pertama, di negara di mana ratusan juta orang masih hidup dalam kemiskinan, Kerala adalah satu-satunya dari dua puluh delapan negara bagian dan delapan wilayah persatuan di India yang telah mengatasi kemiskinan ekstrem.
Kedua, Kerala diperintah oleh Left Democratic Front (LDF) yang dipimpin oleh Komunis dan oleh karena itu secara rutin ditolak bantuan dari pemerintah pusat yang dipimpin oleh Partai kanan,– Bharatiya Janata (Partai Rakyat India).
Kerala’s Athidaridrya Nirmarjana Paripaadi (Extreme Poverty Eradication Project, atau EPEP),– Proyek Pemberantasan Kemiskinan Ekstrem di Kerala dibangun berdasarkan perjuangan buruh dan petani selama beberapa dekade, yang menciptakan lembaga publik dan organisasi massa yang kuat, serta kerja keras beberapa pemerintahan sayap kiri.
EPEP diluncurkan oleh Vijayan – seorang pemimpin Communist Party of India (Marxist) – selama rapat Kabinet pertama pemerintahan LDF kedua yang dipimpinnya pada Mei 2021.
Setelah proses berbasis kriteria yang ketat yang berfokus pada akses rumah tangga terhadap pekerjaan, makanan, kesehatan, dan perumahan, pemerintah mengidentifikasi 64.006 keluarga (atau 103.099 individu) sebagai sangat miskin.
Untuk melaksanakan survei ini, pemerintah mengandalkan sekitar 400.000 enumerator – termasuk pekerja pemerintah, anggota koperasi, dan anggota organisasi massa partai sayap kiri – untuk mengidentifikasi masalah unik yang dihadapi oleh keluarga miskin.
Enumerator adalah petugas lapangan yang bertugas mengumpulkan data atau informasi langsung dari responden melalui wawancara, kuesioner, atau survei, yang sangat penting untuk penelitian, sensus, atau riset pasar guna menghasilkan data yang akurat untuk pengambilan keputusan. Mereka adalah “ujung tombak” di lapangan, mengumpulkan data demografi, sosial-ekonomi, kesehatan, dan lainnya secara detail dan teliti untuk lembaga pemerintah atau perusahaan riset
Para enumerator ini membuat rencana yang disesuaikan untuk setiap keluarga,– mulai dari mengamankan hak dan mengakses layanan publik hingga mendapatkan perumahan, perawatan kesehatan, dan dukungan mata pencaharian,– untuk membangun kekuatan mereka dalam memerangi kemiskinan.
Peran gerakan koperasi sangat mendasar dalam kampanye ini. Proses perencanaan untuk pemberantasan kemiskinan tidak akan mungkin terjadi tanpa peran sistem pemerintahan mandiri lokal, hasil dari keberhasilan desentralisasi kekuasaan di Kerala.
Saat buletin ini diterbitkan, Kerala sedang berada di tengah-tengah pemilihan badan pemerintahan lokal yang baru.

Selama beberapa tahun terakhir, Tricontinental: Institute for Social Research telah bekerja sama erat dengan Uralungal Labour Contract Cooperative Society (UL),— Pusat Penelitian Koperasi Kontrak Buruh Uralungal untuk membangun pengetahuan tentang gerakan koperasi di Kerala.
Kami sangat bangga menerbitkan studi bersama kami, The Cooperative Movement in Kerala, India dalam waktu satu bulan setelah deklarasi Kerala tentang pemberantasan kemiskinan ekstrem.
Studi kami memprofilkan enam koperasi berbeda, dengan esai yang diteliti dan ditulis oleh para sarjana yang telah bekerja sama erat dengan mereka. Salah satu esai berfokus pada Kudumbashree, sebuah koperasi khusus perempuan dengan hampir lima juta anggota, yang memainkan peran utama dalam implementasi EPEP.
Dimulai Dari Reformasi Agraria
Pemerintahan demokratis pertama Kerala, yang mulai menjabat pada tahun 1957, dipimpin oleh kaum komunis. Pemerintahan ini segera memulai program reformasi agraria, termasuk redistribusi lahan, dan memperluas barang-barang sosial universal seperti pendidikan umum, perawatan kesehatan, perumahan, dan perpustakaan.
Demokratisasi lanskap pedesaan ini, dikombinasikan dengan mobilisasi sosial yang berkelanjutan, mempercepat perjalanan jutaan penduduk Kerala menuju indikator sosial yang menjadi keajaiban dunia: tingkat melek huruf hampir total, angka kematian bayi dan ibu yang sangat rendah, harapan hidup yang tinggi, dan beberapa skor pembangunan manusia tertinggi di India.
Investasi-investasi ini, yang dibangun selama beberapa dekade, menciptakan kondisi untuk pemberantasan kemiskinan jauh sebelum program-program yang ditargetkan muncul.
Koalisi yang dipimpin oleh komunis telah memerintah Kerala dari tahun 1957–1959, 1967–1969, 1980–1981, 1987–1991, 1996–2001, 2006–2011, dan 2016 hingga saat ini. Bahkan ketika kelompok kiri tidak berkuasa, mobilisasi sosial oleh kelompok kiri memastikan bahwa pemerintahan sayap kanan tidak dapat sepenuhnya membalikkan kemajuan ini.

Desentralisasi Perencanaan
Dengan berkembangnya model penghematan utang neoliberal pada tahun 1990-an, tekanan meningkat pada pemerintah LDF untuk membalikkan beberapa proyek ini dan mengadopsi privatisasi. Namun, LDF memilih jalan yang berbeda.
Melalui People’s Plan Campaign for Decentralised Planning,– Kampanye Rencana Rakyat untuk Perencanaan Terdesentralisasi, yang diluncurkan pada tahun 1996, pemerintah mendelegasikan 40% pengeluaran negara kepada pemerintah daerah dan meminta daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan, merancang program, dan mengalokasikan anggaran untuk proyek pembangunan.
Alih-alih mengembangkan agenda pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang seragam, masyarakat Kerala membangun proyek-proyek yang direncanakan secara lokal dan spesifik konteks yang berfokus pada emansipasi komunitas yang dieksploitasi dan terpinggirkan, termasuk kaum Adivasi, kaumDalit, dan komunitas pesisir. Kampanye tersebut menetapkan budaya kebijakan sosial yang demokratis dan memelihara jaringan lembaga publik dan koperasi yang padat,– yang semuanya sangat penting untuk EPEP.
Ketika mengumumkan berakhirnya kemiskinan ekstrem di Kerala, Kepala Menteri Vijayan mempresentasikan EPEP sebagai kelanjutan dari perjalanan panjang ini. Ia menyoroti beberapa inisiatif yang telah membuka jalan bagi program tersebut, termasuk universalisasi Sistem Distribusi Publik, yang menyediakan makanan dan bahan bakar bersubsidi, dan upaya jangka panjang untuk memberantas tunawisma dan tanpa tanah, termasuk Misi LIFE, yang telah menyediakan rumah bagi lebih dari 400.000 keluarga di seluruh negara bagian.
Selain itu, kita dapat menambahkan pilar-pilar lain dari model Kerala – skema negara bagian yang telah memperluas layanan kesehatan masyarakat, distribusi makanan, bantuan pendidikan, dan kesempatan kerja, serta koperasi. Bersama-sama, inisiatif-inisiatif ini telah mengubah kehidupan sosial di Kerala dan memperkuat karakter gerakan kiri di sana.

Studi kami bersama Pusat Penelitian UL memberikan wawasan tentang berbagai koperasi yang telah memainkan peran kunci dalam demokratisasi ekonomi Kerala.
Dibentuk pada tahun 1998 sebagai bagian dari misi pemberantasan kemiskinan negara bagian, Kudumbashree, yang berarti ‘kemakmuran keluarga’ dalam bahasa Malayalam, kini menjadi jaringan bantuan timbal balik perempuan terbesar di dunia. Jaringan ini dibangun berdasarkan gagasan transformatif: jika perempuan di tingkat rumah tangga dan komunitas membangun kepercayaan diri dan kapasitas mereka untuk menilai kehidupan ekonomi, maka fokus pembangunan dapat bergeser dari lembaga patriarki menuju kebutuhan perempuan pekerja.
Pertanian kolektif, dapur komunitas, inisiatif pengembangan keterampilan koperasi, dan bentuk usaha bersama lainnya telah memungkinkan perempuan Kudumbashree untuk meningkatkan pendapatan mereka dan membangun kekuatan dalam kehidupan publik dan swasta.
Solidaritas Kolektif
Penekanan Kudumbashree pada solidaritas daripada persaingan dan pada kewirausahaan kolektif daripada individu membedakannya dari strategi pengentasan kemiskinan yang berpusat pada pasar.
Baru-baru ini, pemerintah Kerala mengumumkan Women’s Security Scheme,– Skema Keamanan Perempuan,– yang didasarkan pada pengakuan akan pentingnya pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar.
Perempuan yang memenuhi syarat berusia antara 35 dan 60 tahun akan menerima ₹1.000 per bulan. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya keseluruhan untuk mengubah hubungan kepemilikan patriarki di Kerala.
Kudumbashree adalah bagian dari ekosistem koperasi yang lebih luas yang mendukung perjuangan Kerala melawan kemiskinan. Secara keseluruhan, inisiatif-inisiatif ini merupakan contoh kuat bagaimana, dalam kata-kata Marx, ‘tenaga kerja upahan hanyalah bentuk sementara dan inferior, yang ditakdirkan untuk lenyap sebelum tenaga kerja terorganisir yang bekerja dengan tangan yang rela, pikiran yang siap, dan hati yang gembira’.
Mereka menunjukkan bahwa koperasi bukan hanya jaring pengaman bagi kaum miskin tetapi juga wahana untuk perencanaan demokratis, kemajuan teknologi, dan martabat sosial.
Ini termasuk:
-
Koperasi Kontrak Buruh Uralungal (UL). Didirikan pada tahun 1925 di Kerala utara sebagai koperasi saling membantu bagi buruh konstruksi yang menghadapi pengucilan berdasarkan kasta, UL telah berkembang menjadi salah satu koperasi pekerja terbesar di Asia, mempekerjakan puluhan ribu orang dalam proyek-proyek infrastruktur besar. Ini menunjukkan bagaimana perusahaan yang dikendalikan pekerja dapat mewujudkan pekerjaan umum yang kompleks sekaligus memperluas perlindungan sosial dan kesejahteraan kolektif bagi para pekerjanya dan masyarakat sekitarnya.
-
Jaringan koperasi kredit di Kerala. Lebih dari empat ribu koperasi kredit, dengan puluhan juta anggota yang sebagian besar berasal dari kelas pekerja dan kelompok marginal, beroperasi sebagai ‘bank rakyat’ yang menjangkau daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau oleh pembiayaan swasta. Dengan melindungi peminjam dari rentenir, mendukung reformasi agraria, dan memobilisasi tabungan lokal – termasuk selama banjir tahun 2018 dan pandemi COVID-19 – mereka menyediakan tulang punggung keuangan untuk pemberantasan kemiskinan.
-
Koperasi Pusat Pekerja Beedi Dinesh Kerala. Dibentuk pada tahun 1969 setelah pemilik pabrik beedi (rokok tipis yang digulung dengan tangan) swasta menutup tempat kerja mereka daripada menerapkan perlindungan tenaga kerja baru, Dinesh Beedi dengan cepat menjadi produsen beedi terkemuka di India selatan. Koperasi ini mengamankan upah yang lebih tinggi, jaminan sosial, dan kehidupan budaya yang kaya bagi anggotanya, dan kemudian melakukan diversifikasi dari tembakau untuk mempertahankan lapangan kerja di produksi yang bermanfaat secara sosial.
-
Pabrik Koperasi Teh Sahya. Di daerah perbukitan Idukki, para petani teh kecil dan pekerja pertanian menggunakan Bank Koperasi Layanan Thankamany yang beranggotakan 15.000 orang untuk mendirikan pabrik mereka sendiri pada tahun 2017 dan melepaskan diri dari monopoli ‘Perusahaan Teh Besar’. Dengan memproses 15.000 kilogram daun teh per hari dan mempekerjakan lebih dari 150 pekerja, Sahya mengamankan harga yang lebih baik untuk sekitar 3.500 petani dan menunjukkan bagaimana produsen kecil dapat meningkatkan nilai tambah dan mempertahankan mata pencaharian yang layak.
-
Koperasi Kontrak Buruh Udayapuram. Di Kodom Belur, sebuah desa terpencil di Kasaragod, penduduk desa yang menghadapi sistem tuan tanah feodal, pejabat korup, dan kontraktor yang rakus, membentuk koperasi buruh pada tahun 1997. Dari hanya lebih dari dua ratus anggota, koperasi ini telah berkembang menjadi hampir tiga ribu anggota pekerja, termasuk banyak penduduk asli (Adivasi), yang kini melaksanakan pekerjaan umum dengan syarat yang transparan dan adil serta membentuk prioritas pembangunan lokal sendiri.
Secara keseluruhan, koperasi-koperasi ini – bersama dengan Kudumbashree – menunjukkan apa yang mungkin terjadi ketika kebijakan negara, reformasi sosial, dan pekerja terorganisir bertemu.
Mereka melakukan lebih dari sekadar mengurangi dampak pasar. Mereka mengatur ulang produksi berdasarkan kebutuhan manusia, memperdalam demokrasi di tempat kerja dan desa, dan menawarkan gambaran nyata tentang kerja sama dalam praktik,– tentang kemungkinan komunisme,– bahkan di bawah kondisi keras kapitalisme kontemporer yang membuat program seperti EPEP menjadi perlu.
Kisah pemberantasan kemiskinan di Kerala bukannya tanpa tantangan. Negara bagian ini masih berada di dalam Uni India dan karenanya rentan terhadap perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sayap kanan di New Delhi.
Seperti banyak bagian di Global South, kaum muda Kerala menghadapi pengangguran yang tinggi dan sering bermigrasi ke wilayah Teluk Persia dan bagian lain dunia untuk mencari pekerjaan.
Upaya untuk membangun kekuatan produktif berkualitas baru yang dapat memungkinkan negara bagian ini untuk melompati industri-industri usang terhambat oleh akses terbatas terhadap pendapatan pajak yang dikumpulkan dari negara bagian oleh pemerintah pusat.
Meskipun demikian, ada upaya berkelanjutan untuk mengatasi keterbatasan ini dan membangun paradigma pertumbuhan yang lebih kuat untuk Kerala.

Pada Februari 2021, Presiden Xi Jinping mengumumkan bahwa hampir 99 juta warga Tiongkok telah keluar dari kemiskinan ekstrem, yang merupakan kelompok terakhir dari penduduk miskin di negara itu. Negara berpenduduk 1,4 miliar jiwa ini mencapai hal tersebut satu dekade lebih cepat dari target yang ditetapkan oleh Sustainable Development Goals,– Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB untuk tahun 2030. Kerala mencapai tujuannya setahun lebih cepat dari yang diperkirakan.
Vietnam, negara lain yang hampir mencapai prestasi ini, berencana untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Tidak mengherankan bahwa ketiga proyek ini dipimpin oleh partai-partai komunis, yang komitmennya terhadap emansipasi manusia mendorong mereka untuk bekerja memastikan bahwa setiap manusia dapat hidup bermartabat.
Pemberantasan kemiskinan bukanlah tujuan akhir, tetapi bagian dari perjalanan panjang menuju emansipasi manusia,– ini adalah proyek sosial yang dinamis, bukan serangkaian kotak yang harus dicentang. Seperti yang dikatakan Kwame Nkrumah, ‘maju terus, jangan pernah mundur‘.
——
*Penulis Vijay Prashad adalah Direktur dari Tricontinental: Institute for Social Research
Artikel ini di terjemahkan Bergelora.com dari artikel asli berjudul ‘Kerala Has Abolished Extreme Poverty: The Fiftieth Newsletter (2025)’ yang dimuat dalam tricontinental.org.

