Sabtu, 24 Februari 2024

Belasan Ribu Dayak Lundayeh Di Sabah Asal Indonesia

JAKARTA- Komunitas masyarakat Dayak Lundayeh di Long Pasia, Sipilang, Negara Bagian Sabah, Federasi Malaysia, mengakui, sejarahnya berasal dari wilayah Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Hal itu dikemukakan Pangiran Solutan (44) tahun, warga Long Pasia, Sipilang di Jakarta, Minggu (19/6), menanggapi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, Marli Kamis (52 tahun).

Marli Kamis sebagai anggota Formatur Forum Masyarakat Adat Kawasan Jantung Borneo dari Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, mengatakan, lima kecamatan memilih eksodus ke Negara Bagian Sabah, berasal dari Kecamatan Krayan sebagai kecamatan induk, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Krayan Tengah, Kecamatan Krayan Barat dan Kecamatan Krayan Timur.

Pemekaran Kecamatan Krayan di Kabupaten Nunukan menjadi lima kecamatan baru, terwujud tahun 2016 lalu.

Pangiran Solutan dan Marli Kamis (sesama Suku Dayak Lundayeh) , mengatakan hal itu di sela-sela rapat Tim Formatur Forum Masyarakat  Adat Kawasan Jantung Borneo atau Local Indigenous Communities Forum in The Heart of Borneo (HoB) difasilitasi World Wildlife Fund for Nature (WWF) Indonesia di Grand Cemara Hotel, Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, 17 – 19 Juni 2016.

Rapat tahunan Tim Formatur Forum Masyarakat Adat gabungan  Federasi Malaysia dan Republik Indonesia di Jakarta 2016, untuk mencari formulasi aplikatif pelestarian ekosistem kawasan HoB yang berbasiskan kepada kearifan lokal masyarakat adat.

“Kakek saya dulu warga Krayan, dan memilih pindah ke Sabah sekitar tahun 1960-an. Ayah saya menjadi warga negara Federasi Malaysia, karena dibawa kakek saya pindah ke Negara Bagian Sabah. Apa yang dikemukakan Marli Kamis itu memang benar,” ujar Pangiran.

Diungkapkan Pangiran Solutan, komunitas Dayak Lunhdayeh di Negara Bagian Sabah yang sekarang cukup eksis, dan bisa diperhitungkan setiap kali digelar pemilihan umum di tingkat lokal, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Dewan Undangan Negeri (DUN), semata-mata mengandalkan perolehan suara dari generasi keturunan eks Krayaan.

Menurut Pangiran Solutan, perpindahan warga Dayak Lundayeh asal wilayah Krayan ke Sabah, merupakan cirikhas unik wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia.

Pemerintah Negara Bagian Sabah pada khususnya maupun Federasi Malaysia pada umumnya, sama sekali tidak mempermasalahkan langkah eksodus belasan ribu Suku Dayak Lundayeh asal Krayan, karena sudah menyangkut pilihan untuk menetap.

“Perpindahan sudah berlangsung sebelum kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945 dan kemerdekaan Federasi Malaysia tahun 1963. Malah masih ada warga di Long Pasia, masih berstatus pemiliki dokumen administrasi kependudukan Indonesia, tapi istri atau suaminya warga Malaysia,” kata Pangiran.

Pangiran mengatakan, hal yang sama terjadi juga di Krayan, ada warga Malaysia yang suami atau istrinya masih berstatus warga Indonesia. Tidak ada hal yang istimewa, karena begitu akrabnya proses interaksi sosial antar warga Dayak Lundayeh di Indonesia dan Malaysia.

“Perbedaan kewarganegaraan, tidak akan menghambat proses interaksi sosial antar masyarakat kedua negara di perbatasan,” ujar Pangiran.

Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Marli Kamis, mengharapkan, pembangunan jalan paralel di sepanjang perbatasan dengan Malaysia yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak tahun 2015, bisa diselesaikan tepat waktu, yaitu paling lambat tahun 2019.

Dikatakan Marli Kamis, apabila jalur jalan darat sudah dibangun, dipastikan warga Dayak Lundayeh yang bermukim di Sabah, akan pulang kembali ramai-ramai pada lima kecamatan di wilayah Kabupaten Nunukan.

Eksodus ke Malaysia, semata-mata mencari kehidupan yang lebih baik. Karena secara topografi wilayah di perbatasan, sangat menguntungkan Malaysia.

“Wilayah dataran rendah, sebagai wilayah Malaysia, sedangkan perbukitan bermedan berat, sebagi wilayah Indonesia. Ini murni faktor topografi yang mendorong eksodus. Jangan terlalu dilihat secara parsial,” ungkap Marli Kamis.

Marli Kamis mengatakan, kunci utama pembangunan di kawasan perbatasan adalah infrastruktur dan penataan wilayah perbatasan yang berpihak kepada rasa keadilan masyarakat.

Marli Kamis menilai, langkah dilakukan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sekarang, sudah sangat tepat, mentitikberatkan pembangunan jalan paralel di sepanjang perbatasan, dan merupakan bukti keberpihakan kepada kepentingan masyarakat lokal. (Aju)

 

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru