Rabu, 28 Februari 2024

BENARKAH…? Dr Connie: Joko Widodo dan Prabowo Subianto Giring Indonesia Blok Amerika Serikat dan NATO

BANDUNG– Pengamat pertahanan dan intelijen Universitas Jenderal Ahmad Yani, Dr Connie Rahakundini Bakrie, mengatakan, Presiden Indonesia, Joko Widodo, dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, sudah menggiring Indonesia masuk Blok Amerika Serikat dan North Atlantic Treaty Organization (NATO).

Connie Rahakundini Bakrie, mengacu kepada pengumuman Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, menandatangani dan  mendatangkan 42 jet tempur Rafale dan 2 unit kapal selam elektrik Scorpene dari Perancis dan 36 unit jet tempur F-15-EX dari Amerika Serikat, Kamis, 10 Februari 2022.

“Ini artinya Indonesia akhirnya sudah bukan lagi sebagai negara Non Blok. Perancis dan Amerika Serikat, merupakan bagian penggerak Pakta Pertahanan NATO,” kata Connie Rahakundini Bakrie, Selasa, 15 Februari 2022.

Implikasi Indonesia masuk blok NATO ini, maka mesti dilakukan amandemen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, tentang: Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, tentang: Tentara Nasional Indonesia.

“Amandemen tidak sebatas mengubah usia pensiun anggota Tentara Nasional Indonesia dari 58 tahun jadi 60 tahun, tapi merubah visi pertahanan Indonesia juga peran tugas dan organisasi TNI. Setidaknya ada 6 pasal yang harus diamandemen dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004,” ujar Connie Rahakundini Bakrie.

“Selain itu Kementerian Luar Negeri, harus mengeluarkan pernyataan resmi menegaskan Indonesia secara de facto masuk Blok NATO,” tambah Connie Rahakudini Bakrie.

Dikatakan Connie Rahakudini, pembelian 42 unit  jet tempur Rafale dari Perancis dan rencana pembelia jet tempur dari Amerika Serikat (F-15EX sebanyak 36 unit) sehingga keseluruhan 78 unit periode 2022 – 2024, menyusul pembelian frigates dari Italia, United Kingdom dan Jepang, membawa implikasi Indonesia sudah tidak lagi bagian dari negara Non Blok.

Pengumuman terkait Rafael juga ditindaklanjuti Memorandum of Understanding (MoU) PT PAL dengan Naval Group sudah ditandatangan pembelian dua

kapal selam Scorpene, PT Dirgantara Indonesia dengan Dassault Aviation untuk pesawat Prancis Rafale dan dukungan, dan juga ada PT Len dengan Thales, kemudian MoU antara PT Pindad dengan Nexter.

“Kebijakan politik luar negeri kita secara de fakcto berubah. Kita sudah tidak Non Blok lagi dan ini harus dinyatakan secara de jure agar rencana menyusul pembelian massif ini adalah berjalannya Government to Government atau G to G, pembelian F-35, misalnya, itu dapat di-deploy keluar batas ruang kedaualatan,” ujar Connie Rahakundini Bakrie.

Connie Rahakundini Bakrie mengungkapkan kondisi ini berbeda dengan zaman Presiden Soekarno (17 Agustus 1945 – 12 Juni 1967), Indonesia tetap konsisten sebagai negara Non Blok, karena belanja senjata dari dua blok bersiteru sekaligus, Rusia dan Amerika Serikat. Dikatakan Connie Rahakundini, jika mau tetap non blok kita harus beli jet tempur Jian 20 dari China atau Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Indonesia, fight seperti Menteri Pertahanan India yang berhasil mematahkan Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) dan tetap diijinkan Amerika Serikat membeli Sukhoi

Indonesia mesti waspada

Connie Rahakundini Bakrie, mengingatkan kebijakan langkah politik luar negeri Indonesia, pasca pembelian besar besaran alutsista periode 2022 – 2024, untuk lebih bersikap hati-hati, waspada, agar nantinya tidak merugikan Presiden Indonesia, Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baik dalam kapasitas sebagai pejabat negara maupun pribadi, untuk terhindar dari potensi abitrase.

“Apalagi Prabowo Subianto, sudah memutuskan Indonesia membeli helikopter militer juga dari Jepang,” kata Connie Rahakundini Bakrie.

Pembelian jet temput F-15EX, menurut Connie sebenarnya ‘’tidak nyambung’’ dengan  rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, agar Indonesia, suatu saat nanti bisa mendatangkan jet tempur yang kualifikasinya lebih canggih, yaitu F-35 dari Amerika Serikat.

“Karena bagi sebuah negara aliansi untuk dapat memiliki F-35, Amerika Serikat menggariskan harus terlebih dahulu memiliki jet tempur F-16 Blok EF atau F16 Viper. Bukan F-15EX,” ujar Connie Rahakudini Bakrie.

Gerakan Non Blok

Connie Rahakundini Bakrie, mengingatkan segera dibuat pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,  terkait perubahan polugri meninggalkan posisi negara Non Blok.

Gerakan Non Blok diprakarsai lima tokoh dari masing-masing negara yakni Ir. Soekarno (Presiden Indonesia), Pandit Jawaharlal Nehru (Perdana Menteri India), Gamal Abdel Nasser (Presiden Mesir), Josep Broz Tito (Presiden Yugoslavia), dan Kwame Nkrumah (Presiden Ghana).

Gerakan Non-Blok bermula dari Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika di Bandung, Indonesia, 1955.

“Menurut sumber yang sama di atas, Gerakan Non-Blok memiliki tujuan: (1) mengembangkan solidaritas antarnegara berkembang untuk mencapai kebersamaan, kemakmuran, dan kemerdekaan, (2) meredakan ketegangan dunia akibat munculnya perseteruan antara Blok Barat dengan Blok Timur,” kata Connie Rahakudini Bakrie.

Indonesia sudah menerbitkan road map rencana strategis pertahanan, yaitu Sea Control Capabilitiies Brown Water Navy Air Control (2020), Sea Denial Capabilities Green Water Navy Air Supremacy (2035), Maritime Projection Capabilities Blue Water Navy Air Superiority (2050). Rencana strategis road map Indonesian defense, 2020 – 2050, menurut Connie Rahakundini Bakri, memiliki 5 implikasi.

Pertama, visi Presiden Joko Widodo, menuntut Indonesia memiliki proyeksi kekuatan yang lethal, efektif dan efisien.

Kedua, berimplikasi pada perubahan struktur sistem dan doktrin pertahanan dari inward ke outward looking defence (perubahan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang: Tentara Nasional Indonesia).

Ketiga, mmembutuhkan perombakan doktrin inward looking defence/defensive active menjadi outward looking defence/offensive pasive (perubahan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004).

Keempat, postur adalah struktur yang diisi oleh kekuatan, maka utamakan perubahan struktur sebagai dasar kekuatan (perubahan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor  34 Tahun 2004).

Kelima, potensi Indonesia merupakan comparative advantage (tidak dimiliki banyak negara) – manusia, ruang maritim, permukaan serta dirgantara Indonesia (geostrategis dan geostasioner) harus bisa menjadi nilai tawar.

Dengan kondisi sekarang, Indonesia masuk Blok NATO, implikasinya, ujar Connie Rahakundini Bakrie, segera wajib dibatalkan belanja pertahanan model Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo, mencakup dua hal.

Pertama, program bela negara, anggaran, program dan aksi.

Kedua, program ketahanan pangan, anggaran, program dan aksi.

“Negara kita, Republik Indonesia, dengan pembelian massif dan menjadi aliansi NATO ini sudah menjadi outward looking defence. Tidak lagi inward looking defence dengan Sishankamrata-nya,”ujar Connie Rahakundini Bakrie.

Sikap Pemerintah Rusia

Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Pemerintah Rusia memastikan hingga kini tidak ada pernyataan pembatalan rencana pembelian pesawat Sukhoi SU-35 dari Indonesia sehingga proyek tersebut tetap dilanjutkan.

Namun, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmilla Vorobieva, mengakui belum ada perkembangan lebih lanjut mengenai pengadaan pesawat tempur tersebut.

“Tidak ada respons negatif dari Indonesia sehingga kita lanjutkan,” kata Dubes Lyudmila, Senin, 14 Februari 2022.

“Kerja sama bidang pertahanan dengan Indonesia hingga kini tetap berjalan positif,” ujar Lyudmila.

Pada Rabu, 14 Februari 2018, Indonesia sepakat membeli 11 unit jet tempur Sukhoi SU-35 senilai 1,14 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp16 triliun, untuk melengkapi SU-27 dan SU-30 yang sudah dimiliki Tentara Nasional Indonesia Angkatan Utara.

Sebagai imbal dagang, Indonesia mewajibkan Rusia membeli produk-produk dari Indonesia senilai 570 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp8 triliun. Rusia membangun fasilitas Maintenance, Repair, and Operating Supplies (MRO) di Indonesia senilai 35 persen dari transaksi.

Indonesia saat itu menargetkan dua Sukhoi SU-35 tiba di Indonesia pada Agustus 2019, tetapi hingga kini, 2022, proses pengadaan itu tidak jelas kabarnya.

Pembelian Sukhoi SU-35 terus dibahas karena ada ancaman sanksi dari Amerika Serikat jika Indonesia meneruskan pembelian. (Aju)

 

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru