JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan saat ini harga beras dunia telah mengalami penurunan. Ia mengklaim kondisi itu disebabkan dengan kebijakan Indonesia yang menyetop impor beras.
“Dulu US$ 460 ton (Rp 7,6 juta/ton (kurs Rp 16.581)) di saat kita impor. Terendah yang pernah terjadi ini, karena kita tidak mengimpor itu (harga beras dunia) US$ 390/ton (Rp 6,4 juta/ton). Artinya apa? Indonesia berpengaruh, pada harga beras dunia,” kata dia ditemui di Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Menurut Amran, penurunan itu juga membantu banyak negara. Berbeda ketika Indonesia melakukan importasi selama dua tahun belakangan, sehingga menyebabkan harga beras dunia naik.
“Jadi petani Indonesia berjasa pada konsumen beras dunia. Iya kan? Logik kan? Kita petani Indonesia berkontribusi pada demand beras atau yang konsumsi beras dunia,” ucapnya.
Saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) telah naik 3,7 juta ton. Amran menyebut jumlah stok tersebut menjadi tertinggi dalam sejarah Indonesia.
“Stok kita hari ini, alhamdulillah stok kita ini 3,7 juta ton. Itu sejarah baru. Mudah-mudahan 20 hari, 15 hari sudah 4 juta ton,” pungkasnya.
Sebagai informasi, sebelumnya Indonesia memang banyak melakukan impor beras. Hal ini dilakukan karena produksi dalam negeri tidak berlebih atau sama dengan kebutuhan nasional.
Untuk menjaga stok dan intervensi harga, pada tahun 2023 Indonesia memutuskan impor beras sebanyak 2 juta ton. Kemudian importasi bertambah pada 2024 sebanyak 3,6 juta ton.
Tahan Penyaluran Beras SPHP
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Menteri Amran Sulaiman juga menegaskan, pihaknya belum akan mendorong pelepasan beras program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar. Alasannya, karena harga gabah petani masih belum stabil dan mayoritas masih berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Harga kami cek di lapangan bersama Bulog, itu harga gabah masih ada 40% di bawah HPP. Artinya apa? Ini harus terangkat. Begitu kita keluarkan SPHP, terpukul lagi ini (harga gabah) turun,” ujar Amran kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Amran menilai saat ini bukan waktu yang tepat untuk membanjiri pasar dengan beras SPHP. Ia menyebutkan bahwa kondisi harga di lapangan belum berpihak seluruhnya kepada petani, yang mana itu seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah.
“Kalau yang berada di HPP, dan yang berada pada garis HPP dan di bawah HPP itu totalnya kalau tidak salah 60%. Ini masih signifikan. Ini harus kita angkat,” katanya.
Amran pun menegaskan tujuan utama kebijakan ini adalah menjaga semangat dan kesejahteraan petani.
“Kalau perlu di atas HPP semua. Kalau sudah di atas HPP semua, itu sudah top. Petani kita bahagia,” sebut dia.
Di sisi lain, terkait dengan cadangan beras yang mengendap di gudang, Amran menepis kekhawatiran bahwa beras akan terlalu lama disimpan. Ia menyebut masa simpannya masih aman.
“Baru 4 bulan, gimana sih? Baru 4 bulan umurnya beras, 2 juta ton tuh kita serap 4 bulan. Kalau dulu 1 juta ton itu 1 tahun. Sekarang 2 juta ton, 4 bulan,” jelasnya.
Sementara itu, ketika ditanya soal kapan bantuan pangan dan program SPHP akan digelontorkan, Amran menyerahkan sepenuhnya kepada pihak terkait.
“Tanya ke Mensos,” ujarnya singkat. (Enrico N. Abdielli)
